Refleksi Masalah Pendidikan yang Masih Belum Teratasi di Tanah Papua
Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua, menggelar syukuran dan lepas sambut 2023-2024, yang digelar di halaman Kantor DPPAD, Jumat (12/11). Momen ini juga menjadi refleksi untuk peningkatan kinerja dalam mengatasi masalah pendidikan yang masih ada di Tanah Papua.
Laporan: Elfira_Jayapura
Mengawali kerja di tahun anggaran 2024, Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) menggelar syukuran yang dihadiri sejumlah pengawai di lingkungan DPPAD, juga juga para kepala OPD di lingkungan pemerintah provinsi. Dalam kesempatan tersebut, para pegawai yang sudah memasuki masa pensiun juga diberikan penghargaan.
Mengawali tahun 2024 ini, Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Papua mulai ancang-ancang untuk fokus menuntaskan empat permasalahan pendidikan yang masih ada. Diharakan sepanjang tahun 2024, sejumlah persoalan pendidikan di Bumi Cenderawasih ini sudah bisa teratasi.
Kepala DPPAD Papua, Christian Sohilait, menyampaikan empat permasalahan itu diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang masih di bawah 70 persen, angka buta huruf Papua sebesar 19 persen, yang jauh melampau angka nasional buta huruf nasional sebesar 1 persen.
Selain itu, hingga saat ini masih ada 300 lebih sekolah yang belum terakreditasi, serta 2 persen dari 2.800 lembaga pendidikan (SD – SMA) di Papua yang belum memiliki gedung sekolah.
“Pesan saya untuk tahun 2024 ini, empat permasalahan besar ini harus kita selesaikan. Dimana data pendidikan menunjukkan kita sedikit buruk, IPM kita masih di bawah 70 persen dan angka buta huruf tinggi,” ucap Christian usai syukuran dan lepas sambut 2023-2024, yang digelar di halaman Kantor DPPAD, Jumat (12/11).
Christian menyebut, 300 lebih sekolah yang belum terakreditasi di bumi cenderawasih ini meliputi TK sampai SMA. “Sekolah sekolah yang belum memiliki gedung ini mesti kita selesaikan, intinya semua persoalan kita tuntaskan di tahun 2024 ini,” tegasnya.
Dijelaskan Christian, adapun sejumlah permasalahan tersebut muncul dikarenakan energi DPPAD Papua pada 2023 lalu, habis untuk menyelesaikan persoalan di luar tugas dan pokok instansi tersebut.
Seperti menuntaskan penyerahan guru maupun tenaga pendidikan serta ratusan aset ke kabupaten dan kota, akibat imbas dari pembentukan daerah otonom baru (DOB). “Selain itu terjadi penurunan dana yang sangat drastis di DPPAD Papua, sehingga penanganan bidang pendidikan menjadi kurang efektif,” ungkapnya.
Tak hanya itu, dengan dana minim pula ada energi besar yang dibebankan kepada DPPAD Papua. Seperti penanganan dana BOS, akreditasi guru dan kepala sekolah serta hal lainnya yang belum bisa dilakukan provinsi baru.
“Intinya kemarin kita sibuk mengurus semua hal berkaitan dengan DOB. Selain itu, kita tidak bisa bereksperimen dan berekspresi, karena anggaran menurun drastis. Karena itu, saya ajak semua staf untuk mari kita fokus benahi semua persmasalahan ini,” pintanya. (*/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
