Masyarakat Sipil Ingatkan Butuh Dialog untuk Penyelesaian Masalah Papua
JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada dua prajurit TNI AL yang gugur di Papua. Masing-masing menjadi Lettu Marinir Anumerta Muhammad Ikbal dan Praka Marinir Anumerta Wilson Anderson. Keduanya gugur usai Kelompok Separatis Teroris (KST) menyerang pos tempat mereka bertugas di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua.
Melalui Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/274/III/2022 tanggal 27 Maret 2022, Jenderal Andika memberikan penghargaan terakhir kepada dua petarung Korps Marinir itu. Senin (28/3) jenazah keduanya dilepas oleh sejumlah petinggi TNI di Papua. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI I Nyoman Cantiasa turut memberi penghormatan terakhir kepada Ikbal dan Wilson.
Selain itu, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa pun turut hadir. Wakil Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Infanteri Candra Kurniawan menyampaikan, jenazah Ikbal diterbangkan menuju Kendari menggunakan pesawat dari maskapai Lion Air. Pesawat itu lepas landa sekitar pukul 11.59 WIT. Sementara jenazah Wilson dibawa ke Kupang menggunakan pesawat angkut milik TNI AU sekitar pukul 10.00 WIT.
Candra menyebut, Mayjen Teguh mengantar langsung kedua jenazah sampai pesawat lepas landas “Bertempat di Terminal UPBU Bandara Mozes Kilangin Timika, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika,” imbuhnya. Gugurnya Ikbal dan Wilson tidak hanya menyisakan duka bagi TNI AL, melainkan turut menambah panjang daftar prajurit TNI yang harus kehilangan nyawa saat diberi tugas di Papua. Atas kehilangan itu, TNI AL mengadakan doa bersama.
Kepala Dinas Penerangan (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono menyampaikan bahwa doa bersama dilansakankan serentak di seluruh jajaran Angkatan Laut. Itu dilakukan sesuai dengan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono. Doa bersama dilaksanakan kemarin. “Sebagai ungkapan belasungkawa yang mendalam,” ungkap Julius. Selain doa bersama, TNI AL juga melakukan salat ghoib.
Di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur, doa bersama dilaksanakan di beberapa tempat ibadah. Untuk prajurit beragama Islam di Masjid Al Arif, prajurit beragama Hindu melaksanakan doa bersama di Pure Ade Saka. Sementara personel TNI AL beragama Nasrani melaksanakan doa bersama di Gereja Bukit Kasih Mabesal. “Doa bersama juga dilaksanakan oleh Jajaran TNI AL di seluruh Indonesia di tempat-tempat ibadah masing-masing satuan,” tegas Julius.
Dalam keterangan resmi dari TNI AL, jenazah Ikbal langsung dimakamkan kemarin malam. Upacara pemakaman secara militer dilaksanakan di Desa Anggotoa, Kecamatan Wakatobi, Kabupaten Konawe. Sedangkan jenazah Wilson disemayamkan lebih dulu di rumah duka. Rencananya pemakaman akan dilaksanakan besok (30/3) di Kupang. TNI AL juga memastikan seluruh prajurit yang luka berat terus ditangani. “Personel yang mengalami cedera berat dan ringan masih dirawat secara intensif di RSUD Timika,” imbuhnya.
Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andi Muhammad Rezaldy mengatakan pemerintah harus menghentikan pendekatan keamanan atas situasi konflik di Papua. Menurutnya, pendekatan itu terbukti tidak berhasil menyelesaikan persoalan kekerasan di Bumi Cenderawasih tersebut.
”Pendekatan keamanan justru memperparah kondisi kemanusiaan di sana (Papua, Red),” kata Andi saat dihubungi Jawa Pos, kemarin. Kontras berpandangan, pendekatan secara damai dengan cara dialog adalah salah satu cara menyelesaikan persoalan di Papua. ”Dialog ini harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan,” ujarnya.
Andi juga meminta pemerintah agar tidak menutup mata adanya kepentingan-kepentingan tertentu dalam penempatan militer di Papua. Merujuk laporan sembilan non-government organization (NGO) yang dirilis Agustus tahun lalu, ditemukan bahwa pengerahan pasukan keamanan besar-besaran bukan semata hanya kepentingan operasi keamanan.
”Tapi juga diduga ada kepentingan bisnis militer di sana (Papua, Red),” terangnya. Temuan koalisi masyarakat sipil tersebut, kata Andi, harus ditindaklanjuti oleh negara sebagai pertimbangan untuk menarik pasukan di Papua. ”Apalagi pengerahan pasukan tersebut ditengarai menyalahi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya. (syn/tyo/JPG)
