JAYAPURA – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan efisien anggaran perjalanan dinas pegawai dipastikan berdampak pada pendapatan atau okupansi hotel di Jayapura.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Provinsi Papua, Abdul Rajab menyebut selama ini tingkat okupansi perhotelan di Jayapura dikarenakan adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, serta perjalan dinas pegawai dari luar dengan menginap di hotel.
Namun seiring dengan adanya kebijakan presiden tersebut, dampaknya akan dirasakan oleh pengusaha perhotelan di Jayapura.
Oleh sebab itu, pihaknya berharap bisa diberikan kebijakan tersendiri. Sebab di Jayapura masih mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perdagangan dan jasa.
“Jika ada pemangkasan anggaran untuk pegawai dalam efisiensi perjalan dinas, pasti ada dampaknya untuk okupansi perhotelan. Sebab selama ini, okupansi perhotelan juga disumbang dari perjalan dinas pegawai yang menginap di hotel,” ucapnya, Kamis (30/1).
Lanjutnya, agar usaha perhotelan di Jayapura tetap eksis. Diperlukan inovasi, bagaimana caranya ada tamu lain selain dari ASN bisa dari tamu wisatawan yang datang melihat objek wisata di Papua dan menginapnya di hotel. Dengan demikian, okupansi hotel bisa dari kalangan mana saja.
Selain itu, Abdul yang juga sebagai anggota DPR Papua ini berharap ada Perda terkait promosi objek wisata di Papua. Sehingga pemerintah daerah benar-benar bisa serius dalam mempromosikan semua objek wisata di Papua, dan diharapkan ada kerja sama bagi pemilik hak ulayat yang memiliki lahan wisata.
“Dengan promosi yang dilakukan Pemda dan dukungan dari pemilik hak ulayat setempat, maka objek wisata di Papua bisa terkenal dan banyak pengunjung yang datang,” pungkasnya. (dil/fia).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
