Melihat Kendala Pelaksanaan PIN Polio di Papua Pasca Pemekaran Tiga DOB
Virus polio hingga kini masih menjadi ancaman serius, termasuk di Tanah Papua. Apalagi, di sejumlah kabupaten seperti di Mimika, Nduga dan beberapa kabupaten dilaporkan masih ada temuan kasus polio. Lantas sejauh mana pelaksanaan dan sasaran pekan imuniasi polio di Papua sekarang?
Laporan: Elfira_JAYAPURA
Pencanangan pekan imunisasi nasional (PIN) Polio tingkat Provinsi Papua telah dilakukan di Kampung Syoribu, Distrik Poiru, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu (25/5) lalu. Setelah itu, disusul pada 27 Mei kemarin, beberapa kabupaten/kota di wilayah Papua melakukan PIN polio kepada anak usia 0 bulan hingga 7 tahun.
Untuk Provinsi Papua sendiri, berdasarkan data Dinas Kesehatan, total sasaran PIN polio di Papua sebanyak 188.659. Dengan sasaran usia 0-59 bulan sebanyak 109.232. Sedangkan sasaran 5-7 tahun sebanyak 52.511 dan sasaran 7 tahun sebanyak 26.916.
Kepala Dinas Kesehatan, Provinsi Papua, Robby Kayame, menargetkan cakupan vaksinasi polio di Papua 95 persen dengan empat putaran. Target lainnya, seluruh anak usia 0 bulan hingga 7 tahun dan seluruh kabupaten/kota tercapai vaksinasinya.
“Yang terpenting adalah keterlibatan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, karena ini menyangkut wabah darurat kemanusiaan, maka dalam kondisi darurat yang sangat penting adalah komitmen pemerintah daerah untuk bagaimana mendukung dan menyelenggarakan PIN polio ini,” ucap Robby Kayame, kepada Cenderawasih Pos, Kamis (30/5).
Selain itu, pemerintah memastikan ketersediaan anggaran saat pelaksanaan PIN polio dan dukungan dari seluruh elemen untuk menyelamatkan masyarakat terutama anak anak di wilayahnya masing masing.
Dari pelaksanaan PIN polio ini, kemudian akan dinilai oleh pemerintah pusat dan juga WHO Badan Kesehatan Dunia terkait daerah mana yang bebas polio dan daerah mana yang masih terdapat kasus polio.
“Dampak penilaian WHO terhadap negara adakah ketika cakupan tidak naik, artinya masih ada potensi penyebaran polio, dan jika Indonesia tidak mencapai 95 persen vaksinasi polio dan masih dinyatakan rawan polio. Tidak bisa diizinkan berangkat ke luar negeri, sebab persyaratan ke luar negeri adalah negara harus bebas dari polio dan itu dinyatakan oleh badan kesehatan dunia,” terang Robby.
Lantas apa yang menjadi kendala pemberian vaksin polio di Papua? Robby menerangkan, kali ini tidak serumit dulu. Sebab pasca DOB, Papua hanya memiliki 8 daerah kabupaten dan 1 kota. Dan 9 kabupaten/kota itu masih bisa dijangkau.
Robby juga meyakini bahwa di setiap daerah di Papua sudah ada Puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya yang memiliki tenaga kesehatan. “Jika dalam evaluasi kami, pelaksanaan di lapangan ada yang mengalami kendala, maka kami turun langsung ke daerah tersebut untuk mengeceknya dan mencari tahu apa kendalanya,” kata Robby.
“Papua hari ini berbeda dengan Papua yang dulu, sekarang persoalannya tidak seperti dulu. Yang terpenting adalah support dan dukungan dari tingkat pimpinan seperti gubernur, bupati, walikota, para kepala perangkat daerah, tokoh masyarakat dan adat yang menentukan,” sambungnya.
Robby juga mengklaim stok vaksin polio untuk Papua aman tanpa kendala. Dan jika ingin vaskin bisa tercapai di Papua maka dibutuhkan peran serta dan dukungan dari seluruh pihak termasuk masyarakat.
Robby sendiri menargetkan 95 persen cakupan vaksinasi polio. Artinya anak-anak di masing-masing wilayah entah itu kampung, distrik, kabupaten dan provinsi dipastikan sudah divaksinasi polio dua tetes.
“Orang tua diimbau ikut berpartisipasi mengantarkan anak anak mereka ke pelayanan kesehatan untuk diberikan vaksin Polio,” pungkasnya. (*/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos