Pantauan Cendrawasih Pos, tiga icon budaya yang ada di kawasan itu seperti Taman Budaya, museum negeri dan museum noken sangat-sangat tidak terawat. Di kawasan gedung museum negeri mulai dari papan nama bagian depan kantor hingga di dalam halaman kantor, juga tidak terawat. Karena dipenuhi gulma bahkan kaca-kaca jendela pada gedung tersebut juga sudah pecah dan hancur, begitu juga di museum noken. Meski gedung kokoh itu berdiri tegak, tidak terlihat aktivitas pegawai di dalamnya, bangunan itu juga tidak terawat.
Kepala Seksi Perlindungan, Pelestarian Kebudayaan Dinas Pariwisata Provinsi Papua, Yeremias Koridama menjelaskan, satu tahun belakangan ini bidang kebudayaan sudah tidak lagi mendapatkan penganggaran dari Pemerintah Provinsi Papua, sehingga perawatan dan aktivitas pegawai di kantor tersebut juga tidak berjalan seperti biasanya. Sementara itu barang-barang yang ada di museum itu diklaim masih tersimpan dengan baik.
Dia mengakui persoalan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan itu disebabkan karena adanya klaim dari pemilik wilayah atas tanah itu sehingga masyarakat yang tidak diketahui asalnya pun mulai menempati kawasan itu. Secara administrasi kepemilikan dan dokumen tanah itu sah milik pemerintah provinsi Papua.
“Memang kondisinya hari ini ada sedikit tarik-menarik antara masyarakat adat pemilik riwayat dengan kantor. Secara Aturan itu sebenarnya milik provinsi karena ada dasar hukum yang memberikan kekuatan terhadap kepemilikan tanah itu,”jelasnya.(*/tri).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Pantauan Cendrawasih Pos, tiga icon budaya yang ada di kawasan itu seperti Taman Budaya, museum negeri dan museum noken sangat-sangat tidak terawat. Di kawasan gedung museum negeri mulai dari papan nama bagian depan kantor hingga di dalam halaman kantor, juga tidak terawat. Karena dipenuhi gulma bahkan kaca-kaca jendela pada gedung tersebut juga sudah pecah dan hancur, begitu juga di museum noken. Meski gedung kokoh itu berdiri tegak, tidak terlihat aktivitas pegawai di dalamnya, bangunan itu juga tidak terawat.
Kepala Seksi Perlindungan, Pelestarian Kebudayaan Dinas Pariwisata Provinsi Papua, Yeremias Koridama menjelaskan, satu tahun belakangan ini bidang kebudayaan sudah tidak lagi mendapatkan penganggaran dari Pemerintah Provinsi Papua, sehingga perawatan dan aktivitas pegawai di kantor tersebut juga tidak berjalan seperti biasanya. Sementara itu barang-barang yang ada di museum itu diklaim masih tersimpan dengan baik.
Dia mengakui persoalan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan itu disebabkan karena adanya klaim dari pemilik wilayah atas tanah itu sehingga masyarakat yang tidak diketahui asalnya pun mulai menempati kawasan itu. Secara administrasi kepemilikan dan dokumen tanah itu sah milik pemerintah provinsi Papua.
“Memang kondisinya hari ini ada sedikit tarik-menarik antara masyarakat adat pemilik riwayat dengan kantor. Secara Aturan itu sebenarnya milik provinsi karena ada dasar hukum yang memberikan kekuatan terhadap kepemilikan tanah itu,”jelasnya.(*/tri).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
