“Ketika jarak pemerintahan terlalu jauh, yang terjadi adalah keterlambatan keputusan, lambatnya pelayanan, dan rakyat yang menjadi korban dari sistem yang tidak responsif,” ujarnya. BTM menegaskan bahwa wacana Papua Utara bukanlah isu dadakan. Aspirasi tersebut telah lama hidup di tengah masyarakat dan kembali menguat dalam pembicaraan publik, termasuk dalam gagasan program kerja yang pernah disampaikannya pada masa kampanye.
“Artinya ini bukan cerita baru, bukan isu musiman, dan bukan permainan elite. Ini adalah suara yang tumbuh dari kebutuhan riil rakyat di wilayah adat Saireri,” katanya.
Dukungan terhadap pemekaran Papua Utara, lanjut BTM, juga bukan klaim sepihak. Sejumlah ruang diskusi telah dilakukan bersama berbagai elemen masyarakat, mulai dari mambri Saireri, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, hingga unsur masyarakat lainnya. Pada prinsipnya, masyarakat menyatakan setuju pemekaran dilakukan demi pemerintahan yang lebih dekat dan lebih efektif.
Namun demikian, PDI Perjuangan Papua menegaskan tidak akan mendukung pemekaran yang hanya menjadi proyek elite.
“Papua Utara tidak boleh dibentuk untuk menambah jabatan, memperluas bagi-bagi posisi, atau sekadar membangun kantor dan membeli mobil dinas. Jika itu yang terjadi, maka pemekaran justru menjadi pemborosan dan pengkhianatan terhadap harapan rakyat,” tegasnya.
Menurut BTM, Papua Utara harus lahir sebagai provinsi dengan arah dan tujuan yang jelas yakni memperbaiki pelayanan dasar, mempercepat pembangunan kampung, membuka konektivitas antarwilayah, memperkuat ekonomi rakyat, serta memastikan generasi muda Saireri memiliki masa depan yang pasti.
