Pelindo Indonesia Terus Tingkatkan Pelayanan

JAYAPURA – Pelabuhan Indonesia terus berupaya meningkatkan pelayanan, sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi. Hal tersebut dibahas dalam diskusi panel yang digelar baru-baru ini.

Kegiatan tersebut dihadiri  Kejaksaan Agung dan Stranas Pencegahan Korupsi (PK), yang mana dalam pembahasannya menyebutkan bahwa pencegahan korupsi di pelabuhan dapat diwujudkan melalui proses digitalisasi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menjelaskan,  dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, digitalisasi harus dilakukan di semua sector secara cepat, tepat dan efektif. Yang bisa dilakukan Pelindo adalah bekerja sama dengan stakeholder yang lain.

“Kita siap membantu dalam tata kelola pencegahan korupsi . Semua akan kita bantu kalau diminta dan kita sudah biasa melakukan asistensi atau pendampingan, termasuk pengamanan pada proyek strategis nasional, sehingga ke depan  semua dapat terlaksana dengan baik dan meningkatkan pendapatan negara secara optimal,” ujar Ketut dalam rilisnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (22/8) kemarin.

Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati, juga menjelaskan,  adanya penggabungan Pelindo, mempermudah dalam mendorong sistem menjadi lebih komprehesif, seperti sistem-sistem yang sudah Pelindo bangun saat ini.

Lanjutnya, salah satunya Phinisi, yang diharapkan sudah dapat diterapkan di semua pelabuhan secara aktif.“Jadi lebih mudah dalam mengintegrasikannya, sehingga terjadilah mekanisme check and balance. Kalau dalam upaya pencegahan tindakan korupsi, digitalisasi itu, satu menciptakan transparansi dan kedua, check and balance. Pengintegrasikan sistem merupakan salah satu cara mencegah tindakan korupsi yang dianggap paling ampuh,” tambah Niken.

Dirinya juga menyebutkan, salah satu capaian pelabuhan Indonesia pada tahun 2022. Menurut UNCTAD, Indonesia adalah negara satu-satunya di Asia yang sudah masuk dalam 20 besar pelabuhan dengan kinerja yang baik dalam hal perbaikan tata kelola pelabuhan.

Selain itu, Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, juga menambahkan bahwa Pelindo terus memperbaiki diri dan panel ini merupakan upaya untuk berbicara langsung dengan organisasi yang selama ini menyoroti layanan publik.“Kami sangat open dengan mereka, dan Pelindo siap melakukan improvement apabila ada yang diperlukan,” tegas Arif. (ana/ary)

JAYAPURA – Pelabuhan Indonesia terus berupaya meningkatkan pelayanan, sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi. Hal tersebut dibahas dalam diskusi panel yang digelar baru-baru ini.

Kegiatan tersebut dihadiri  Kejaksaan Agung dan Stranas Pencegahan Korupsi (PK), yang mana dalam pembahasannya menyebutkan bahwa pencegahan korupsi di pelabuhan dapat diwujudkan melalui proses digitalisasi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menjelaskan,  dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, digitalisasi harus dilakukan di semua sector secara cepat, tepat dan efektif. Yang bisa dilakukan Pelindo adalah bekerja sama dengan stakeholder yang lain.

“Kita siap membantu dalam tata kelola pencegahan korupsi . Semua akan kita bantu kalau diminta dan kita sudah biasa melakukan asistensi atau pendampingan, termasuk pengamanan pada proyek strategis nasional, sehingga ke depan  semua dapat terlaksana dengan baik dan meningkatkan pendapatan negara secara optimal,” ujar Ketut dalam rilisnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (22/8) kemarin.

Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati, juga menjelaskan,  adanya penggabungan Pelindo, mempermudah dalam mendorong sistem menjadi lebih komprehesif, seperti sistem-sistem yang sudah Pelindo bangun saat ini.

Lanjutnya, salah satunya Phinisi, yang diharapkan sudah dapat diterapkan di semua pelabuhan secara aktif.“Jadi lebih mudah dalam mengintegrasikannya, sehingga terjadilah mekanisme check and balance. Kalau dalam upaya pencegahan tindakan korupsi, digitalisasi itu, satu menciptakan transparansi dan kedua, check and balance. Pengintegrasikan sistem merupakan salah satu cara mencegah tindakan korupsi yang dianggap paling ampuh,” tambah Niken.

Dirinya juga menyebutkan, salah satu capaian pelabuhan Indonesia pada tahun 2022. Menurut UNCTAD, Indonesia adalah negara satu-satunya di Asia yang sudah masuk dalam 20 besar pelabuhan dengan kinerja yang baik dalam hal perbaikan tata kelola pelabuhan.

Selain itu, Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, juga menambahkan bahwa Pelindo terus memperbaiki diri dan panel ini merupakan upaya untuk berbicara langsung dengan organisasi yang selama ini menyoroti layanan publik.“Kami sangat open dengan mereka, dan Pelindo siap melakukan improvement apabila ada yang diperlukan,” tegas Arif. (ana/ary)