JAYAPURA – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Drs. Burhani AS, M.M menyebut, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 menghadapi beberapa hambatan yang cukup menantang.
Di antaranya menurut Burhani yakni keterbatasan ruang fiscal, realisasi belanja mandatory dan nondiscretionary yang masih besar; pembiayaan anggaran yang perlu dikendalikan dan lebih selektif serta kualitas belanja yang perlu ditingkatkan.
“Demi melewati berbagai tantangan di tengah ketidakpastian perkembangan ekonomi global dan domestik, APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal harus dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian target kinerja. Salah satu langkah untuk mencapai hal tersebut ialah melalui manajemen fiskal yang tertib,” kata Burhani usai acara Rakorda pelaksanaan anggaran semester I Kanwil DJPb Provinsi Papua, Rabu (27/7).
“Upaya peningkatan kualitas anggaran dari sisi teknis pelaksanaan anggaran terus kita galakkan, yang meliputi penguatan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja. Maka dari itu, sudah selayaknya semua pihak, fokus melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan anggarannya,” sambungnya.
Dikatakan, penyelenggaraan Rakorda pelaksanaan anggaran kali ini adalah salah satu kegiatan dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L dan Satker, yang dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap semester.
Dimana evaluasi tersebut dilakukan terhadap delapan indikator kinerja pelaksanaan anggaran yaitu penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, penyampaian data kontrak, pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, dispensasi penyampaian SPM dan konfirmasi capaian output.
“Pada semester 1 tahun 2022 terdapat kondisi indikator kinerja pelaksanaan anggaran masih kurang baik, sampai dengan akhir semester tahun 2022 realisasi belanja seluruh K/L di Provinsi Papua telah mencapai 33,22%, masih dibawah target nasional sebesar 50%,” terangnya.
Lanjutnya, dari alokasi anggaran perjenis belanja, yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah belanja modal yang realisasi masih sebesar 18,25% jauh dari target yang telah ditetapkan sebesar 40%. Kemudian belanja barang 36,48%, belanja Bansos 22,80% dan belanja pegawai 46,10%.
Berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang dimonitoring melalui aplikasi OMSPAN, terdapat beberapa satker KL yang kinerja pelaksanaannya melebihi target yang telah ditetapkan di periode semester 1 tahun 2022. Sehingga kepada satker tersebut diberikan apresiasi pada acara rakorda ini.
Menurutnya, usaha-usaha peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran ini harus dilaksanakan bersama, tentunya melalui sinergi yang baik antara kementerian negara/lembaga dengan Kementerian Keuangan.
“Kami berharap kegiatan Rakorda Pelaksanaan Anggaran Semester Tahun 2022 ini dapat menggali permasalahan/kendala pelaksanaan anggaran dan merumuskan solusi/rekomendasi bersama dalam rangka perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran di wilayah Provinsi Papua di Tahun Anggaran 2022,” pungkasnya. (fia/nat)
