Yakonias juga menilai bahwa kondisi yang terjadi seperti dibiarkan sehingga berdampak pada lumpuhnya seluruh aktivitas masyarakat di Kota Sorong. Menurut ia, pemicu utama kericuhan ini adalah pemindahan empat orang tahanan politik berinisial AAG, NM, MS, dan PR, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar terkait aktivitas Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), dari Sorong ke Makassar, Sulawesi Selatan.
“Intinya mereka (tahanan politik) tidak mau keluar dari Kota Sorong. Hal ini seharusnya bisa dipertimbangkan secara baik agar tidak memicu demo besar yang akhirnya menimbulkan korban,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah provinsi dan kota, aparat keamanan, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) mempertimbangkan masukan tersebut sebagai langkah penting dalam menyelesaikan konflik.
“Terutama gubernur, wali kota, jaksa, pengadilan, dan BIN. Mereka harus berperan aktif,” katanya. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya Brigadir Jenderal Polisi Gatot Haribowo mengatakan bahwa suasana Kota Sorong memanas sejak Rabu dini hari saat Kejaksaan Negeri Sorong memindahkan empat tahanan politik ke Makassar untuk menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, Sulsel.
“Situasi saat ini sudah terkendali. Kami berusaha mengamankan proses pemindahan empat tahanan tersebut,” ujarnya.
Ratusan personel keamanan diturunkan ke titik-titik strategis untuk mengantisipasi aksi lanjutan dari massa pendukung tahanan. Massa dilaporkan melakukan aksi penolakan dan mencoba menghadang mobil tahanan di depan Markas Polresta Sorong Kota sekitar pukul 05.15 WIT.
Mereka membakar kayu dan ban bekas serta menyampaikan orasi menuntut pembatalan pemindahan. Aparat keamanan kemudian membubarkan massa yang memblokade jalan. Sekitar pukul 06.30 WIT, mobil tahanan berhasil keluar dari Markas Polresta Sorong Kota dengan pengawalan ketat kendaraan taktis Brimob menuju Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong.
Yakonias juga menilai bahwa kondisi yang terjadi seperti dibiarkan sehingga berdampak pada lumpuhnya seluruh aktivitas masyarakat di Kota Sorong. Menurut ia, pemicu utama kericuhan ini adalah pemindahan empat orang tahanan politik berinisial AAG, NM, MS, dan PR, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar terkait aktivitas Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), dari Sorong ke Makassar, Sulawesi Selatan.
“Intinya mereka (tahanan politik) tidak mau keluar dari Kota Sorong. Hal ini seharusnya bisa dipertimbangkan secara baik agar tidak memicu demo besar yang akhirnya menimbulkan korban,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah provinsi dan kota, aparat keamanan, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) mempertimbangkan masukan tersebut sebagai langkah penting dalam menyelesaikan konflik.
“Terutama gubernur, wali kota, jaksa, pengadilan, dan BIN. Mereka harus berperan aktif,” katanya. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya Brigadir Jenderal Polisi Gatot Haribowo mengatakan bahwa suasana Kota Sorong memanas sejak Rabu dini hari saat Kejaksaan Negeri Sorong memindahkan empat tahanan politik ke Makassar untuk menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, Sulsel.
“Situasi saat ini sudah terkendali. Kami berusaha mengamankan proses pemindahan empat tahanan tersebut,” ujarnya.
Ratusan personel keamanan diturunkan ke titik-titik strategis untuk mengantisipasi aksi lanjutan dari massa pendukung tahanan. Massa dilaporkan melakukan aksi penolakan dan mencoba menghadang mobil tahanan di depan Markas Polresta Sorong Kota sekitar pukul 05.15 WIT.
Mereka membakar kayu dan ban bekas serta menyampaikan orasi menuntut pembatalan pemindahan. Aparat keamanan kemudian membubarkan massa yang memblokade jalan. Sekitar pukul 06.30 WIT, mobil tahanan berhasil keluar dari Markas Polresta Sorong Kota dengan pengawalan ketat kendaraan taktis Brimob menuju Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong.
