Site icon Cenderawasih Pos

DPRD Lanny Jaya Gelar Sidang Pembahasan LKPJ Bupati TA 2023

Penjabat Bupati Lanny Jaya Alpius Yigibalom SH.MSi saat menyerahkan materi sidang LKPJ kepada Ketua DPRD Lanny Jaya Tanus Kogoya pada pembukaan sidang LKPJ di uala Nirimok DPRD Lanny Jaya, Senin (15/7). (foto:Humas Lanny Jaya for Cepos)

TIOM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lanny Jaya mengelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2023, di aula Nirimok DPRD Lanny Jaya, Senin (15/7) lalu.   

  Pembukaan sidang DPRD ini dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Lanny Jaya Alpius Yigibalom SH.MSi, pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Lanny Jaya,  Kapolres Lanny Jaya AKBP Nursalam Saka,  Dandim Letkol Inf. Trioyo Hardianto, SE dan disaksikan lewat zoom meeting dari jakarta oleh Wakil Ketua 1 Wundien Yikwa, SH, Wakil Ketua 2 Dani Yoman.S.Ip

Anggota dewan Danius Wenda, SSos, dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Lanny Jaya lainnya. Penjabat Bupati Lanny Jaya Alpius Yigibalom, SH, MSi pada pidato pengantar materi sidang LKPJ tahun angaran 2023, menegaskan bahwa Pemkab Lanny Jaya telah berhasil menerapkan empat wilayah tertib berintegritas, sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lanny Jaya. Yakni,  wilayah tertib aturan, tertib administrasi, wilayah WTP dan    

   “Keempat wilayah ini menjadi pilar penting dan sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lanny Jaya tahun anggaran 2023,” ungkap Pj Bupati Alpius Yigibalom.

  Dalam kesempatan pembukaan sidang, bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lanny jaya tahun anggaran 2023.  Dimana untuk pendapatan ditargetkan sebesar Rp 1.712 348 637.746- (satu triliun tujuh ratus dua belas miliyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tuuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 1.626 916 263.633.87 (satu triliun enam ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima enam ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh tujuh sen) atau 95.01%

  Untuk Belanja dianggarkan Rp. 1.747.354.682.699.- (satu triliun tujuh ratus empat puluh tujuh milyard tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terealisasi sebesar Rp 1.646.883.260.579,- (satu triliun enam ratus empat puluh emam miliard delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 94,25%

  Untuk penerimaan Pembiayaan,  dari sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya sebesar Rp.35.006.044.953,- (tiga puluh lima miliar enam juta empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) terealisasi sebesar Rp 35.011.503.042.16- (tiga puluh lima miliardsebelas juta lima ratus tiga ribu empat puluh dua rupiah koma enam belas sen) atau 100,02%. sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan Rp. 0-.

  “Berdasarkan realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan tersebut di atas maka pada akhir tahun anggaran 2023 terdapat defisit sebesar Rp. 19.966.966.915,13 (sembilan belas miliar  sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiaη, tiga belas sen) atau 57,04%,”bebernya.

  Secara rinci,  Pj Bupati Alpius Yigibalom juga menyebutkan realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan Kabupaten Lanny Jaya sampai akhir tahun 2023. Dimana untuk pendapatan asli daerah dari target  sebesar Rp. 28.704.116.271.- (dua puluh delapan milyard tujuh ratus empat juta seratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) terealisasi Rp.16.599.112.685.87.-  (enam belas milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah koma delapan puluh tujuh sen) atau 57,83%

  Rincian PAD ini bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 5,3 Miliar terealisasi Rp. 2.331.236.031 (dua milyard tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah) atau 43.99%

  Retribusi daerah Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) terealisasi Rp 250.500.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau 30.92. Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.912.927.663.- (sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) terealisasi Rp. 912.927.663,- (sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) atau 100.00%

  Lain lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.21.841.188.608, (dua puluh satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah) terealisasi Rp13.095.448.991.87, (tiga belas milyar sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah koma delapan puluh tujuh sen) atau 59,96%

  Untuk pendapatan transfer  sebesar Rp 1.660.548.240.076,- (satu triliun enam ratus enam puluh milyard lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu tujuh puluh enam rupiah) terealisasi Rp 1,587.220.869 579,-(satu trilyun lima ratus delapan puluh tujuh milyard dua ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 95,58%.

    Pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 1.640. 554 524.666.- (satu trilyun enam ratus empat puluh milyard lima ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) terealisasi Rp 1. 577.590.321.100,- (satu trilyun lima ratus tujuh puluh tujuh milyard lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh sati ribu seratus rupiah) atau 96,16%

  Untuk pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp 19. 993 715 410 (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) terealisasi Rp. 9.630 548479,- (sembilan milyar  enam ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujun puluh sembilan rupiah) atau 48,17%

    Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu pendapatan hibah dari badan atau lembaga atau organisasi dalam negeri sebesar Rp 23.096.281.399 (dua puluh tiga milyard sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu tibu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terealisasi Rp. 23.096.281.399 (dua puluh tiga milyard sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu tibu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), atau 100.00%

   Sementara untuk belanja daerah, untuk belanja operasional dianggarkan sebesar Rp 935.104.930.695-(sembilan ratus tiga puluh lima milyard seratus empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) terealisasi Rp.863.542.863.354 (delapan ratus enam puluh tiga milyard lima ratusempat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) atau 92.35%

  Untuk belanja modal dianggarkan sebesar Rp.404.855.081.704.- (empat ratus empat milyard delapan ratus lima puluh lima juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus empt rupiah) terealisasi Rp 385 018. 183.625, (tiga ratus delapan puluh lima milyard delapan belas juta sertus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) atau 95.10%

  “Untuk belanja tak terduga, dianggarkan sebesar  Rp 9 Miliar dan terealisasi 100 persen.” ungkapnya.

   Di akhir sambutannya, Bupati Alpius Yigibalom mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan ke depan tentunya kita masih banyak di diperhadapkan  berbagai tantangan dan permasalahan,  baik yang bersifat faktor eksternal maupun internal.

  “Akan tetapi kita melihatnya bukan sebagai suatu kendala atau penghambat, namun marilah kita melihatnya sebagai satu pemicu bagi kita untuk selalu berupaya mencari solusi dan terobosan dalam mengangkat masyarakat dan daerah keluar dari permasalahannya sehingga bisa mensejajarkan diri dengan daerah lain yang sudah duluan maju dan berkembang,” ungkapnya.

  “Saya yakin dan percaya dengan motto semangat Nawi Abua serta dengan penyertaan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dikuti dengan usaha kerja keras dari kita semua pasti kita bisa membangun daerah ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi,”pungkasnya.

     Sementara itu, Ketua  DPRD Kabupaten Lanny Jaya Tanus Kogoya, SPd dalam sidang LKPJ ini menyampaikan terima kasih kepada penjabat Bupati Lanny Jaya serta seluruh jajaranya atas upaya dan kerja keras, sehingga Pemkab Lanny Jaya mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPJ bupati tahun anggaran  2023.

   Namun begitu, Ketua DPRD tetap meminta Pemkab Lanny Jaya memperhatikan kewajiban yang diberikan sesuai catatan atau rekomendasi dari BPK Perwakilan Provinsi Papua, saat menerima hasil audit BPK RI. “Harapan kami kedepan  kita terus mempertahankan predikat WTP ini,” ujar Tanus Kogoya.

  Dewan juga menyampaikan terima kasih kepada  penjabat bupati atas kerja nayata dalam waktu sesingkatnya mengupayakan lampu dari 12 jam menuju 24 jam dan air bersih yang akan mulai beroperasi dalam waktu dekat. “Kami sangat apresiasi kepada penjabat bupati Lanny Jaya kiranya Tuhan memberkati dalam pekerjaan dan tanggung jawab yang besar untuk membangun kabupaten Lanny Jaya dengan moto Nawi Ablia,” ujarnya.

   Sementara setelah pembahasan dilakukan, dan penyampaian pendapat komisi dan pendapat akhir fraksi di DPRD Lanny Jaya, maka DPRD menerima menetapkan materi LKPJ bupati sebagai peraturan daerah. Di akhir sidang, dewan juga meminta Pj Bupati Lanny Jaya  untuk segera menyiapkan materi sidang APBD Perubahan 2024 untuk bisa dipelajari dan dibahas di DPRD Lannya Jaya. Sidang LKPJ ini,  akhirnya ditutup pada Selasa (16/7)  di ruang sidang DPRD pada pukul 21/00 WIT. (humas/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Exit mobile version