Ketua DPRD Kabupaten Sarmi Minta Tahun Depan Sidang LKPJ Tepat Waktu
SARMI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarmi menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Jumat (29/7) .
Pj Bupati Sarmi Markus O. Mansnembra SH MM dalam penyampaian LKPJ mengatakan LKPJ disusun berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 laporan dan evaluasi penyelenggaran pemerintah daerah, serta peraturan Mendagri nomor 18 tahun 2020 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 pembangunan Kabupaten Sarmi tahun 2021 telah menghadirkan perubahan dan capaian pembangunan di berbagai bidang yang disadari bahwa hasil ini merupakan kerja keras kita bersama.
Markus Mansnembra dalam LKPJ secara garis besar mengatakan penduduk Sarmi berdasarkan data BPS sebanyak 41.516 jiwa yang terdiri dari 23.428 laki-laki dan 18.780 perempuan dengan populasi penduduk terbanyak ada di Distrik Sarmi 13.813 jiwa dan penduduk terkecil di Distrik Ismari dengan 365 jiwa. Adapun tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 sebesar 4,84 persen, sedangkan tingkat kemiskinan Kabupaten Sarmi berdasarkan data BPS 13,87 persen mengalami penurunan sebesar 0,54 persen dibanding tahun 2019 terdapat sekitar 14,41 persen. Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 sebesar 63,94 % , hal ini lebih tinggi dari IPM Provinsi Papua 60,62 %.
Pj Bupati Sarmi menyebut belanja operasional tahun 2021 sebesar Rp 682.582.856.678,89 terealisasi sebesar Rp 654.921.551.213,00 atau mencapai 95%. Belanja modal ditetapkan Rp.165.753.949.373,00 terealisasi sebesar Rp 146.427.097.013,36 atau 88,34%. Sementara belanja tak terduga ditetapkan Rp 50.524.844.480,00 terealisasi sebesar Rp. 38.614.882.480,00 atau 76,42%. Sedangkan belanja transfer ditetapkan 178.235.213.000,00 terealisasi 177.322.430.989,00 atau 99,49%.
Ditambahkan, untuk strategi pencapaian tujuan dan sasaran pada hakekatnya menjelaskan pemikiran secara konseptual, analistis, rasional dan menyeluruh tentang langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan. Seperti pusat perhatian Pemkab Sarmi ditetapkan dalam empat bidang utama yakni bidang kesehatan seperti peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, perluasan pemerataan akses kesehatan, mengurangi angka kematian ibu melahirkan. mengurangi angka kematian anak bayi, menurunkan angka kesakitan masyarakat, mengurngi gizi buruk, dan mencegah penyakit menular.
Bidang pendidikan seperti perluasan dan pemerataan jenjang pendidikan, meningkatkan kaulitas dan kuantitas jenjang pendidikan, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, bidang infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jembatandi daerah atau di daerah terpencil, peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang telah dibangun, pembangunan rumah penduduk, dan perbaikan lingkungan permukiman masyarakat.pembangunan sarana dan prasarana darat dan laut, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pemerintahan.
Bidang ekonomi seperti meningkatnya daya beli masyarakat, mendorong industri rumah tangga, menumbuhkan usaha bersama dengan mengelola kelapa menjadi minyak goreng, minyak kelapa murni dan sabun dengan merk Papuahome industry Coconut Oil, sehingga mempermudah masyarakat mendapatkan pendapatan, pemberian bantuan modal usaha, dan menumbuhkan sekonomi produktif di kampung-kampung.
Bupati menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Sarmi, Forkopimda Kabupaten Sarmi, seluruh ASN yang telah bekerja melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan kemasayarakatan di tahun 2021.
Ketua DPRD Kabupaten Sarmi Jumriati mengatakan sidang LKPJ tahun 2022 ini dokumen akhir tahun anggaran mulai tahun depan dapat disusun dan disampaikan kepada DPRD secara tepat waktu.
LKPJ kepala daerah merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaran roda pemerintahan daerah sebagai sarana menganalisis permasalahan yang timbul dalam urusan pemerintahan, serta capaian pemerintah yang telah disusun dan direncanakan oleh setiap perangkat daerah. “Tentunya ini menjadi objektifitas lembaga DPRD dalam melakukan penilaian kinerja pemerintah dalam penyelenggara pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat yang dilandasi semangat kemitraan yang bersinergi sehingga mewujudkan Sarmi yang mandiri dan bermartabat,” terangnya.
Wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Sarmi Mustafa A Muzakkar SE MH kepada Cenderawasih Pos mengatakan puji syukur sidang LKPJ dapat dilaksanakan meskipun tahap sebenarnya sudah jalan, dimana pada beberapa bulan yang lalu sebelum bupati sebelumnya selesai masa jabatan laporan telah diserahkan, tapi DPRD hanya sebatas mempelajari saja dan belum membahas dengan eksekutif (bupati) karena pada saat itu pemerintah belum bisa dilaksanakan LKPJ akibat belum ada LHP dari BPK RI.
“Jadi meskipun terlambat tapi tetap dilaksanakan dengan baik. Kita tidak ingin berdebat karena Pj bupati hanya melaporkan pertanggungjawaban saja, dan bukan beliau (Pj Bupati) yang melaksanakan pemerintahan, baik LKPJ Bupati tahun 2021,” katanya.
Pihaknya memberi apresiasi tinggi terhadap Pj Bupati Sarmi yang memberikan penjelasan, keterangan dan harapan untuk program dapat dilaksanakan, sebagai manifestasi isi dari LKPJ tahun 2021
Sidang paripurna LKPJ Sarmi ini dipimpin ketua DPRD Kabupaten Sarmi Jumriati itu diikuti 14 orang anggota DPRD dari 20 anggota DPRD Kabupaten Sarmi.(wen)
