Bagi Papua, kata staf ahli itu, kebijakan ini memiliki makna strategis. Dengan tantangan geografis, keterbatasan akses pangan dan disparitas layanan dasar. Baginya MBG tidak hanya sekadar penyediaan makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia Papua.
“Program ini selaras dengan visi “Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis”, serta misi Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif yang menjadi arah pembangunan kita,” ujarnya.
Menurutnya keberhasilan MBG memerlukan fondasi koordinasi yang kuat. Karena itu dibutuhkan kesiapan satuan pendidikan, kemampuan SDM, standar keamanan pangan, jalur distribusi yang efisien dan penguatan rantai pasok bahan pangan, terutama mengingat kondisi wilayah Papua yang tidak homogen.
Lebih lanjut Mathias menjelaskan salah satu pilar penting dalam pelaksanaan program MBG adalah penguatan Satuan Tugas MBG di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Terangnya kepada wartawan, satgas ini memiliki tugas mengawal kualitas bahan pangan, memastikan standar pengolahan dapur SPPG, melakukan mitigasi risiko keamanan pangan, hingga mengawasi pelaporan dan evaluasi program secara berkelanjutan.
Dengan Satgas yang solid, program dapat berjalan aman, transparan dan akuntabel. Selain itu, diperlukan penyiapan standar SOP dapur di satuan pendidikan serta meningkatkan kapasitas para pengelola di lapangan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap makanan yang diterima oleh anak-anak Papua memenuhi standar gizi yang baik, higienis dan tepat sasaran,” tandasnya.
Bagi Papua, kata staf ahli itu, kebijakan ini memiliki makna strategis. Dengan tantangan geografis, keterbatasan akses pangan dan disparitas layanan dasar. Baginya MBG tidak hanya sekadar penyediaan makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia Papua.
“Program ini selaras dengan visi “Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis”, serta misi Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif yang menjadi arah pembangunan kita,” ujarnya.
Menurutnya keberhasilan MBG memerlukan fondasi koordinasi yang kuat. Karena itu dibutuhkan kesiapan satuan pendidikan, kemampuan SDM, standar keamanan pangan, jalur distribusi yang efisien dan penguatan rantai pasok bahan pangan, terutama mengingat kondisi wilayah Papua yang tidak homogen.
Lebih lanjut Mathias menjelaskan salah satu pilar penting dalam pelaksanaan program MBG adalah penguatan Satuan Tugas MBG di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Terangnya kepada wartawan, satgas ini memiliki tugas mengawal kualitas bahan pangan, memastikan standar pengolahan dapur SPPG, melakukan mitigasi risiko keamanan pangan, hingga mengawasi pelaporan dan evaluasi program secara berkelanjutan.
Dengan Satgas yang solid, program dapat berjalan aman, transparan dan akuntabel. Selain itu, diperlukan penyiapan standar SOP dapur di satuan pendidikan serta meningkatkan kapasitas para pengelola di lapangan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap makanan yang diterima oleh anak-anak Papua memenuhi standar gizi yang baik, higienis dan tepat sasaran,” tandasnya.
