JAKARTA, Jawa Pos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pemerintah terus menggencarkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Termasuk di bulan Ramadan yang bakal berjalan mulai 13 April nanti. Jokowi menyampaikan vaksinasi selama bulan puasa dilaksanakan malam hari.
April nanti vaksinasi masih tahap kedua. Yaitu untuk pelayan publik, lansia, serta kelompok rentan lain seperti pedagang pasar, pekerja kantoran, dan aparatur sipil negara (ASN). ’’Di bulan puasa kita tetap vaksinasi di malam hari. Kemudian di siang hari di daerah-daerah (mayoritas, Red) non muslim,’’ katanya saat menerima pimpinan media massa Rabu (17/2) lalu. Video pertemuan tersebut baru diunggah Sekretariat Presiden (Setpres) Sabtu (20/2).
Dalam pertemuan tersebut Jokowi paling banyak membahas soal vaksinasi. Dia menyampaikan bulan depan bakal tersedia vaksin Covid-19 sebanyak 11 juta dosis. Sebelumnya pada tahap pertama ada 3 juta dosis vaksin dan sebanyak 7 juta dosis vaksin di tahap kedua.
Menurut Jokowi semester kedua 2021 nanti jumlah vaksin diperkirakan bakal tersedia cukup banyak. Diperkirakan bakal ada 30 juta dosis vaksin. Untuk proses kegiatan vaksinasinya, pemerintah juga tidak bergantung pada fasilitas rumah sakit dan puskesmas saja. Tetapi juga fasilitas publik lainnya. ’’Seperti yang pernah dilakukan di Istora dan pasar Tanah Abang,’’ jelasnya.
Presiden asal Solo itu mengatakan persoaln lain adalah keberadaan vaksinator. Saat ini meskipun ada 30 ribuan vaksinator, tetapi persebarannya belum merata. Sehingga kecepatan proses vaksinasi di satu provinsi dengan provinsi lainnya berbeda.
Dia mengatakan bakal ada tambahan tenaga vaksinator dari Kemenkes. Kemudian juga ada dukungan 11 ribu vaksinator dari personel TNI dan Polri. Sehingga setidaknya tersedia minimal jumlah vaksinator ada 40 ribu orang. Dengan asumsi satu orang vaksinator sehari bisa mevaksin 30 orang, berarti dalam sehari jumah vaksinasi ada 1,2 juta orang. ’’Ini hitungan gampangnya. Tetapi praktik di lapangan membutuhkan improvisasi yang baik,’’ jelasnya.
Dalam kesempatan itu Jokowi juga menyinggung soal tracing. Dia mengatakan tracing yang berjalan saat ini belum baik. Diantaranya disebabkan jumlah orang yang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai tracer masih berjumlah 5 ribuan. Padahal standarnya untuk Indonesia dibutuhkan 50 tracer.
Kemudian proses tracing-nya juga harus benar-benar sesuai ketentuan. Yaitu melakukan penelusuran atau tracing dari orang yang positif Covid-19. Sementara saat ini banyak tracing yang dilakukan dadakan di pinggir jalan. Menjaring orang yang lewat begitu saja.
Terkait vaksinasi pada Bulan Ramadhan, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, pihaknya telah menerima arahan dari presiden soal vaksinasi di malam hari. Menurutnya, saat ini sedang digodok mengenai bagaimana implementasinya nanti. “Ini sedang dipikirkan bagaimana tenaga kesehatan untuk menyuntikkan di malam hari,” tuturnya dalam webinar tentang vaksinasi, kemarin (21/2).
Diakuinya, vaksinasi saat Ramadhan memiliki tantangan tersendiri. Apalagi, dilakukan malam hari. Belum lagi, ada target cukup besar untuk menyelesaikan vaksinasi petugas layanan publik dan lansia. “Ini kan targetnya luar biasa 38 juta orang ya,” ujarnya.
Pihaknya sendiei menargetkan program vaksinasi tahap dua rampung Mei 2021. Karenanya, ia meminta dukungan semua pihak agar target penyelesaian vaksinasi bisa tepat waktu.
Saat ini sendiri, untuk vaksinasi tenaga kesehatan (nakes) masih belum 100 persen. Masih ada sekitar 20 persen nakes dari target 1.468.764 orang yang belum mendapat vaksin.
Dia merinci, per Sabtu (20/2), tercatat sudah 1.227.489 nakes divaksinasi dosis pertama. Cakupannya mencapai sekitar 83,58 persen. Sementara, untuk vaksinasi dosis kedua telah disuntikkan kepada 731.162 nakes dengan persentase 50,05 persen. Bali menjadi provinsi dengan cakupan vaksinasi nakes tertinggi, mencapai 90 persen.
Dia mendorong agar daerah dapat segera menyelesaikan proses vaksinasi bagi nakes di masing-masing wilayah. “Diharapkan, sisanya akan bisa dirampungkan hingga akhir Februari 2021,” katanya.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes ini turut membahas mengenai skema vaksinasi mandiri atau gotong royong. Dia menegaskan, bahwa pada skema ini vaksin ini sifatnya korporasi. Sehingga, tidak diperjualbelikan untuk individu.
Dalam prosesnya, lanjut dia, perusahaan yang akan memberikan langsung pada karyawan masing-masing melalui fasilitas kesehatan. Bila perusahaan menyatakan mampu, maka bisa juga diberikan pada keluarga karyawan. “Pendekatannya klaster, bukan individu,” ungkapnya. Kemudian, nantinya jenis vaksin yang digunakan bakal berbeda dengan yang digunakan pemerintah.
Dalam kesempatan berbeda sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, bahwa aturan mengenai vaksin gotong royong ini tengah disiapkan oleh pihaknya. Namun yang jelas, ada sejumlah panduan yang ditegaskan pemerintah dalam pelaksanaannya.
Pertama, adanya skema ini tak lantas menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin gratis. Kedua, vaksinasi gotong royong merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dan seluruh pihak termasuk pihak swasta untuk mempercepat program vaksinasi nasional. Menurutnya, semakin cepat vaksinasi, semakin baik.
“Jangan sampai kekebalan masyarakat yang divaksin sudah selesai tapi program vaksinasi belum rampung,” ungkapnya. Mengingat, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah pasti mengenai lama vaksin Covid-19 ini memberikan kekebalan tubuh.
Ketiga, vaksinasi gotong royong tidak boleh menimbulkan persepsi bahwa yang kaya akan didahulukan. Sebab, vaksinasi gotong royong ini bukan konsep bisnis. Namun sesuai namanya, yakni mengajak semua pihak untuk gotong royong.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri yang akrab disapa BGS ini turut menyinggung soal mudik lebaran. Ia menghimbau masyarakat untuk tidak mudik.
Hal ini karena setiap libur panjang yang diikuti mobilitas tinggi pasti menyebabkan kasus positif Covid-19 naik tajam. Tak tanggung-tanggung, besarannya bisa mencapai 30-40 persen.
“Kita lihat lebaran tahun lalu seperti itu, tahun baru dampaknya juga tinggi sekali,” ungkap Mantan Wakil Menteri BUMN tersebut.
Pada libur imlek tahun ini, diakuinya, asa kenaikan mobilitas namun tidak terlalu tinggi. menurut dia, dampaknya bisa dilihat dua minggu ke depan. Tapi dia optimis, tidak akan terlalu tinggi seperti libur panjang sebelumnya.
“Liburan panjang besar berikutnya adalah lebran. Yang saya minta, kita lakukan terbatas saja di rumah,” ujarnya.
Ia meminta, agar capaian yang telah baik saat ini di mana angka kasus positif dan BOR sudah turun tidak diciderai dengan pengulangan kasus. Mobilitas tinggi yang menyebabkan penularan dan tren kasus aktif naik. Kemudian membuat rumah sakit kewalahan dan nakes terpapar. “Karenanya kita batasi mobilisasi libur lebaran nanti,” pungkasnya. (wan/mia/JPG)
