Ketika Bisnis Perhotelan Tak Lagi Menjanjikan di Kota Jayapura
Menjelang pelaksanaan PON XX di Papua lalu, bisnis hotel menunjukkan gairah yang tinggi. Optimisme investor terlihat dengan membangun sejumlah hotel di Kota Jayapura dan sekitarnya. Namun siapa sangka, adanya pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), diperparah lagi dengan efisien anggaran saat ini, membuat pengusaha perhotelan kini “susah bernafas” di Jayapura.
Laporan: Jimianus Karlodi_Jayapura
Industri perhotelan di Indonesia terkhusus di Kota Jayapura kini tengah menghadapi tantangan besar, terkait kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan pemerintah sejak awal tahun 2025. Padahal di satu sisi, sektor usaha jasa perhotelan ini selama ini juga memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura.
Kebijakan efisiensi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat ini telah mulai memberikan dampak signifikan terhadap industri perhotelan. Sejumlah hotel di Kota Jayapura kini merasakan tekanan dari kebijakan tersebut, yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor terkait.
Industri perhotelan merupakan salah satu pilar ekonomi dengan rantai dampak yang luas. Jika industri ini mengalami penurunan signifikan, maka akan ada efek domino yang ditimbulkan. Tidak hanya karyawan hotel yang terdampak, tetapi juga sektor-sektor pendukungnya seperti jasa transportasi hotel, pemasok bahan makanan dan minuman, hingga agen perjalanan dan event organizer juga terkena imbasnya.
“Di Hotel Horison Kotaraja, Abepura contohnya sejumlah karyawan terpaksa harus dirumahkan oleh pihak hotel dikarenakan omzet hotel alami penurunan drastis sejak periode Januari hingga Maret 2025.” Ungkap FB Manager Hotel Horison Muh Gusti kepada Cenderawasih Pos, Jumat (4/4).
Gusti menyebut bahwa setengah dari jumlah keseluruhan karyawan hotel Horison Kotaraja telah dirumahkan dampak dari efisiensi anggaran serta peraturan pemerintah Kota Jayapura terkait dengan larangan membuat acara perpisahan atau penamatan sekolah di tempat mewah.
“Kita itu hotel menghidupkan banyak sektor, seperti Pelaku UMKM, taksi bandara dan masih banyak lainnya. tetapi karena adanya larangan ini dari pemerintah kemudian ditambah lagi adanya efisiensi terpaksa semuanya kita harus dikurangkan,” ungkap Gusti.
