*Pengusaha Sambat ke Istana Negara
JAKARTA–Kemarin (8/9) Presiden Joko Widodo bertemu dengan Menteri Koordinator Perekonomian, perbankan, dan perwakilan Kadin. Dalam pertemuan itu salah yang menjadi salah satu pembahasan adalah perkembangan sektor ekonomi makro pada era pandemi Covid-19.
Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwa presiden memerintahkan agar bank meningkatkan pemberian kredit pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tahun ini kredit yang diberikan secara rata-rata baru 18 persen. ”Presiden meminta agar kredit pada UMKM ditingkatkan menjadi 30 persen pada 2024,” kata Airlangga seusai pertemuan.
Jokowi mendorong agar perbankan dapat memberikan kemudahan kredit bagi UMKM. Di sisi lain, Airlangga mengatakan bahwa Jokowi memahami setiap bank memiliki spesialisasi sendiri. Dia mencontohkan untuk BRI sudah 70 persen memberikan kredit untuk UMKM. Namun, ada bank lain yang memang spesialisasi pada corporate. ”Presiden mintah 30 persen itu secara nasional, bukan masing-masing bank,” katanya.
Dia menyebut bahwa situasi perbankan hari ini dari sisi non performing loan atau kredit bermasalah cukup rendah. Sejauh ini kredit sudah terjadi peningkatan sekitar 0,6 persen.Sehingga dengab melihat non performing loan yang rendah, maka kredit bisa terus dikucurkan.
Dalam kesempatan itu juga dibahas terkait himpunan bank negara (Himbara) yang tidak bisa memutihkan tagihan UMKM yang terkena bencana. Pada bank swasta, pemutihan ini bisa dilakukan. ”Presiden meminta menindaklanjuti terkait hal ini,” ungkapnya.
Pada pertemuan itu, sektor perbankan juga mengusulkan terkait pencadangan terhadap non performing loan. Dia menyebut, pencadangan non performing loannya sudah mencapai 150 persen.
Lebih lanjut Airlangga mengatakan bahwa Jokowi meminta agar penanganan Covid-19 harus serius. Sebab dampak pandemi ini tidak hanya pada sektor kesehatan tapi juga sektor ekonomi. ”Pertumbuhan ekonomi berbanding terbalik dengan kondisi Covid-19,” ujarnya.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid meminta modal kerja untuk para pengusaha. Menurutnya pemerintah bisa berupaya memberikan modal kerja untuk pengusaha dengan skala mikro, kecil, menengah, hingga besar. ”Harus bisa fleksibel dengan situasi saat ini,” katanya.
Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey membeberkan bahwa dihadapan presiden dia memaparkan adanya iklim kemudahan berusaha. Dia minta sektor ritel modern seperti pasar swalayan menjadi contributor dalam konsumsi rumah tangga Indonesia. ”57,6 persen bergantung pada konsumsi rumah tangga,” ujarnya.
Dia menyatakan bahwa sektor ritel ini terdampak dalam pandemi. Namun belum merasakan restrukturisasi kredit dan stimulus.
Dia juga mengeluhkan berbagai peraturan yang masih menjadi pengganjal. ”Contohnya ada aturan pengembangan pasar modern harus ada waralaba,” katanya. Padahal saat pandemi ini waralaba bukan pilihan untuk investasi. (lyn/JPG)
