Sementara Ketua Komisi II DPR Papua, Mukri Hamadi menyampaikan bahwa perikanan Papua memiliki potensi yang sangat menjanjikan. Hanya pengelolaannya belum optimal. Padahal diyakini jika digarap profesional maka hasilnya bisa membantu banyak sektor. Ia mencatat saat ini bupati walikota semua sudah dilantik dan gubernur juga akan segera terpilih.
Disitu pastinya ada perencanaan lima tahunan. Ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) termasuk rencana aksi Otsus dan ini bagian dari penguatan perencanaan.
“Kami masuk lewat potensi perikanan dan kelautan karena di Papua hanya Depapre dan Biak yang bisa didorong me gingat Sarprasnya sudah tersedia. Tinggal bagaimana pengembangan, regulasi dan anggaran semua diarahkan kesini sehingga perikanan dan kelautan bisa menjadi satu primadona karena potensinya bisa mencapai Rp 1 triliun,” ungkap Mukri.
Ini nantinya akan berbicara zona kelautan, zona tangkap dan zona konservasi untuk dipetakan dan dijadikan satu dokumen yang sama.
“Jadi jangan masing-masing dinas mengerjakan sesuatunya sendiri tapi bagaimana dari perencanaan besar ini diterjemahkan dengan membuat program atau mendorong satu pekerjaan besar bersama-sama untuk mendapatkan capaian yang lebih cepat. Jadi semua bersinergi, holistik sehingga 5 tahun ke depan semua kepala daerah memiliki konsep yang sama,” tambahnya.
Dikatakan saat ini banyak yang harus dibenahi namun semua baik agar bisa diperbaiki sama-sama. “Saat ini yang diperlukan adalah data dan dokumen termasuk berbicara SDM, sarpras karena jangan sampai semua sarpras siap namun yang bekerja diambil dari luar dan masyarakat lokal kembali menjadi penonton. Jangan seperti itu,” tutupnya. (ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSĀ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos