JAYAPURA- Dikenal sebagai daerah konflik, Polda Papua petakan tingkat kerawanan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diikuti 11 Kabupaten di Provinsi Papua pada Desember mendatang.
Adapun 11 kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada yaitu, KabupatenWaropen, Supiori, Merauke, Yalimo, Boven Digoel, Asmat, Mamberamo Raya, Nabire, Keerom, Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yahukimo.
Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyampaikan, pihaknya sudah lama memetakan tingkat kerawanan. Hal ini dikarenakan papua dikenal sebagai daerah konflik, sehingga kerawanan-kerawanan konflik sudah punya datanya.
“Yang jelas kami sudah punya data tingkat kerawanan itu, dimulai dari KKB yang berada di Timika, Intan Jaya dan Kabupaten Nduga. Daerah itu yang sampai saat ini masih terus kita atensi,” ucap Kapolda, Rabu (24/6).
Sementara beberapa daerah yang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mulai kendor sejak 1 tahun terakhir yakni, Kabupaten Puncak Jaya, Ilaga, Lanny Jaya dan Wamena.
Lanjut Kapolda, untuk daerah Meepago seperti Kabupaten Nabire, Paniai dan sekitarnya ada usaha keras dari pemerintah kabupaten. Namun, ada beberapa kelompok termausk terakhir kelompok yang melakukan perampasan sempi di kilometer 99 itu yang menjadi atensi.
“Pilkada di Papua hampir rata-rata dianggap rawan, sebagaimana dari pengalaman yang sudah kita miliki. Selalu ada masalah dalam upaya para pihak untuk melakukan langkah-langkah kerja mereka untuk meraih kemenangan. Namun, itu menjadi atensi kita semua termasuk 11 Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada menjadi atensi kita bersama,” paparnya.
Situasi Papua hingga saat ini lanjut Kapolda, kondusif. Namun yang menjadi antisipasi mereka dalam waktu dekat tersiar kabar berkaitan dengan jika putusan 7 terdakwa di Kalimantan tidak ada banding dan ketujuh orang tersebut akan dijemput pada saat kepulangan mereka.
“Antisipasi kami beberapa daerah yang menjadi daerah asal mereka misalkan Timika, Jayawijaya dan sekitarnya akan kita perketat atau menjadikan prioritas untuk pengamanan,” ungkapnya.
Lanjut Kapolda, seandainya pemulangan ketujuh orang tersebut jika tidak ada banding dari Kejaksaan sesuai dengan batas waktu penahanan tambah beberapa bulan, sudah bisa kembali. Ini akan menjadikan semua sebagai catatan besar, sebagai koreksi diri terkait dengan permasalahan yang terjadi.
“Jangan ada yang memutarbalikkan fakta seakan kami bekerja dengan kepentingan membuat kriminalisasi pihak-pihak tertentu atau membawa kepentingan politik, itu tidak ada. Kami polisi sudah dilandasi semua hal yang profesioanal dan aturan-aturan yang melekat dalam rangka penyelidikan,” tegasnya.
Kapolda berharap, terhadap kepulangan 7 terdakwa ini. Siapapun yang nanti akan menjemput mereka pada saat kembali diharapkan normal. Bahkan, Polda Papua menyediakan kendaraan dan akan dikawal, tapi dengan catatan jangan memaksa kehendak. (fia/nat)
