Saturday, April 20, 2024
25.7 C
Jayapura

Tidak Lockdown, Papua Tetap Adaptasi New Normal

RAPAT FORKOPIMDA: Wagub Papua, Klemen Tinal SE., MM., saat memimpin rapat Pemprov Papua bersama Forkopimda Provinsi Papua dan bupati/wali Kota se-Papua di Swiss Belhotel Jayapura, Selasa (29/9). Rapat ini membahas evaluasi dan mengambil kesepakatan bersama perihal penanganan Covid-19 di Papua. (FOTO: Gratianus Silas/Cepos)

JAYAPURA-Rapat Pemerintah Provinsi Papua bersama Forkopimda Provinsi Papua dan bupati/wali kota se-Papua digelar di Swiss Belhotel Jayapura, Selasa (29/9) kemarin. 

Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM., membahas evaluasi penanganan Covid-19 di masa inkubasi sebelumnya dan kemudian mengambil kesepakatan bersama perihal kebijakan penanganan Covid-19 di masa inkubasi berikutnya.

Hasilnya, Pemerintah Provinsi Papua, Forkopimda Provinsi Papua, dan bupati/wali kota se-Papua sepakat untuk kembali memperpanjang kebijakan Adaptasi New Normal selama dua kali masa inkubasi ke depan.

“Jadi Papua tetap konsisten dengan Adaptasi New Normal. Kalau pembatasan (di bandara/pelabuhan) kewenangannya bupati/wali kota yang mengambil kebijakan dengan menyesuaikan kondisi objektif di daerahnya,” ungkap Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM., Selasa (29/9) kemarin.

Baca Juga :  Gara-gara Handphone, Siswi SMA Gantung Diri

“Lagipula di tingkat kabupaten/kota itu juga ada Ketua Satgas/Gugus Tugas Covid 19. Makanya, kami (mengambil kebijakan) hanya kerangkanya secara umum, dengan melihat situasi yang ada. Nanti seperti apa kebijakan teknis di daerah, tergantung bupati/wali kota dengan melihat situasi, sehingga penanganan Covid-19 benar-benar bisa bagus,” sambungnya.

Dikatakan, intinya pihaknya fokus untuk menurunkan rasio penularan (Rt; effective reproduction number) yang kini meningkat tinggi hingga di angka 2,8.

“Ini kita mau turunkan di angka 1, tapi malah naik tinggi sekali sampai di angka 2,8. Kita lihat juga kasus positif secara kumulatif naik dua kali lipat yang sekarang saja sudah capai 5.935 kasus, hampir 6.000 kasus,” katanya.

Namun, Wagub Tinal menjelaskan bahwa peningkatan kasus terjadi bukan karena penularan yang berasal dari luar Papua. Oleh sebab itu, hal ini jangan sampai disalahpahami dan dikaitkan dengan penyebaran virus Corona yang dibawa dari luar Papua.

Baca Juga :  Lima Unit Bus Dishub Nabire Terbakar di Garasi

“Jadi, jangan bilang peningkatan kasus terjadi karena virus yang dibawa orang yang datang dari luar Papua. Misalnya Makassar atau Jawa Barat. Itu dulu di bulan Maret dan seterusnya. Tapi sekarang, yang paling tinggi terjadi karena transmisi lokal. Artinya, dari kita ke kita di Papua,” tambahnya.

Wagub Tinal kembali mengingatkan masyarakat perihal pentingnya kesadaran untuk melihat bahwa Covid-19 benar-benar ada dan berbahaya. 

“Makanya, kita minta kesadaran diri dari seluruh masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam memutus mata rantai penularan Covid-19,” pungkasnya. (gr/nat)

RAPAT FORKOPIMDA: Wagub Papua, Klemen Tinal SE., MM., saat memimpin rapat Pemprov Papua bersama Forkopimda Provinsi Papua dan bupati/wali Kota se-Papua di Swiss Belhotel Jayapura, Selasa (29/9). Rapat ini membahas evaluasi dan mengambil kesepakatan bersama perihal penanganan Covid-19 di Papua. (FOTO: Gratianus Silas/Cepos)

JAYAPURA-Rapat Pemerintah Provinsi Papua bersama Forkopimda Provinsi Papua dan bupati/wali kota se-Papua digelar di Swiss Belhotel Jayapura, Selasa (29/9) kemarin. 

Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM., membahas evaluasi penanganan Covid-19 di masa inkubasi sebelumnya dan kemudian mengambil kesepakatan bersama perihal kebijakan penanganan Covid-19 di masa inkubasi berikutnya.

Hasilnya, Pemerintah Provinsi Papua, Forkopimda Provinsi Papua, dan bupati/wali kota se-Papua sepakat untuk kembali memperpanjang kebijakan Adaptasi New Normal selama dua kali masa inkubasi ke depan.

“Jadi Papua tetap konsisten dengan Adaptasi New Normal. Kalau pembatasan (di bandara/pelabuhan) kewenangannya bupati/wali kota yang mengambil kebijakan dengan menyesuaikan kondisi objektif di daerahnya,” ungkap Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM., Selasa (29/9) kemarin.

Baca Juga :  Pilot Susi Air Baik-baik Saja

“Lagipula di tingkat kabupaten/kota itu juga ada Ketua Satgas/Gugus Tugas Covid 19. Makanya, kami (mengambil kebijakan) hanya kerangkanya secara umum, dengan melihat situasi yang ada. Nanti seperti apa kebijakan teknis di daerah, tergantung bupati/wali kota dengan melihat situasi, sehingga penanganan Covid-19 benar-benar bisa bagus,” sambungnya.

Dikatakan, intinya pihaknya fokus untuk menurunkan rasio penularan (Rt; effective reproduction number) yang kini meningkat tinggi hingga di angka 2,8.

“Ini kita mau turunkan di angka 1, tapi malah naik tinggi sekali sampai di angka 2,8. Kita lihat juga kasus positif secara kumulatif naik dua kali lipat yang sekarang saja sudah capai 5.935 kasus, hampir 6.000 kasus,” katanya.

Namun, Wagub Tinal menjelaskan bahwa peningkatan kasus terjadi bukan karena penularan yang berasal dari luar Papua. Oleh sebab itu, hal ini jangan sampai disalahpahami dan dikaitkan dengan penyebaran virus Corona yang dibawa dari luar Papua.

Baca Juga :  Tiga Aparat Keamanan Tertembak Saat Pengamanan Salat Taraweh

“Jadi, jangan bilang peningkatan kasus terjadi karena virus yang dibawa orang yang datang dari luar Papua. Misalnya Makassar atau Jawa Barat. Itu dulu di bulan Maret dan seterusnya. Tapi sekarang, yang paling tinggi terjadi karena transmisi lokal. Artinya, dari kita ke kita di Papua,” tambahnya.

Wagub Tinal kembali mengingatkan masyarakat perihal pentingnya kesadaran untuk melihat bahwa Covid-19 benar-benar ada dan berbahaya. 

“Makanya, kita minta kesadaran diri dari seluruh masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam memutus mata rantai penularan Covid-19,” pungkasnya. (gr/nat)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya