Ribuan Pasukan Dikirim ke Papua, Tetap Gagal Tangkap Pimpinan TPNPB-OPM
JAYAPURA-Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM) Theo Hesegem menilai, pemerintah gagal mengevaluasi kerugian negara dalam bentuk personel dan material.
Penilaian ini lantaran setiap kali terjadi konflik bersenjata di Papua atau adanya suatu peristiwa yang menimpa aparat, senjata kerap dibawa kabur dan aparat kerap meninggal dunia.
Dikatakan Theo, konflik bersenjata antara TPNPB-OPM dan TNI-Polri tidak memberikan rasa nyaman kepada masyarakat sipil dan warga non Papua yang sedang berada di daerah konflik bersenjata. Masyarakat selalu diselimuti rasa takut dan trauma sepanjang hari, kehidupan mereka tidak tenang.
“Ketika konflik bersenjata pecah di Nduga antara TPNPB-OPM dan TNI-Polri pada tahun 2018 silam, dan kemudian perang disusul di beberapa Kabupaten di Papua. Konflik bersenjata yang terjadi di Papua menurut saya pemerintah sedang mengalami kerugian yang luar biasa dalam bentuk uang, material dan personil TNI-Polri,” kata Theo.
Menurut Theo, jika kerugian dalam bentuk uang bagi pemerintah tidak merasa rugi sebab demi mempertahankan kepentingan negara. Sehingga membiayai anggotanya, agar cita-cita menangkap pimpinan-pimpinan TPNPB-OPM yang sedang bergerak aktif di Papua harus terwujud, dan itu suatu hal yang biasa bagi pemerintah.
Tetapi kata Theo, kerugian alat negara, senjata maupun jumlah anggota TNI-Polri di Papua bukan sedikit. Terakhir kejadian di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya (18/6). Terjadi pembunuhan terhadap Bripda Diego Rumaropen dan perampasan dua pucuk senjata api yakni Sniper Styer dan AK 101 yang diambil OTK.
“Secara pribadi sangat sedih dan menyesal sikap pemerintah pusat, yang sangat tidak jelas dan tidak bijaksana mengevaluasi dan penyelesaian terhadap konflik bersenjata di tanah Papua. Hingga kini, pemerintah pusat memaksakan kehendaknya apa yang mereka inginkan dan harapkan tanpa mendengar aspirasi murni dari masyarakat Orang Asli Papua,” kata Theo kepada Cenderawasih Pos, Kamis (23/6).
Sebagai Pembela HAM, Theo mengaku sedih. Sebab, anak-anak putra daerah dari Papua banyak anggota yang meninggal dan mereka dibacok bahkan ditembak oleh TPNPB-OPM tanpa memandang bulu, sekalipun mereka adalah anggota orang asli Papua.
Menurut Theo, ada beberapa hal yang penting yang selama ini Pemerintah Pusat dibawah kendali Presiden Rebuplik Indonesia sebagai Panglima yang tidak pernah evaluasi yakni, seluruh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Pusat di Papua, tidak menyentuh terhadap OAP.
Selain itu, beberapa anggota TNI telah melarikan diri dari satuannya dengan membawah senjata dan kemudian bergabung dengan TPNBPB-OPM, lalu memperkuat pertahanan mereka.
“Pemerintah Pusat gagal menangkap pimpinan TPNPB-OPM yang sedang bergeriliawan di tanah Papua, sekalipun ribuan pasukan terlatih yang dikirim ke tanah Papua,” tegas Theo.
Menurut Theo, sekalipun pemerintah telah mengeluarkan uang triliunan rupiah dengan harap menangkap kelompok-kelompok TPNPB-OPM. Pemerintah juga tidak pernah memperhitungkan kerugian negara terhadap personel TNI-Polri yang ditembak dan juga material seperti senjata yang dirampas. (fia/oel/nat)
