JAYAPURA-Hari ini tanggal 23 Juni 2022, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan ini sebagai wujud kepedulian dan perhatian terhadap anak-anak di Indonesia. Lantas bagaimana dengan anak anak Papua yang ada di daerah konflik bersenjata ?
Direktur LBH Apik Jayapura Nur Aida Duwila menyebut, perhatian kita kepada anak dahulu itu berbeda dengan sekarang. Dimana sekarang pemeritah punya perhatian khusus hingga adanya UU perlindungan anak, sebab anak adalah masa depan bangsa yang harus diperhatikan.
“Kalau memang komitmen pemerintah seperti itu, seharusnya komitmen itu juga berlaku pada daerah konflik. Sebab anak-anak butuh perlindungan terlebih mereka sebagai generasi penerus bangsa,” kata Nona kepada Cenderawasih Pos, Jumat (22/7).
Lalu apa yang bisa dibuat pemerintah setempat maupun pemerintah pusat terkait dengan kondisi dan situasi yang tercipta di daearah konflik ? Nona menyebut, dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait dengan anak-anak yang berada di daerah konflik.
Kata Nona menjelaskan, di daerah konflik bersenjata bukan berarti kalau dibilang jika mau menyelamatkan anak-anak maka harus dikeluarkan dari tempat tersebut sehingga ketika orang yang mau perang dibiarkan saja.
“Setiap orang diwajibkan punya perasaan yang sama terhadap anak-anak, entah itu dari kita maupun pihak seberang (OPM-red). Bagaimana berpikir masa depan anak, kalian berkonflik tanpa berpikir bagaimana anak-anak ini akan hidup selanjutnya. Anak-anak hidup dalam trauma dan bagaimana mereka melanjutkan sekolahnya. Kalau pun mereka harus berlari untuk bersembunyi karena dengar bunyi senjata atau didatangi oleh kelompok tertentu yang ingin mengacaukan daerah tersebut,” tuturnya.
Bicara persoalan anak, menurut Nona bukan persoalan yang mudah, entah anak yang ada di daerah konfik maupun anak di daerah lainnya. Sehingga dibutuhkan perhatian yang spesial buat anak anak.
“Mereka (anak anak-red) sudah terintimidasi, sudah terekam dalam jiwa mereka bagaimana situasi dan kondisi di daerah mereka. Padahal anak-anak menginginkan hidup dengan aman dan nyaman, tapi ternyata mereka hidup dalam kecemasan di tanahnya sendiri akibat konflik bersenjata,” paparnya.
Untuk menyelamatkan anak-anak Papua, menurut Nona, perlu untuk duduk bersama dan semua pihak harus terlibat. “Mau dikemanakan anak-anak di daerah konflik bersenjata. Dari tahun ke tahun kita selalu bicara hak anak, tapi kita juga yang membuat hak mereka terampas, hak hidup mereka dan hak kebahagiaan mereka. Siapapun yang berada di daerah konflik, mari kita pikir bagaimana anak anak ini bisa hidup dengan aman dan nyaman di daerahnya sendiri,” tuturnya.
“Anak anak di daerah konflik harus menjadi senjata untuk mendamaikan pihak yang berkonflik, terlebih di hari anak ini sebagai bentuk kepedulian kita kepada masa depan anak anak ini,” sambungnya.
Nona juga mengajak masing-masing pihak bisa mengetuk pintu hatinya, sehingga tidak menambah dendam kepada anak-anak.
“Mari berpikir apa yang terbaik buat anak-anak, sehingga mari duduk dan bicara untuk anak-anak di masa depan. Jadikan anak-anak sebagai alasan untuk damainya daerah tersebut akibat konflik. Jadikan momen hari anak sebagai bentuk ketulusan kita menyelesaikan persoalan, sehingga anak-anak punya masa depan yang baik,” bebernya.
Dalam kesempatan itu, Nona menyampaikan, dalam peringatan Hari Anak Nasional, LBH Apik belum bisa melakukan kegiatan dalam rangka hari anak karena punya kesibukan lain. Selain itu yang menjadi fokus LBH tahun ini adalah KDRT.
“PR besar buat kita adalah bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan menyediakan dana untuk kami bisa menggunakan jasa psikolog untuk pemulihan psikososial anak-anak yang sudah trauma yang berhadapan dengan hukum,” ungkapnya.
Dikatakannya, anak-anak yang ada di LPK Anak membutuhkan pemulihan psikososial dan itu yang terlupakan. Mereka menjadi korban sekaligus jadi saksi.
“Pemulihan psikososial anak-anak sangat dibutuhkan. Dimana yang harus dilakukan saat ini anak-anak yang berada di daerah konflik membutuhkan psikososial, begitu pun dengan anak-anak yang ada di luar daerah konflik. Terutama mereka yang berhadapan dengan hukum baik dia sebagai korban,” pungkasnya.(fia/nat)
