JAYAPURA– Meskipun Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka belum menjalankan pemerintahannya, namun berbagai isu mulai dari progam kerja hingga pembentukan kabinet pemerintahan perlahan mulai mencuat di ruang publik.
Salah satunya wacana penambahan kabinet yang sebelumnya hanya 34 menteri akan menjadi 40 menteri . Wacana ini menimbulkan pro dan kontra bahkan berbagai perspektif di berbagai kalangan
Guru Besar Ilmu Sosiologi Pedesaan, Universitas Cenderawasih Prof. Avelinus Lefaan, MS, mengatakan wacana tersebut perlu dikaji, baik dari sisi penggunaan anggaran, urgensi untuk pemenuhan kebutuhan negara, sehingga tidak terkesan sekedar bagi bagi kue karena memiliki hubungan primordialisme.
Apalagi dengan melihat partai pengusung pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini cukup banyak, tentu berbagai spekulai akan muncul jika wacana ini dibuat tanpa melalui pengkajian yang matang.
“Artinya jangan sampai stukturnya besar, dampaknya untuk pemenuhan kebutuhan negara ini justru tidak ada,” ujar Prof. Ave, Jumat (17/5) kemarin.
Hal mendasar yang mestinya dilakukan oleh Presiden terpilih menjelang masa kepemimpinannya ini, menurut Prof. Ave adalah mengkaji setiap persoalan persoalan yang mendasar di negara ini. Selain itu mengevaluasi hasil kerja pemerintah terdahulu, mana yang tidak berjalan secara efeisiensi, itulah yang kemudian dikaji.
“Dari hasil kajian itulah kemudian dimasukan dalam wacana progam kerja, jangan langsung sibuk urus menambah jumlah kabinet, tanpa adanya kajian yang faktual,” tuturnya.
Apabila penambahan Kabinet ini memang mesti dilakukan, maka hal utama yang dilakukan perubahan undang undangnya. Kemudian kabinet yang dibentuk itu harus pada pokok pokok persoalan. Atau kebutuhan yang prioritas, seperti masalah Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Politik dan hal hal lain yang menjadi prioritas di negara ini.
“Beberapa persoalan inilah yang mesti dikerjakan satu orang kabinet, karena masalah Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan serta masalah lain masih cukup serius di negara kita,” kata Prof. Ave.
