JAYAPURA – Pemberitaan yang menyoroti Partai Demokrat dalam sidang penetapan pendistribusian anggota fraksi ke Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada Selasa malam (28/1) dimana partai berlambang mercy ini dianggap lambat menyerahkan daftar nama yang akan didistribusikan dalam AKD hingga terjadi skor dua kali mendapat tanggapan dari Sekretaris Fraksi Demokrat, Boy Markus Dawir. Boy secara tegas membantah adanya ketegangan dalam sidang tersebut.
“Kami pikir tak ada ketegangan, itu hal yang biasa dan tak perlu dibesar-besarkan. Yang namanya skors dan perdebatan dalam sidang itu bukan hal baru dan tidak ada yang mengacaukan sidang. Toh selama ini skors 10-30 menit dan lengkap atau tidaknya pimpinan sidang tetap jalan,” kata Boy meluruskan pemberitaan yang beredar.
Terkait tudingan Partai Demokrat menghambat jalannya agenda pendistribusian AKD, disini Boy Dawir balik mempertanyakan soal mengapa pembahasan AKD termasuk Tatib bisa terlambat. “Saya pikir rakyat juga perlu tahu bahwa keterlambatan pelantikan pimpinan dewan dan tatib itu kelalain pimpinan dan ada orang tertentu yang bermain. Tatib 13 Desember 2019 sudah ditandatangani namun tertahan hingga 8 Januari 2020. Tatib ini baru tiba di Papua setelah kami dari Partai Demokrat, Partai Gerindra, PAN dari Fraksi Gabungan 2 mendatangi Kemendagri dan kami yang justru mengambil Tatib tersebut,” kata Boy melalui ponsel tadi malam.
Jadi menurutnya tak tepat menyalahkan anggota ataupun partai dari keterlambatan tersebut. “Harusnya pimpinan memahami mana yang harus disampaikan dan mana yang tidak. Pemberitaan ini seolah-olah menyudutkan partai kami. Jadi kami luruskan bahwa tak ada yang tegang, itu hal yang biasa,” katanya.
Ditanya soal keterlambatan memasukkan nama untuk didistribusikan, menurut Boy pihaknya mengikuti semua mekanisme. Dimana Partai Berkarya akhirnya memutuskan bergabung dengan Partai Demokrat dan pihaknya menunggu pimpinan partai yang belum ada di tempat, mengingat fraksi tak bisa sepihak memutuskan untuk siapa saja yang akan masuk dalam komisi apa.
“Jadi kami menunggu pimpinan partai karena kami tidak bisa memutuskan sendiri dan akhirnya semua selesai sore kemarin,” katanya.
Boy juga menyinggung soal molornya agenda penetapan keanggotaan dan pimpinan Badan Kehormatan yang dikatakan pimpinan juga terlambat hadir memimpin sidang. “Lalu untuk Rabu ini sidang pemilihan anggota BK harusnya jam 2 siang dan kami tunggu hingga jam 6 sore baru pimpinan masuk ruang sidang. Kami tanya siapa yang menghambat sebab kami menunggu empat jam,” imbuhnya. (ade/nat)
Boy Markus Dawir ( foto: Gamel/Cepos)
Anggap Pimpinan DPRP Juga Lalai
JAYAPURA – Pemberitaan yang menyoroti Partai Demokrat dalam sidang penetapan pendistribusian anggota fraksi ke Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada Selasa malam (28/1) dimana partai berlambang mercy ini dianggap lambat menyerahkan daftar nama yang akan didistribusikan dalam AKD hingga terjadi skor dua kali mendapat tanggapan dari Sekretaris Fraksi Demokrat, Boy Markus Dawir. Boy secara tegas membantah adanya ketegangan dalam sidang tersebut.
“Kami pikir tak ada ketegangan, itu hal yang biasa dan tak perlu dibesar-besarkan. Yang namanya skors dan perdebatan dalam sidang itu bukan hal baru dan tidak ada yang mengacaukan sidang. Toh selama ini skors 10-30 menit dan lengkap atau tidaknya pimpinan sidang tetap jalan,” kata Boy meluruskan pemberitaan yang beredar.
Terkait tudingan Partai Demokrat menghambat jalannya agenda pendistribusian AKD, disini Boy Dawir balik mempertanyakan soal mengapa pembahasan AKD termasuk Tatib bisa terlambat. “Saya pikir rakyat juga perlu tahu bahwa keterlambatan pelantikan pimpinan dewan dan tatib itu kelalain pimpinan dan ada orang tertentu yang bermain. Tatib 13 Desember 2019 sudah ditandatangani namun tertahan hingga 8 Januari 2020. Tatib ini baru tiba di Papua setelah kami dari Partai Demokrat, Partai Gerindra, PAN dari Fraksi Gabungan 2 mendatangi Kemendagri dan kami yang justru mengambil Tatib tersebut,” kata Boy melalui ponsel tadi malam.
Jadi menurutnya tak tepat menyalahkan anggota ataupun partai dari keterlambatan tersebut. “Harusnya pimpinan memahami mana yang harus disampaikan dan mana yang tidak. Pemberitaan ini seolah-olah menyudutkan partai kami. Jadi kami luruskan bahwa tak ada yang tegang, itu hal yang biasa,” katanya.
Ditanya soal keterlambatan memasukkan nama untuk didistribusikan, menurut Boy pihaknya mengikuti semua mekanisme. Dimana Partai Berkarya akhirnya memutuskan bergabung dengan Partai Demokrat dan pihaknya menunggu pimpinan partai yang belum ada di tempat, mengingat fraksi tak bisa sepihak memutuskan untuk siapa saja yang akan masuk dalam komisi apa.
“Jadi kami menunggu pimpinan partai karena kami tidak bisa memutuskan sendiri dan akhirnya semua selesai sore kemarin,” katanya.
Boy juga menyinggung soal molornya agenda penetapan keanggotaan dan pimpinan Badan Kehormatan yang dikatakan pimpinan juga terlambat hadir memimpin sidang. “Lalu untuk Rabu ini sidang pemilihan anggota BK harusnya jam 2 siang dan kami tunggu hingga jam 6 sore baru pimpinan masuk ruang sidang. Kami tanya siapa yang menghambat sebab kami menunggu empat jam,” imbuhnya. (ade/nat)
