JAYAPURA-Meskipun medan di Provinsi Papua sangat berat, namun anggota Polri yang bertugas mengamankan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal memastikan, seluruh anggota Polda Papua termasuk BKO hingga saat ini dalam kondisi sehat dan belum ada yang dirawat di rumah sakit pasca melakukan pengamanan Pemilu.
Meskipun demikian, Kamal tak memungkira bahwa secara fisik ada anggota Polda Papua yang fisiknya menurun akibat 1 kali 24 jam kurang tidur lantaran mengamankan Pemilu.
“Namun dengan semangat yang mereka miliki, semua pengamanan di TPS dapat terselesaikan dengan baik bersama perangkap KPPS,” ucap Kamal, Senin (22/4).
Sejak awal lanjut Kamal, sebelum anggota diturunkan untuk melakukan pengamanan PAM TPS, sudah diberikan masukan dan peringatan terkait dengan kesehatan mereka selama bertugas. Semua personel selalu diingatkan untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatan selama berada di lapangan.
“Sejauh ini kondisi anggota kami alhamdulillah baik-baik saja. Proses demokrasi di wilayah Papua juga berjalan dengan baik,” ungkap Kamal.
Terkait dengan kendala di lapangan saat pelaksanaan Pemilu, Kamal menyebutkan, terdapat beberapa lokasi yang mengalami penundaan pemungutan suara akibat keterlambatan pendistribusian logistik ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Potensi ancaman konflik antara pendukung, antara saksi karena dimungkinkan antara data yang dimiliki berbeda dan sebagainya. Ini dimungkinkan bisa terjadi konflik, dan ini dikembalikan kepada pihak penyelenggara, karena aparat hanya fokus pada pengamanan,” kata Kamal.
Kamal mengklaim, gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat pelakanaan Pemilu Serentak 2019 di Papua tidak ada.
“Kami sudah siapkan personel untuk melakukan pengamanan di tingkat distrik saat melakukan pengamanan rekapitulasi. untuk jumlah personel tergantung dari tingkat kerawanan di daerah tersebut. Kami harap semuanya berjalan dengan lancar,” tambahnya.
Kamal mengatakan, masyarakat Papua untuk tetap menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dan siapapun yang menang itulah yang menjadi pemimpin yang harus diterima dengan baik.
Sementara itu, rasa duka sedang menghinggapi Korps Bhayangkara. Jumlah personelnya yang gugur karena mengamankan proses Pemilu Serentak 2019 bertambah. Bila sebelumnya 10 orang, kini sudah meningkat menjadi 15 personel.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, per Senin (22/4) diketahui bahwa anggota Polri yang meninggal dunia saat bertugas mengamankan Pemilu menjadi 15 orang. Mereka berpulang saat melakukan berbagai kegiatan, dari mengawal kotak suara, distribusi logistik, dan mengamankan TPS. ”Kami sangat berduka,” ujarnya.
Dikatakan, 15 personel yang gugur tersebar di sembilan daerah, yakni Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, dan Sulawesi Selatan. ”Mereka pahlawan demokrasi,” jelasnya.
Karena itu seluruh anggoto itu mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, perpanjangan gaji dan santunan. Semua haknya akan diberikan kepada keluarga. ”Ini kebijakan pak Kapolri,” paparnya.
Penyebab meninggalnya personel itu didominasi karena kondisi kesehatan yang dikombinasi dengan tuntutan tugas yang cukup banyak. Tugas personil itu harus bertanggung jawab terhadap daerah mereka yang terdapat TPS. ”Mereka harus benar-benar menguasai dan mengamankan TPS,” jelasnya.
Perlu diakui bahwa mereka gugur karena kelelahan, namun begitu memang kondisi kesehatan setiap orang berbeda. Pun dengan kondisi geografis daeri setiap daerah juga memiliki kesulitannya tersendiri. ”Kebanyakan yang meninggal itu di luar Pulau Jawa, yang kondisi geografisnya memang sulit,” terangnya.
Polri memiliki prosedur untuk tes kesehatan secara rutin. Namun begitu, tentunya setiap yang paling besar pengaruhnya ke kondisi kesehatan itu geografis atau tempat yang diamankan. ”Ya, jarak yang jauh dan lainnya,” tuturnya.
Dia menjelaskan, Korps Bhayangkara juga memiliki sistem kerja shift, dengan pembagian wilayah sangat rawan, rawan dan kurang rawan. Namun, mereka semua harus floating atau mobile ke TPS yang dijaga. ”Ya, harus mobile,” ujarnya.
Sebelumnya, Pengamat Kepolisian Moufty Makarim menilai perlunya meneliti penyebab utama dari meninggalnya para personil Polri saat pemilu 2019. Apakah benar karena kondisi personal atau justru institusi. ”Sehingga, bisa ditentukan kebijakan yang lebih tepat untuk mencegah hal yang sama terulang tiap lima tahun,” paparnya. (fia/idr/nat)
