alexametrics
31.7 C
Jayapura
Thursday, August 18, 2022

Pemprov Papua Jadi Contoh bagi Pemda se-Indonesia

PELANTIKAN: Wagub Provinsi Papua, Klemen Tinal, SE., MM., saat mengambil sumpah/janji dan melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua di Gedung Negara, Kamis (23/1).(FOTO: Gratianus Silas/Cepos)

JAYAPURA-Sebanyak 28 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilantik Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM., di Gedung Negara Dok 5 Jayapura, Kamis (23/1) siang kemarin. 

Para pejabat yang dilantik, dalam hal ini 3 jabatan Asisten Sekda Papua, dan 25 jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua (data lengkap lihat grafis).

Wagub Provinsi Papua, Klemen Tinal menyebutkan, dengan telah dilakukan restrukturisasi organisasi tersebut, maka Pemprov Papua menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Dalam hal reformasi birokrasi, di mana organisasi pemerintahan dijalankan dengan miskin struktur, namun kaya fungsi.

“Langkah restrukturisasi ini sejalan dengan kebijakan Presiden RI dalam melakukan reformasi birokrasi. Pelantikan ini dilakukan di akhir Januari ini agar program kerja yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi Papua dapat berjalan. Termasuk roda pemerintahan kita juga dapat berjalan dengan baik,” ungkap Wagub Klemen Tinal.

Baca Juga :  Tingkat Penularan Malaria di Lima Kabupaten Masih Tinggi

Mengenai OPD yang kinerjanya paling ditekankan, Wagub Tinal menegaskan bahwa setiap OPD memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Namun tetap pada tujuan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun pelayanan kemasyarakatan, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

“Tidak ada OPD yang lebih ditekankan. Semua OPD kerjanya sama. Terlebih ini mau PON, sehingga semuanya harus saling bahu membahu, terlebih, semua OPD yang juga masuk pada kepanitiaan PON,” tegasnya.

“Sedangkan untuk pejabat fungsional analis kebijakan yang dilantik merupakan sosok yang sebelumnya memiliki kapasitas sebagai pejabat eselon II ketika struktur masih besar. Ketika struktur mengecil, tidak semua mendapat tempat. Alhasil, diambil kebijakan, sehingga keahlian mereka tetap berkontribusi bagi pemerintah,” sambungnya.

Baca Juga :  Isolasi Diri dan Terapkan Pola Hidup Sehat

Seperti diketahui, dibawah kepimpinan Gubernur Lukas Enembe, SIP., MH., dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE., MM., Pemerintah Provinsi Papua melakukan restrukturisasi organisasi dengan memangkas 52 OPD menjadi 35 OPD saja. 

Dengan telah dilantiknya pejabat pimpinan tinggi pratama untuk mengisi masing-masing 25 OPD di Pemprov Papua, maka kini tinggal menyisakan pelantikan pejabat untuk mengisi jabatan pimpinan di 10 OPD yang tersisa, agar tergenapkan 35 OPD hasil restrukturisasi organisasi di lingkungan Pemprov Papua.

“Dalam waktu dekat pelantikan yang sisa harus dilakukan juga. Kita menunggu gubernur, sehingga mudah-mudahan dalam satu-dua minggu ke depan, ini harus selesai. Yang tersisa tidak banyak juga, seperti di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, serta OPD yang tersisa lainnya,” pungkasnya. (gr/nat)

PELANTIKAN: Wagub Provinsi Papua, Klemen Tinal, SE., MM., saat mengambil sumpah/janji dan melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua di Gedung Negara, Kamis (23/1).(FOTO: Gratianus Silas/Cepos)

JAYAPURA-Sebanyak 28 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilantik Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM., di Gedung Negara Dok 5 Jayapura, Kamis (23/1) siang kemarin. 

Para pejabat yang dilantik, dalam hal ini 3 jabatan Asisten Sekda Papua, dan 25 jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua (data lengkap lihat grafis).

Wagub Provinsi Papua, Klemen Tinal menyebutkan, dengan telah dilakukan restrukturisasi organisasi tersebut, maka Pemprov Papua menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Dalam hal reformasi birokrasi, di mana organisasi pemerintahan dijalankan dengan miskin struktur, namun kaya fungsi.

“Langkah restrukturisasi ini sejalan dengan kebijakan Presiden RI dalam melakukan reformasi birokrasi. Pelantikan ini dilakukan di akhir Januari ini agar program kerja yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi Papua dapat berjalan. Termasuk roda pemerintahan kita juga dapat berjalan dengan baik,” ungkap Wagub Klemen Tinal.

Baca Juga :  LBH Papua Desak Bentuk Tim Investigasi

Mengenai OPD yang kinerjanya paling ditekankan, Wagub Tinal menegaskan bahwa setiap OPD memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Namun tetap pada tujuan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun pelayanan kemasyarakatan, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

“Tidak ada OPD yang lebih ditekankan. Semua OPD kerjanya sama. Terlebih ini mau PON, sehingga semuanya harus saling bahu membahu, terlebih, semua OPD yang juga masuk pada kepanitiaan PON,” tegasnya.

“Sedangkan untuk pejabat fungsional analis kebijakan yang dilantik merupakan sosok yang sebelumnya memiliki kapasitas sebagai pejabat eselon II ketika struktur masih besar. Ketika struktur mengecil, tidak semua mendapat tempat. Alhasil, diambil kebijakan, sehingga keahlian mereka tetap berkontribusi bagi pemerintah,” sambungnya.

Baca Juga :  Masih Ada Pendarahan, Kondisi Briptu Kristian Cukup Normal

Seperti diketahui, dibawah kepimpinan Gubernur Lukas Enembe, SIP., MH., dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE., MM., Pemerintah Provinsi Papua melakukan restrukturisasi organisasi dengan memangkas 52 OPD menjadi 35 OPD saja. 

Dengan telah dilantiknya pejabat pimpinan tinggi pratama untuk mengisi masing-masing 25 OPD di Pemprov Papua, maka kini tinggal menyisakan pelantikan pejabat untuk mengisi jabatan pimpinan di 10 OPD yang tersisa, agar tergenapkan 35 OPD hasil restrukturisasi organisasi di lingkungan Pemprov Papua.

“Dalam waktu dekat pelantikan yang sisa harus dilakukan juga. Kita menunggu gubernur, sehingga mudah-mudahan dalam satu-dua minggu ke depan, ini harus selesai. Yang tersisa tidak banyak juga, seperti di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, serta OPD yang tersisa lainnya,” pungkasnya. (gr/nat)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/