Site icon Cenderawasih Pos

Maraknya Penyaluran Kredit, Konsumen Diingatkan Harus Tahu Hak dan Kewajibannya

Salah satu Leasing Adira Finance Tbk. Cabang Jayapura, Senin (30/9) kemarin. (foto: Yohana/Cepos)

JAYAPURA – Penyaluran kredit kendaraan roda empat melalui Leasing-leasing di Kota Jayapura semakin marak. Dan hal ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya dalam pembelian mobil bekas, sebab dinilai lebih mudah dan lebih murah.

Hanya saja, prosedurnya berbeda, apa lagi jika terjadi pembayaran angsuran yang menunggak, dan oknum karyawan Leasing yang membawa kabur uang asuran nasabahnya.

Seperti yang dialami Akbar, salah satu pemilik kendaraan roda empat yang menjual mobilnya melalui salah satu Leasing Adira Finance. Belum lama ini, Akbar harus berujung pada persidangan dikarenakan tidak menerima uang penjualan mobilnya yang dibawa lari oleh salah satu oknum mantan karyawan Adira Finance.

“Saya sampai naik sidang, karena pihak Leasing tidak mau bertanggung jawab atas ulah mantan karyawannya dan bahkan menahan BPKB kendaraan saya. Namun setelah menempuh jalur hukum, mereka mengembalikan BPKB yang merupakan hak saya,” kata Akbar kepada Cenderawasih Pos, Selasa(1/10) kemarin.

Perihal kejadian tersebut, Akbar mengaku telah melaporkannya kepada OJK sebelum menempuh jalur hukum.

Sementara itu, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua, selaku lembaga perlindungan konsumen terus memfasilitasi dan menjawab pengaduan konsumen yang mengalami kendala dalam hal kredit dan sebagainya.

Kepala OJK Papua dan Papua Barat, Muhammad Ikhsan Hutahaean mengatakan dalam melakukan fungsi pelindungan konsumen, OJK menerima pengaduan yang berasal dari konsumen dan masyarakat terkait produk atau layanan di sektor jasa keuangan.

“Pengaduan yang diterima dibagi menjadi pengaduan berindikasi sengketa dan pengaduan berindikasi pelanggaran, dan jika terdapat indikasi pelanggaran atau penggelapan dana setoran sebagaimana permasalahan di atas. Maka pelaku dapat dijerat menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terangnya.

Lanjutnya, terkait penarikan kendaraan berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pelaku Usaha Jasa Kuangan (PUJK) dapat melakukan penarikan apabila telah memenuhi ketentuan konsumen terbukti wanprestasi dan konsumen sudah diberikan surat peringatan dan PUJK memiliki sertifikat jaminan fidusia. (ana/fia)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Exit mobile version