JAKARTA, Jawa Pos-Rentetan ancaman mengusir dan teror penembakan terhadap warga oleh kelompok kriminal teroris bersenjata (KKTB) harus direspon. Keamanan warga di wilayah konflik perlu diutamakan untuk mencegah kembali jatuhnya korban.
Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom sebanyak dua kali mengeluarkan peringatan untuk masyarakat agar keluar dari wilayah konflik. Pada Kamis (24/6) lalu, Sebby memberikan peringatan agar masyarakat keluar melalui keterangan tertulis.
Lalu, pada Sabtu (26/6) kembali dikeluarkan ancaman agar warga keluar menggunakan video. Dalam video tersebut, dia menyebut bahwa warga harus segera keluar dari wilayah konflik. ”Jangan percaya dengan propaganda jaminan keamanan di sana,” terangnya.
Menurutnya, permintaan agar warga keluar itu sesuai dengan peraturan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) agar warga sipil bisa selamat. ”Ini sesuai standar PBB, dimana ada konflik bersenjata masyarakat sipil dilindungi. Syarat itu kami lakukan dengan tinggalkan wilayah perang,” paparnya.
Sementara Polri juga sudah berkali-kali memberikan jaminan keamanan masyarakat di Papua. Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, jaminan keamanan untuk masyarakat di Papua. ”Papua aman,” terangnya.
Apalagi, KKTB itu hanya ada di empat wilayah. Yakni, uncak, Intan Jaya, Nduga dan Mimika. Tidak semua wilayah di Papua terjadi kekerasan bersenjata. ”hanya empat kabupaten ini saja,” paparnya.
Bagian lain, Pengamat Teroris Al Chaidar mengatakan, keselamat warga di empat kabupaten itu seharusnya dijamin oleh TNI dan Polri. Tidak boleh ada lagi korban akibat kekerasan bersenjata dari KKTB. ”Kalau tidak bisa menjamin tidak ada korban warga sipil lagi, tentu harus diungsikan,” ujarnya.
Jauh lebih baik bila warga diberikan tempat untuk mengungsi atau merelokasi. Walau begitu, negara tidak boleh kalah dari teroris. ”Kalau pengalaman konflik bersenjata di Aceh dulu, warganya diminta mengungsi,” tuturnya.
Dia mengatakan, untuk KKTB ini merupakan teroris tamkin. Karenanya akan jauh lebih baik bila ditangani TNI sepenuhnya. ”Kalau tidak diserahkan ke TNI sepenuhnya, nanti bisa terjadi dualisme dalam operasi,” terangnya.
Dalam konflik bersenjata ini, KKTB ini pasti melakukan taktik gerilya. Yang memiliki kemampuan anti gerilya juga hanya militer. ”Harus dihadapi dengan satu komando, jangan dualism,” urainya.
Untuk Polri, sebaiknya menangani teroris tanzim seperti JAD dan JI. Jelas kemampuan Polri dalam menangani JAD dan JI tidak perlu dipertanyakan. ”Ada teroris JAD di Meraukke,” jelasnya. (idr/JPG)
