Ia menegaskan, rendahnya IDI dapat mencerminkan kondisi demokrasi di daerah. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi semua pihak untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Papua.
“Perlu kolaborasi dari gubernur dan seluruh dinas serta instansi. Dari aspek kebebasan juga dibutuhkan peran masyarakat agar tidak terjadi ancaman atau kekerasan yang bisa memengaruhi indeks,” tambahnya.
Mety juga mendorong agar FGD tidak hanya menjadi forum diskusi tahunan, melainkan ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi lintas elemen pemerintah. Ia menilai perlu adanya evaluasi mendalam terhadap 22 indikator dalam tiga aspek IDI agar penyebab penurunan dapat diidentifikasi secara komprehensif.
Selain itu, ia menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan peraturan daerah (Perda) yang telah ditetapkan. “Perda yang sudah ditetapkan harus benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai sudah ditetapkan, tetapi tidak diimplementasikan,” katanya.
Sementara Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Papua, Hanna menegaskan bahwa penurunan IDI bukan tanggung jawab satu sektor saja. “Ini bukan tanggung jawab satu pihak. Pemerintah, legislatif, partai politik, aparat keamanan, dan aparat sipil semuanya memiliki peran dalam peningkatan IDI Papua,” ujarnya.
Ia menilai perlu adanya terobosan baru dalam mekanisme kerja kelompok kerja (pokja) IDI. Selama ini, pertemuan masih terbatas pada FGD tahunan, sehingga evaluasi belum dilakukan secara intensif.
“Kalau perlu, tidak hanya bertemu saat FGD saja. Harus ada rapat koordinasi rutin untuk mengkritisi setiap indikator agar kita tahu di mana letak permasalahannya,” katanya.
Hanna menambahkan, tujuan pengukuran IDI adalah untuk mengetahui situasi demokrasi di suatu daerah. Nilai IDI yang tinggi dinilai dapat meningkatkan kepercayaan investor.
“Kalau IDI tinggi, investor melihat demokrasi di daerah tersebut baik sehingga mereka tidak ragu menanamkan modal. Ini berdampak pada peningkatan ekonomi,” jelasnya.
