JAYAPURA – Dampak pandemi Covid-19, REI (Real Estate Indonesia) mengakui realisasi KPR turun drastis. Dampak tersebut bukan hanya disebabkan oleh pandemi Covid-19 tetapi juga regulasi saat ini.
Ketua DPD REI Papua, Nelly Suryani mengatakan, penyaluran KPR tidak maksimal sampai triwulan 1 tahun 2020 KPR yang berhasil disalurkan hanya sebesar 61 unit untuk Papua dan Papua Barat 45 unit, h sehingga total KPR yang bisa disalurkan hanya sebesar 106 unit.
“Dulu satu triwulan kami bisa menjual 600- 700 unit KPR untuk Papua dan Papua Barat, namun kalau dibandingkan dengan saat ini penjualan rumah KPR di Papua bahkan dib awah 10 persen. Kalau dilihat saat ini hampir perbankan tidak mengikuti instruksi Presiden RI yaitu menyalurkan rumah bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) akan tetapi saat ini penyaluran rumah dikhususkan bagi BUMN, TNI/Polri dan ASN,” kata Nelly melalui telepon kepada Cenderawasih Pos, Kamis (28/5) kemarin.
Diakuinya, seharusnya dengan kondisi saat ini kebutuhan rumah akan menjadi meningkat, daripada masyarakat tinggal dikos-kosan atau kontrakan yang berdempet-dempet dan sesak oleh penghuni lain, lebih baik mereka memiliki rumah, paling tidak rumah dengan ukuran type 36 agar mereka bisa lebih sehat dalam menjalankan masa sosial distancing dengan memperhatikan protocol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah.
“Memang kondisi ini sulit, tapi pihak bank juga harus bisa mempertimbangkan, jika penyaluran rumah hanya berlaku bagi pegawai negeri, TNI/Polri dan pegawai BUMN jelas ini tidak mengikuti kebijakan dari Presiden. Kalau dilihat semua perbankan kecuali BTN sudah menutup pintu bagi pegawai swasta,” terangnya.
Lanjutnya, menyalurkan kredit KPR bagi PNS maupun TNI/Polri merupakan upaya perbankan untuk mencari aman dalam kondisi seperti ini. Bahkan setelah kondisi ini berlalu juga akan semakin sulit bagi pegawai swasta.
Bank BTN masih mau menerima pegawai swasta hanya saja sytem yang diberikan bagi MBR juga lebih selektif dalam penyaluran KPR.
“Tidak heran bahwa penyaluran KPR saat ini tidak sampai 10 persen, kami para pengembang terjun bebas dengan kondisi saat ini, entah sampai kapan hal ini akan terjadi kami belum tahu pasti. Memang dari OJK telah memberikan peraturan melalui POJK terkait restrukturisasi, hanya saja keputusan yang diberikan kepada perbankan disesuaikan dengan kebijakan dari perbankan itu sendiri,” terangnya. (ana/ary)
