JAYAPURA-Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius Fakhiri secara tegas mengingatkan pada pejabat yang ada di Papua untuk tidak masuk bermain dalam politik praktis.
Ia mengingatkan agar jangan mengatasnamakan rakyat kemudian berbicara seolah – olah rakyat sepenuhnya mendukung. Apalagi jika dikaitkan dengan isu yang tidak sejalan dengan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal ini disampaikan Kapolda Papua menyoal tentang penyampaian aspirasi yang dibawa oleh DPRD Kabupaten Dogiyai dan Deiyai yang diserahkan ke Wakil Ketua 1 DPR Papua, Yunus Wonda pada, Selasa (18/5).
Ketika itu para anggota DPRD ini menyampaikan soal tiga hal, dimana salah satunya berkaitan dengan penolakan dibangunnya Polres di Dogiyai. Di sini Kapolda menyinggung soal kebijakan yang diambil dalam institusi Polri dimana kon sekuensi pengembangan wilayah baik kabupaten hingga distrik maka akan berkaitan dengan kantor polisi baik Polres, Polsek maupun maupun Polsubsektor. Lalu apa yang disampaikan oleh DPR maupun wakil bupati dikatakan akan menjadi catatan tersendiri baginya.
“Mereka pernah bertemu dengan saya menyampaikan aspirasi itu dan saya sampaikan karena itu ada kabupaten maka akan dibangun kepolisian resort di sana dan itu konsekuensi adanya pemekaran wilayah. Setelah kami menunjuk Polres maka Polda Papua akan menyiapkan personel untuk menempati Polres di sana,” ujar Fakhiri menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos di Mapolda Papua, Rabu (18/5).
Ia mengaku kaget jika ada unsur pemerintah apalagi DPR yang menggunakan lambang garuda dan dibiayai negara kemudian menyampaikan aspirasi seperti itu.
“Selaku Kapolda saya mempertanyakan itu,” ucapnya dengan nada meninggi. Kendati demikian ia menambahkan bahwa upaya dan langkah-langkah pendekatan akan dilakukan untuk menjelaskan kepada masyarakat. “Jadi waktu mereka datang ke saya juga membawa kepala suku. Ironis rasanya jika sebuah kabupaten hanya ada Polsek. Tapi tidak masalah kami akan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat,” tambahnya.
Namun disini ia kembali mengingatkan agar para pejabat yang ada di daerah untuk menghentikan permainan politik praktis. “Stop memainkan politik praktis dan jangan selalu membuat hal – hal yang seolah-olah itu dari masyarakat. Saya sudah lantik (pejabat Polres) dan segera saya minta Kapolres baru mengambil langkah-langkah pendekatan,” tutupnya. (ade/nat)
JAYAPURA-Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius Fakhiri secara tegas mengingatkan pada pejabat yang ada di Papua untuk tidak masuk bermain dalam politik praktis.
Ia mengingatkan agar jangan mengatasnamakan rakyat kemudian berbicara seolah – olah rakyat sepenuhnya mendukung. Apalagi jika dikaitkan dengan isu yang tidak sejalan dengan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal ini disampaikan Kapolda Papua menyoal tentang penyampaian aspirasi yang dibawa oleh DPRD Kabupaten Dogiyai dan Deiyai yang diserahkan ke Wakil Ketua 1 DPR Papua, Yunus Wonda pada, Selasa (18/5).
Ketika itu para anggota DPRD ini menyampaikan soal tiga hal, dimana salah satunya berkaitan dengan penolakan dibangunnya Polres di Dogiyai. Di sini Kapolda menyinggung soal kebijakan yang diambil dalam institusi Polri dimana kon sekuensi pengembangan wilayah baik kabupaten hingga distrik maka akan berkaitan dengan kantor polisi baik Polres, Polsek maupun maupun Polsubsektor. Lalu apa yang disampaikan oleh DPR maupun wakil bupati dikatakan akan menjadi catatan tersendiri baginya.
“Mereka pernah bertemu dengan saya menyampaikan aspirasi itu dan saya sampaikan karena itu ada kabupaten maka akan dibangun kepolisian resort di sana dan itu konsekuensi adanya pemekaran wilayah. Setelah kami menunjuk Polres maka Polda Papua akan menyiapkan personel untuk menempati Polres di sana,” ujar Fakhiri menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos di Mapolda Papua, Rabu (18/5).
Ia mengaku kaget jika ada unsur pemerintah apalagi DPR yang menggunakan lambang garuda dan dibiayai negara kemudian menyampaikan aspirasi seperti itu.
“Selaku Kapolda saya mempertanyakan itu,” ucapnya dengan nada meninggi. Kendati demikian ia menambahkan bahwa upaya dan langkah-langkah pendekatan akan dilakukan untuk menjelaskan kepada masyarakat. “Jadi waktu mereka datang ke saya juga membawa kepala suku. Ironis rasanya jika sebuah kabupaten hanya ada Polsek. Tapi tidak masalah kami akan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat,” tambahnya.
Namun disini ia kembali mengingatkan agar para pejabat yang ada di daerah untuk menghentikan permainan politik praktis. “Stop memainkan politik praktis dan jangan selalu membuat hal – hal yang seolah-olah itu dari masyarakat. Saya sudah lantik (pejabat Polres) dan segera saya minta Kapolres baru mengambil langkah-langkah pendekatan,” tutupnya. (ade/nat)
