JAYAPURA – Agenda Melanesian Culture Festival (MACFEST) yang akan dihelat pada 19-31 Juli di Port Villa, Vanuatu menjadi menarik karena Indonesia telah mengirimkan 28 artis dan seniman asal Papua dan NTT untuk ikut ambil bagian dalam moment tersebut. Dikatakan menarik lantaran Vanuatu merupakan satu negara yang secara politis mendukung kemerdekaan bangsa Papua.
Karenanya dengan utusan artis serta seniman yang sudah berada di Port Villa ini ini diprediksi kental ikut membawa pesan politis.
Festival Seni dan Budaya Melanesia itu telah berjalan sejak tahun 1998, dan acara tahun ini akan menandai festival edisi ke-7. Even ini diselenggarakan oleh pemerintah Vanuatu, bekerja sama dengan Sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG).
Festival ini bertujuan untuk mempromosikan kerja sama dan pemahaman regional dengan menyatukan orang-orang dari seluruh negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG). Festival ini akan menampilkan berbagai pertunjukan budaya, termasuk musik, tarian, mendongeng, dan teater, serta pameran seni, penjual kerajinan tangan, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan seni dan budaya Melanesia.
Nah menurut salah satu akademisi Uncen, Marinus Yaung sepatutnya untuk event ini justru Majelis Rakyat Papua (MRP) di tanah Papua baik Papua maupun Papua Baratlah yang mengambil peran penting dan strategis ini. Seharusnya MRP Papua dan MRP Papua Barat, mempimpin delegasi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT, untuk menghadiri undangan panitia di Port Villa tersebut.
Menurut Yaung, budaya melanesia di Tanah Papua juga ada yang bisa dipamerkan atau dipromosikan dalam event tersebut seperti tarian Burung Cenderawasih, tarian Perang Suku Dani, Seni Ukir Suku Asmat, atau ikon – ikon seni budaya yang sering tersaji dalam festival Lembah Baliem, Festival Budaya Asmat, Festival Danau Sentani dan Festival Budaya Biak.
Ini yang menurut Yaung seharusnya ditampilkan oleh delegasi Papua di festival budaya Melanesia tersebut karena ke depan dalam rangka mengimplementasi melanesian culture one destination dalam konsep Pacific Elevation yang sudah dipromosikan dan dikampanyekan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi di Wellington, NZ bulan Juli 2019, maka Pemda Provinsi Papua, MRP dan juga Universitas Cenderawasih perlu menjadikan ajang Festival Budaya Melanesia 2023 di Port Villa ini untuk wujudkan visi bersama tersebut.
“Dalam design kebijakan luar negeri Indonesia di lingkungan strategis Melanesia dan kawasan Indo – Pasifik, kita mau kawanan Melanesia ke depan harus menjadi center of excellence, pusat keunggulan, di bidang pariwisata dan budaya dunia. Karena di seluruh dunia, hanya di wilayah Melanesia kita masih bisa jumpai tradisi budaya dari abad zaman batu atau megalitikum sampai tradisi budaya zaman modern atau zaman millennial,” beber Yaung.
Jadi sekali lagi, menurut Dosen Hubungan Internasional Fisip Uncen ini Festival Budaya Melanesia harus dimanfaatkan untuk tujuan mulia menjadikan kawasan melanesia sebagai center of excellence di bidang pariwisata dan budaya di dunia. “Saya juga melibat bahwa ini justru sebagai potensi ekonomi yang besar yang bisa dimanfaatkan oleh semua negara-negara kawasan Melanesia,” imbuhnya.
Hanya sayangnya, Yaung melihat bahwa konsep ini justru tidak dipahami oleh delegasi Indonesia yang dikirim ke acara tersebut karena kemungkinan besar bukan Kemenlu RI yang mendesain kunjungan ini. “Pendapat saya apabila Kemenlu yang mendesain kunjungan ini, pasti untuk tujuan implementasi konsep Pasific Elevation apalagi pola Kemenlu untuk menyelesaikan isu politik Papua di Melanesia menurut hemat saya sangat soft approach,” paparnya.
Karenanya iapun menyarankan kepada badan baru seperti BP3OKP untuk lebih cermat dalam menyiapkan strategi diplomasi isu Papua di Festival Budaya Melanesia. Yaung juga memberi masukan terkait tradisi yang selama ini berjalan di Vanuatu. “Ada satu prinsip dalam melanesian ways untuk membaca apakah diplomasi delegasi BP3OKP berhasil dan diterima oleh keluarga besar Melanesia di Port Villa adalah budaya minum kava,” sambungnya.
Nah budaya minum kava sendiri merupakan warisan leluhur Vanuatu yang sudah berumur 3000 tahun. Menurutnya, seseorang diterima sebagai wantok di komunitas Melanesia apabila kepala suku atau tokoh masyarakat Melanesia mengundang untuk meminum kava. Hanya saja acara minum kava ini tidak boleh dilakukan oleh perempuan. “Dan saya agak khawatir apabila Pendeta Albert Yoku dari BP3OKP tidak di undang minum kava maka kemungkinan delegasi Indonesia bisa dianggap gagal merebut hati komunitas Melanesia jadi mungkin perlu lebih banyak mencermati informasi yang ada,” tutupnya. (ade/wen)
