Perbuatan OPM di Pegubin Berpotensi Dapat Kecaman Dunia Internasional
JAYAPURA-Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua Befa Yigibalom, SE., M.Si mengutuk keras atas peristiwa yang terjadi di Distrik Kiriwok Kabupaten Pegunungan Bintang. Dimana diduga Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyerang tenaga medis yang ada di wilayah tersebut hingga ada yang meninggal dunia yakni suster Gabriela Meilani.
“Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua mengutuk keras dan itu tindakan biadap. Tindakan orang yang tidak beriman sama sekali itu dan bagaimana caranya pihak keamanan turun tangan dan intervensi bagaimana menangkap pelaku dan secepatnya menangkap dan mengadili sesuai dengan hukum yang berlaku,” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (17/9).
Bupati Lanny Jaya dua periode yang pernah bertugas di Pegunungan Bintang selama tiga tahun sebagai kepala Bapeda mengaku mengenal suku-suku di Pegunungan Bintang. Terutama suku Ngalum yang memiliki nilai budaya luhur dan moral yang tinggi serta nilai-nilai yang baik, mengasihi dan jauh dari tindakan kekerasan.
“Ada apa dengan akhir-akhir ini, sehingga ekskalasi di Pegunungan Bintang ini perlu disikapi serius oleh berbagai pihak dan diambil tindakan tegas terukur sehingga tidak meninggalkan benih-benih kekerasan yang sama,”tegasnya.
Ia mengatakan memang jalur darat dari Distrik Kiriwok belum terhubung ke daerah sekitarnya sehingga daerah seperti ini harus diperhatikan dengan serius.
Tidak ada pilihan lain Bupati Pegunungan Bintang diharapkan segera menarik tenaga medis, pendidik di wilayah sekitar kejadian ke ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang yakni Distrik Oksibil.
Atas nama Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua dirinya menyampaikan turut berduka cita dan memberikan penghormatan yang tinggi kepada tenaga medis terutama korban yang sampai kehilangan nyawanya dan berharap keluarga diberikan kekuatan.
Aksi penyerangan yang dilakukan kelompok TPN OPM pimpinan Lamek Taplo di Pegunungan Bintang terhadap warga sipil termasuk petugas medis juga ditanggapi aktifis HAM, Theo Hesegem dan akademisi Uncen, Marinus Yaung.
Keduanya sama-sama menyatakan tidak respek dengan perjuangan yang brutal, membabi buta dan tak pandang bulu tersebut. Bahkan jika ini mencuat ke publik yang lebih luas maka diyakini perbuatan tidak manusiawi ini akan mendapatkan kecaman dari dunia internasional.
Pasalnya, hukum perang internasional mengharamkan konflik itu melibatkan warga sipil tak bersenjata apalagi pekerja kemanusiaan seperti tenaga medis.
“Saya sempat mendengar cerita soal kekerasan yang dilakukan terhadap petugas medis. Jika itu betul terjadi saya pikir ini memalukan dan menjatuhkan harkat dan martabat manusia. Apalagi ia petugas kesehatan yang seharusnya petugas kesehatan, guru dan wartawan itu tidak boleh disentuh. Harusnya ada ruang kebebasan untuk mereka tetap bekerja. Kalau medis diperlakukan seperti itu, itu tindakan keji dan tidak manusiawi,” kata Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem melalui ponselnya.
Pria yang memiliki aktivitas melakukan advokasi HAM ini menyebut bahwa yang dilakukan Lamek Taplo dan kawan-kawan sama saja menjatuhkan perjuangan mereka di mata internasional. Sebab akses kebebasan medis, guru dan pelayanan publik tidak bisa ditarik ke ranah konflik apalagi jika ditelanjangi dan ditusuk kemaluannya. “Itu merusak perjuangan dan di dunia internasional itu akan dikecam dan tidak mendapat simpati. Saya sedang menulis menyampaikan keprihatinan saya terkait peristiwa ini. Termasuk beberapa guru yang dibunuh di Intan Jaya dan kini perempuan yang diperlakukan tak manusiawi,” sindir Theo.
Ia menjelaskan bahwa yang namanya perang, masyarakat sipil tidak boleh dilibatkan apalagi sampai disiksa atau dibunuh. Perang bisa dilakukan sesama mereka yang pegang senjata dan bukan dengan target warga sipil, itu sudah mencederai.
Di sini Theo menyebut bahwa krisis kemanusiaan di Papua ternyata tidak hanya dialami warga asli Papua tetapi juga dialami warga nusantara yang tinggal di Papua dan ia prihatin dengan kondisi tersebut sehingga konflik yang terjadi harus diseriusi pemerintah.
“Pembela HAM akan tetap bersuara tapi pemerintah pusat perlu berbicara terkait konflik yang terjadi di kandangnya sendiri. Jangan hanya bicara dan mengomentari kejadian di luar negeri seperti di Myanmar maupun tempat lain. Pemerintah harus ikut bertanggungjawab sebab ini sudah tidak manusiawi,” tambahnya.
Sementara Marinus Yaung berpendapat bahwa dari kejadian di Kiwirok, anggota DPRP lebih banyak memilih diam dan tidak mau meresponnya. Karena mereka ingin menjaga dukungan politik di basis massa pendukung di Pegunungan Tengah Papua. Lalu DPR Papua poin kedua tidak mau mendukung karena mereka bukan bagian dari solusi konflik dan kekerasan berdarah di Pegunungan Bintang dan Papua secara umum.
“Dalam kasus seperti kematian suster Gabriella Meilani, DPR Papua mengambil sisi rasismenya. Kalau kasusnya korbannya perempuan Papua atau orang Papua mereka berteriak lantang. Semua pihak mencari panggung untuk berbicara menunjukkan simpatinya. Tapi kalau korban sebaliknya non Papua, mereka bisu, tuli dan buta. Sebenarnya itu bentuk praktek rasisme yang dipertontonkan oleh DPR Papua,” sindir Yaung.
“Mereka bilang Jakarta rasis terhadap Papua, tapi mereka juga rasis dalam pandangan dan sikap politiknya terhadap warga di Papua sendiri. Karakter rasisme DPR Papua sangat memalukan. Mengapa harus menunggu untuk menunjukkan kepedulian sementara kejadian sudah beberapa hari,” tambahnya.
Di sini Yaung juga menyinggung solidaritas perempuan Papua yang juga diam seribu bahasa. Tak ada suara sama sekali dalam kasus ini. Mereka diam dan menonton seorang perempuan ditelanjangi, dibunuh dengan sadis dalam keadaan tubuh tidak berdaya. “Saya merasa prihatin dimana rasa keadilan dan kemanusian sudah pudar dan hilang dari masyarakat Papua. Papua tanah Injil, tanah kasih, hanya omong kosong dan tidak bermanfaat menjadi norma persaudaraan dan perdamaian,” tutupnya. (gin/ade/nat)
