JAYAPURA – Direktur PT Irian Bhakti Papua, Yarius Balingga tak menampik jika hingga kini persoalan pendistribusian hingga ke kabupaten – kabupaten kerap diperhadapkan dengan kendala. Yang paling sering adalah menyangkut keterlambatan beras sampai ke kabupaten yang dituju. Dengan kondisi geografi daerah termasuk cuaca menjadi problem utama dalam penyaluran. Tak hanya itu terkadang isu keamanan juga mulai ikut mempengaruhi karena berkaitan dengan jadwal penerbangan pesawat.
Meski demikian kata Yarius, dengan jejaring dan konektifitas yang sudah terbangun selama ini persoalan dan tantangan tersebut bisa diatasi pelan – pelan. Karenanya ia berharap pihak yang kini menghandle pendistribusian beras bisa tetap memberikan keyakinan kepada ribuan ASN maupun masyarakat di daerah untuk menerima beras tepat waktu. Yarius menyebut bahwa saat ini PT Pos Indonesia sebagai pemenang tenderlah yang akan meneruskan proses pendistribusian tersebut.
“Jadi sekarang untuk mendistribusikan beras ke daerah – daerah sementara dihandle atau ditangani oleh PT Pos, kemarin perusahaan BUMN ini yang berhasil menang tender dari Jakarta dan kami berharap semua bisa berjalan lancar,” beber Yarius di ruang kerjanya di Jayapura, Rabu (3/5).
Ia mengaku cukup khawatir meski berstatus sebagai BUMN namun PT Pos adalah pemain baru yang menjalankan tugas ini. Pasalnya dengan pengalaman yang dimiliki sejak tahun 1961 hingga sekarang ternyata masih saja ada kendala yang dihadapi PT Irian Bhakti Papua sebelumnya.
Mantan Ketua Komisi IV DPR Papua ini menyampaikan bahwa dari penyampaian 10 kantor cabang PT Irian Bhakti Papua yang tersebar di Papua maupun Papua Barat ternyata masih banyak beras yang belum dipesan dan belum diterima ASN.
“Saya cukup kaget dengan penyampaian Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia, Siti Khoiriana yang menyebut semua berjalan lancar bahkan dijalankan sesuai agenda padahal dari laporan teman – teman di daerah justru sebagian besar belum terdistribusikan padahal seharusnya tahap pertama ini sudah diselesaikan,” jelasnya.
Ia mewanti agar proses pendistribusian beras ASN ke daerah – daerah di tanah Papua ini bisa diseriusi dan segera ditangani secara professional. Pasalnya jika terlambat dengan waktu yang cukup lama maka dipastikan ada menimbulkan gejolak di daerah. Yarius mengaku tak sedikit yang menanyakan soal pembagian beras tahap 1 ini yang dikatakan belum terkirim.
“Jadi kami punya laporan semuanya, banyak daerah yang belum menerima beras dan hati – hati sebab bisa menimbulkan gejolak di daerah. Masyarakat kerja dan pastinya ASN harus segera menerima beras mereka,” tambahnya.
Untuk wilayah Merauke dikatakan baru pengajuan DO sedangkan Bovendigul, Asmat dan Nduga belum pengajuan. Begitu juga dengan cabang di Wamena yakni Lanny Jaya, Tolikara, Yalimo, Mamberamo Tengah yang dari laporan ternyata belum menerima sama sekali. Lalu cabang Timika yakni Yahukimo dan Puncak Papua juga belum.
“Termasuk cabang Merauke yaitu Nduga, Bovendigul dan cabang Nabire yakni Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya juga belum. Kami berharap ini bisa segera dikirimkan agar masyarakat di daerah juga tenang dan tidak menimbulkan protes dan kami tak mau disalahkan,” imbuhnya.
Yarius mengaku setelah proses pendistribusian beras ditangani oleh PT Pos tak sedikit yang menanyakan soal kapan beras dikirimkan.
“Jadi ini sekalian kami luruskan dan jelaskan kepada masyarakat bahwa saat ini penyaluran beras ke daerah sudah tidak ditangani PT Irian Bhakti Papua tetapi dilakukan oleh PT Pos jadi jika ingin menanyakan soal kapan berasnya sampai atau mau complain bisa langsung ke PT Pos. Kami tetap mendukung kebijakan dan upaya yang dilakukan,” tambahnya.
“Lalu kami sarankan untuk sampaikan seperti apa yang terjadi di lapangan biar masyarakat yang harus menerima bisa memahami. Jangan belum terkirim tapi menyampaikan semua aman dan lancar, ini pembohongan namanya dan bisa diprotes nanti,” tutupnya. (ade)
