*Yuni Wonda: Diserahkan dengan Kesadaran Sendiri
MULIA-Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda, S.Sos., SIP., MM., kembali menerima senjata api yang diserahkan anggota Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) yang menyatakan diri kembali ke pangkuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
Penyerahan senpi ini dilakukan dalam apel luar biasa Forkopimda, TNI-Polri, ASN, instansi vertikal, ormas dan pimpinan denominasi gereja serta masjid yang digelar di Lapangan Alun-alun Kota Baru Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Senin (22/6). Penyerahan senpi dari KSB ini merupakan yang kedua kali dalam kepemimpinan Bupati Yuni Wonda.
Adapun senpi yang diserahkan yaitu jenis pistol merk Baretta dan 5 butir amunisi. Senpi jenis pistol ini diserahkan oleh Tendison Enumbi salah seorang anggota KSB di Kabupaten Puncak Jaya. Senpi tersebut diserahkan melalui anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya dari daerah pemilihan (Dapil) Mewoluk, Koti Weya. Senpi tersebut diterima langsung Bupati Yuni Wonda.
Senpi tersebut kemudian diserahkan Bupati Yuni Wonda kepada aparat keamanan melalui Dandim 1714/PJ Letkol Inf. Agus Sunaryo dan Kapolres Puncak Jaya AKBP. Drs. Mikael Suradal, MM yang disaksikan Wakil Ketua Klasis GIDI Pdt. Telius Wonda dan Ketua DPRD Zakarias Telenggen.
Bupati Yuni Wonda dalam arahannya mengakui bahwa Tendison Enumbi yang merupakan salah seorang KSB di Kabupaten Puncak Jaya dengan kesadaran diri sendiri telah menyerahkan senjata api kepada negara. “Ini merupakan hasil kerja sama. Dengan melakukan pendekatan dan komunikasi yang kita bangun selama ini sehingga masyarakat dapat membangun kepercayaan kepada pemerintah,” ungkap Bupati Yuni Wonda.
Bupati Yuni Wonda mengatakan, Tendison Enumbi sejak awal memang memiliki itikad baik dan berniat untuk kembali ke NKRI. Namun sayangnya, Jumat (19/6) lalu, Tendison Enumbi mengalami kecelakaan dan senpi yang dibawanya meledak hingga melukai kaki kanannya di TKP Distrik Mewoluk.
Bupati Puncak Jaya mengatakan bahwa Tendison Enumbi telah dirujuk ke RSUD Jayapura dengan protokol kesehatan, untuk mendapatkan perawatan medis.
Dalam kesempatan itu, Bupati Yuni Wonda menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan di Papua khususnya di Kabupaten Puncak Jaya bahwa tanggung jawab untuk menjaga keamanan bukan hanya tanggung jawab TNI-Polri, tapi seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Puncak Jaya. “Pendekatan persuasif dan membantu mereka dengan baik jika mereka mengalami kesulitan. Itu menjadi faktor mereka tertarik. Bukan janji atau barang besar tetapi perhatian dan empati. Itulah kunci perubahan cara pandang mereka terhadap pemerintah,” kata Bupati Yuni Wonda yang kemarin juga genap berusia 45 tahun.
Diakuinya, kunci keberhasilan pengembalian senpi dan kembalinya anak bangsa Tendison Enumbi ke pangkuan NKRI adalah sinergi dan kerja sama serta komunikasi dengan semua stakeholder yang ada.
Di tempat yang sama, Dandim 1714/Puncak Jaya, Letkol Inf. Agus Sunaryo menyampaikan bahwa kejadian ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Sebab peristiwa penyerahan senpi ini tidak serta merta terjadi. Namun telah melalui proses panjang yakni pendekatan dan penggalangan kepada Tendison Enumbi.
“Tendison Enumbi terus melakukan komunikasi dan kami mengajak untuk menyerahkan senjata. Tendison juga sempat menyampaikan bahwa dirinya ingin kembali ke jalan yang benar dan hidup normal,” ungkap Dandim Agus Sunaryo.
Di tempat yang sama Kapolres Puncak Jaya, AKBP. Drs. Mikael Suradal, MM., mengapresiasi langkah yang diambil Tendison Enumbi yang sukarela menyerahkan senjata api kepada bupati. Sebab sesuai Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951, masyarakat sipil tidak berhak menggunakan senjata api.
“Penyerahan senpi ini selanjutnya dapat kami lanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. ini untuk menelusuri dan mengurai sejauh mana informasi dan peruntukkan senjata api tersebut selama ini,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Zakarias Telenggen mengajak seluruh jajaran dan stakeholder Puncak Jaya untuk terus melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. “Senpi itu milik dan aset negara, sehingga masyarakat tidak berhak menggunakannya. Pola pendekatan kepada mereka juga harus persuasif,” pintanya. (Humas/nat)
