Keluarga Jamin Kedatangan Ketua KPK dan Tim Dokter di Koya, Juga Tak Panggil Pendukungnya
JAYAPURA- Tim Hukum dan Advokasi Gubernur Papua (THAGP) mendatangi rumah kediaman Gubernur Papua, Lukas Enembe, Selasa (25/10). Kedatangan Tim Hukum yang terdiri dari 12 pengacara itu untuk berkoordinasi dengan Lukas dan keluarga terkait dengan kedatangan Ketua KPK Firli, Penyidik KPK dan dokter KPK, serta dokter independen dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat, ke kediaman Lukas di Jayapura.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Gubernur Papua, Ibu Gubernur dan anak Gubernur bernama Bona serta beberapa keluarga guna mendiskusikan beberapa hal terkait dengan kehadiran tim dokter indenpenden dan pimpinan KPK.
Dari penyampaian kuasa hukum, Gubernr Lukas Enembe mengaku menyambut baik kehadiran ketua KPK, penyidik KPK dan tim dokter indenpenden.
Anggota THAGP, Dr. S. Roy Rening menyampaikan jika pihak kuasa hukum tidak berkeberatan dan kooperatif dengan kedatangan Ketua KPK dan penyidik KPK.
“Intinya, kita tetap kooperatif, kalau Bapak Lukas Enembe sehat dan mampu menjawab pertanyaan, silakan lanjutkan, tapi kalau Bapak (Lukas-red) sudah tidak mampu menjawab karena sakitnya, hentikan,” ucap Roy.
Lanjut Roy, dari hasil diskusi dengan keluarga Lukas Enembe di kediaman Koya, pihak keluarga juga akan kooperatif dengan kedatangan Ketua dan penyidik KPK. Bahkan, orang nomor 1 di Papua itu menjamin keamanan kedatangan Ketua dan penyidik KPK.
“Tidak akan memanggil para simpatisan, yang tiap hari berjaga di depan rumahnya. Kita tidak panggil, semua datang sendiri, tidak kita bayar. Pangdam pun juga menyatakan, siap mengamankan kedatangan penyidik KPK,” kata Lukas sebagaimana disampaikan pengacaranya.
Dijelaskan Lukas, tuduhan KPK, bahwa dirinya menerima suap dan melakukan korupsi merupakan fitnah yang luar biasa. ”Apa yang saya rampok, saya mengurus rakyat saya, bukan merampok,” kata Lukas.
Roy juga menyampaikan jika tim dokter Singapura kemungkinan akan hadir dalam minggu ini di tanah Papua. Ia berharap semoga ada pertemuan antara dokter Indenpenden dan dokter pribadi gubernur Papua nantinya.
“Kita berharap dari hasil diagnosa medis yang dialami Gubernur Papua bisa dikonsultasikan dengan tim dokter indenpenden nantinya,” harapnya.
Selain dokter IDI, tim pengacara juga mengusulkan agar ini dibuka secara transparan juga meminta adanya tim PDSI dan dokter pribadi Gubernur Papua. Dengan begitu, tidak ada presepsi di tengah publik.
“Gubernur Lukas Enembe hari ini tetap mengatakan siap diperiksa, tinggal kapan persiapan pimpinan KPK hadir memeriksa Gubernur itu yang kami belum tahu jadwalnya. Setelah kami mendapat kepastian dari keluarga, kami segera koordinasi dengan tim penyidik KPK bahwa Gubernur bersedia menerima KPK datang ke Koya,” terangnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemeriksaan tetap dilakukan di Koya dan tidak ada penjemputan terhadap Gubernur Papua. “Yang ada adalah memeriksa Gubernur Papua di Koya, sampai dengan melihat situasi dan kondisi Gubernur Papua. Gubernur Papua juga menjamin keamanan Ketua KPK dan anggota serta lainnya. Itu sesuai dengan pembicaraan dengan Kapolda dan Pangdam belum lama ini,” ungkapnya.
Roy juga menyampaikan massa Gubernur Papua tetap harus diyakinkan, dan Gubernur sendiri tidak diizinkan keluar dari Koya. “Jika Gubernur keluar dari Koya itu yang menjadi problem. Sampai hari ini masa cukup tenang. Jangan lagi ada pernyataan pernyataan yang membuat suasana di tanah Papua tidak aman, jika tidak maka gerakan masa pasti ada,” ucapnya sembari berkata bahwa tidak ada lagi tenda di kediaman Gubernur Papua.
Disinggung soal Pra Peradilan, Roy menyampaikan bahwa itu bukan menjadi alasan utama untuk penyelesaian kasus ini.
“Pendekatan pendekatan lain sedang kita upayakan, yang terpentng Gubernur sehat dulu. Kalau Gubernur sehat, semua bisa berjalan,” tegasnya. Selain itu kata Roy, tidak ada pembantaran. Sebab, masyarakat tidak ijinkan Gubernur keluar dari kediamannya di Koya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan segera memeriksa kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe di Jayapura.
Adapun tim hukum dan advokasi Gubernur terdiri dari gabungan dari Advokat di Jakarta dan Advokat di Papua. (fia/wen)
