JAYAPURA-Hasil peninjauan lapangan yang dilakukan Komisi III DPR Papua yang membidangi aset dan anggaran mendapati ada empat BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang dianggap sedang sakit.
Komisi III memberi rekomendasi untuk merubah tata kelola yang lebih sederhana namun tetap profesional agar tujuan dari mendapatkan hasil PAD (Pendapatan Asli Daerah) bisa dimaksimalkan tanpa sesuatu yang berbelit-beli.
Peninjauan pertama dilakukan di Taman Mesran untuk mengecek kondisi KM. Papua Baru kemudian lokasi kdua di Muatan Kapal Laut (MKL) PT Ekspedisi MLK Varuna Pura, kemudian dilanjutkan ke kantor PD Irian Bhakti Mandiri dan terakhir di kantor Pecetakan Rakyat Papua (PRP).
Komisi III terlihat tercengang. Sebab keempatnya nampak tengah bermasalah dan pihak komisi mengagendakan untuk memanggil pimpinan perusahaan untuk memaparkan kondisi masing-masing perusahaan. “Kami kaget saja karena dari keempatnya kami lihat ini semua perlu dicek karena seperti tengah bermasalah. Kapal Papua Baru kami tidak tahu apakah beroperasi atau tidak. Lalu MKL terlihat sekali hidup segan dan mati tak mau tapi barang atau tempatnya tetap masih ada,” kata anggota Komisi III, Yulianus Rumboirussy usai kegiatan, Jumat (28/6).
Tak hanya itu, kantor Holding Compaty di Entrop terlihat representatif namun tak ada orang dan menariknya tak ada papan nama. “Ini aneh, kantornya ada tapi aktivitas di kantor tidak ada. Orangnya juga tak ada ditambah tak ada papan nama,” jelasnya. Begitu juga dengan Percetakan Rakyat Papua yang semua lengkap namun tidak ada keuntungan. “Pegawainya mengeluh sudah beberapa tahun tak digaji. Kami akan coba bantu menyelesaikan ini,” imbuhnya.
“Saya melihat ini soal tata kelola managemen yang herus diperbaiki sebab barangnya ada namun tak memberi kontribusi juga. Kami akan meminta gubernur secara serius memperhatikan ini. Pikiran saya kalau hanya ingin mencari PAD mengapa tidak dibuatkan ruko saja atau pasar swalayan lalu disewakan, setiap bulan atau tahun tinggal menerima hasil. Simplekan,” paparnya.
Terkait PRP ini, anggota lainnya, Radius Simbolon menyampaikan bahwa dahulu dirinya sempat mengusulkan agar siapapun yang akan memimpin perusahaan BUMN harus melalui fit and propertest yang dilakukan di DPRP.
Hanya saja usulan ini tak ditindaklanjuti dan akhirnya penunjukkan pimpinan BUMD terkesan hanya karena kepentingan kelompok dan asal tunjuk. “Ini yang harusnya dijauhi, perusahaan ini milik daerah dan bukan partai politik. Tak boleh asa tunjuk hanya karena ia tim sukses atau seperti apa.Hasilnya ya seperti ini,” bebernya. (ade/nat)