JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua menyalurkan bantuan berupa bahan makanan kepada warga Orang Asli Papua (OAP) yang tidak memiliki e-KTP di empat lokasi yaitu Gunung Merah Kabupaten Jayapura, Lapangan Trikora Abepura, Kelurahan Koya Timur dan Kelurahan Tanjung Ria.
Bantuan dari Pemprov Papua ini diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., M.Si., di Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (16/5) lalu.
“Penyerahan bantuan ini adalah tindak lanjut dari hari sebelumnya. Kalau kemarin kita salurkan ke sepuluh rumah ibadah, sekarang kita bantu Orang Asli Papua tetapi yang tidak mempunyai e-KTP,” ungkap Wagub Klemen Tinal di sela-sela penyerahan bantuan.
Wagub Klemen Tinal mengatakan, bagi warga yang memiliki e-KTP tentu juga akan dibantu oleh pemerintah. Namun hal itu menjadi kewenangan bupati dan wali kota di masing-masing daerah.
“Yang tidak punya e-KTP pasti datanya tidak ada. Nah itu yang kami bantu biar semua juga merasakan sentuhan pemerintah dalam masa pandemi ini,” tuturnya.
Untuk otonomi khusus (Otsus), Wagub Klemen Tinal mengakui menjadi tanggung jawab Pemprov Papua melalui OPD terkait.
Adapun bantuan bahan makanan yang diserahkan secara simbolis menurut Wagub Klemen Tinal sebanyak 400 paket.
Selain bantuan sosial berupa paket sembako, pihaknya juga ingin agar masing-masing pemerintah daerah bertanggung jawab terkait urusan administrasi. Terutama penyusunan basis data OAP di Papua. “Kita harus tahu persis berapa jumlah OAP, klasifikasi dan lain-lain sesuai dengan amanat UU Otsus,” jelasnya.
Bantuan paket bahan makanan yang diserahkan ini juga terdapat pangan lokal. Pangan lokal yang didistribusikan dengan paket bahan makanan yang dibagikan menurut Wagub Klemen Tinal sebagai
edukasi sekaligus stimulan kepada masyarakat lokal.
Selain itu, produk-produk lokal juga mempunyai nilai jual yang baik jika dikemas atau didistribusikan ke pasar-pasar yang tepat seperti koperasi.
“Kita pastikan dagangan mereka juga tak mubazir, sehingga kita beli semua. Kemudian kita distribusikan bersamaan dengan pembagian paket sembako, supaya ada juga unsur lokalnya yakni umbi-umbian, sayur mayur, dan buah-buahan,” bebernya.
Wagub Klemen Tinal juga menilai pangan lokal memiliki gizi lebih tinggi ketimbang nasi dan yang ada di dalam paket sembako. Untuk itu, dirinya berencana menyusun kebijakan agar semua acara di Papua, wajib menyediakan makanan lokal.
“Kita sudah terbiasa dengan makanan yang ada saat ini yang sebenarnya tak terlalu baik untuk kesehatan. Makanya kita membiasakan diri lagi mencintai makanan lokal,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua Provinsi Papua, Yopi Murib, SE., MM., mengatakan bantuan yang diserahkan secara simbolis oleh Wagub ini, diberikan bagi masyarakat tidak mampu yang terdampak Covid – 19.
“Kita kategorikan ada empat kategori. Yaitu memiliki KTP dari beberapa kabupaten di wilayah Mamta dan tidak memiliki KTP, yang ada tingal di gubuk dan asrama, Bagi yang memiliki KTP, nantinya bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten dan Kota Jayapura untuk penyaluranya dan bagi mereka yang tidak dapat nanti dinas sosial yang membantunya ” katanya.
Dikatakan, dari data yang dirangkum ada kurang lebih 17 ribu warga yang akan menerima bantuan. Namun untuk saat ini menurut Yopi Murib, untuk penyerahan di empat titik, hanya disiapkan 1.00 paket bantuan.
“Awal kami serahkan lewat bantuan Dinas Perindag dan Dinas Sosial Provinsi Papua. Dinas sosial memberikan 2.509 paket dan Disperindagkop 1.500. Jadi ada 4.000 paket yang kami terima dan didistribusikan di empat titik, Dimana setiap titik sebanyak 1.000 paket,” tuturnya.
Diakuinya, dari data awal ada terdapat 17 ribu lebih warga, sehingga sisanya akan ditindaklanjuti. “Data awal yang disampaikan oleh beberapa media pada awal pembagian lalu, tidak sampai jumlah itu. Tapi yang benar itu 17 ribuan dan tindakanlanjutnya BPMPK akan tangani khususnya di wilayah Mamta sesuai wilayah adat bagi orang asli Papua,” jelasnya.
BPMPK menurut Yopi Murib akan meminta lagi ke Disperindagkop dan Dinas Sosial untuk pendistribusian bantuan bagi 14.000 penerima bantuan. “Kita juga hati-hati menyerahkan bantuan dan Wagub mau harus di tempat yang membutuhkan dan tidak sembarang orang,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Yopi Murib meminta masyarakat untuk bersabar karena bantuan akan diberikan lebih dulu untuk 4.000 paket yang nantinya dilanjutkan yang sisanya.
“Jadi kami pisahkan mulai besok kami sudah bisa distribusi untuk yang 4.000 itu. Sebelumnya wakil gubernur sudah menyerahkan secara simbolis. Tapi saya minta tahan. Kita cari data yang pas dan benar – benar masyarakat yang membutuhkan barulah kita berikan,” katanya.
Disingung soal kabupaten lain, Yopi Murib mengatakan pemerintah provinsi akan membantu dengan dana perkabupaten sebesar dua miliar rupiah dan sembako melalui Kementerian Sosial. Sementara untuk pemerintah provinsi belum ada.
Terkait penyaluran bantuan ini, Yopi Murib meminta masyarakat untuk tetap di rumah. Karena bantuan tersebut akan diantar sesuai alamat yang didata.
Hal ini untuk menghindari warga berkumpul sehingga rawan terinfeksi atau tertular. “Diharapkan masyarakat yang sudah terdata tetap berada di rumah. Karena bantuan akan diantar. Ini untuk menghindari saling rebut,” paparnya.
“Kami akan antar sampai di tempat. Hal ini berkaitan dengan batas waktu yang ditetapkan Pemprov Papua pukul 14.00 WIT. Jadi kami siap antar sampai di rumah.
Ditambahkan, bagi penerima bantuan yang memiliki KTP juga akan dibantu setelah pihaknya bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota. “Daerah yang sudah dibantu, kami tidak akan bantu. Jadi hanya di daerah yang belum saja,” pungkasnya. (oel/nat)
