DPRP Sebut Sekda Over lapping
JAYAPURA-Pernyataan Sekda Provinsi Papua yang mengatasnamakan Pemprov Papua mendukung deklarasi pemekaran Provinsi Papua Selatan, mendapat tanggapan dari Natalius Pigai.
Mantan komisioner Komnas HAM RI periode 2012-2017 menuding sikap Sekda Provinsi Papua yang menyampaikan pernyataan meminta percepatan pemekaran Provinsi Papua , dinilai di luar dari tupoksi sekda.
Kepada Cenderawasih Pos melalui pesan WatsAppnya, Natalius Pigai mengatakan bahwa pernyataan Sekda Provinsi Papua yang meminta pembentukan Provinsi Papua Selatan dipercepat sudah di luar dari tupoksi sebagai Sekda. “Apa yang disampaikan Sekda soal percepatan Provinsi Papua Selatan, ini adalah bentuk pernyataan politik,” tegas Pigai.
Ia menjelaskan sebagai kepala birokrasi yang berfungsi menjalankan tata kelola pemerintahan, pelaksanan pembangunan dan pembinaan kemasyarakat, Sekda Papua menurut Pigai harus memahami tugasnya dan tidak mengambil kewenangan Gubenur Papua . Karena yang berhak menyatakan peryataan politik adalah Gubernur Papua Lukas Enembe. “Harus dipahami bahwa pernyatan politis itu, kewenangan Gubernur Papua bukan sekretaris daerah,” tuturnya.
Tak hanya Natalius Pigai yang mengkritisi soal statemen Sekda Papua , Dance Flasy terkait pemekaran yang dianggap tabu untuk dibahas oleh seorang aparatur sipil negara (ASN). Salah satu anggota DPRP, Thomas Sondegau juga memberikan pernyataan pedas dengan mengganggap statemen sekda sudah over lapping. Sebuah statemen yang seharusnya tak disampaikan ole ASN karena berbicara pemekaran erat kaitannya dengan politik. Thomas menyebut akhir – akhir ini melihat Sekda Papua mulai over lap dalam menyampaikan komentar di media.
Sekda disebut sudah mulai keluar jalur karena bukan kewenangannya lagi untuk mengomentari soal pemekaran. “Jika melihat Undang-undang Otonomi Khusus maka pemekaran itu melalui DPRP maupun MRP dan pemekaran ini harus melalui jalur. Dari DPRP, MRP baru pemekaran diproses tapi beberapa hari ini Sekda banyak berkoar- koar di media tentang pemekaran, ada apa ini,” cecar Thomas dibalik teleponnya, Kamis (17/6). Sebagai Ketua Pansus Otsus DPRP Thomas mempertanyakan bahwa Sekda melakukan rapat dengan siapa dan kapan pertemuan sehingga Nampak semangat sekali berbicara pemekaran.
“Jangan asal ngomong sebab berbicara pemekaran ini sudah masuk ke ranah politik. Saat ini UU Otsus saja masih pro dan kontra dan DPRP baru merampungkan semuanya eh ini sekda sudah berkoar sana sini,” tambahnya. Sekalipun dalam revisi UU Otsus ada pasal 76 merupakan pasal yang menyinggung soal pemekaran namun tidak bisa serta merta mengeluarkan pendapat seperti itu apalagi berstatus ASN. “Kesannya ia (Sekda) ingin mendorong pemekaran disegerakan. Ia berbicara mewakili siapa, dia ASN dan harusnya focus pada pekerjaanya jangan anu – anu lah,” singgung Thomas.
Sementara anggota Fraksi Demokrat DPRP Boy Markus Dawir juga menyinggung hal serupa dimana kata Boy sekda bukan pejabat politik dan seharusnya ia tak masuk ke ranah politik. “Gubernur dan Mendagri pada 5 April sudah sepakat bahwa pemekaran untuk sementara tidak dibahas dulu. Fokus pada agenda PON sehingga sekda harus sejalan dengan apa yang disepakati dua pimpinannya. Harusnya sekda loyal bukan membuat pendapat sendiri. Tolong ini diklarifikasi dan lebih baik focus pada pekerjaannya,” singgungnya. Tugas sekda lanjut Boy adalah membantu pimpinan sehingga Fraksi Demokrat meminta jangan ada pernyataan-pernyataan politik yang dilontaskan karena pimpinan sekda tak pernah berkomentar soal itu.
Di tempat terpisah, Dosen FISIP Uncen Muliadi Anangkota, S.IP, MKP mengatakan pemekaran wilayah sebenarnya sudah mulai sejak tahun 1999, dimana pemekaran diatur menjadi tiga bagian, yaitu Irian Jaya Barat, Irian Jaya, dan Irian Jaya Tengah.
Untuk saat ini, kata Muliadi sebenarnya sudah lengkap alat kelembagaan sampai ke level Majelis Rakyat Papua (MRP). Oleh karena itu, seharusnya dikembalikan kepada mekanisme pemekaran apakah mengikuti atau tidak.
Muliadi menjelaskan, jika dilihat dari UU tentang Pemda ini sebenarnya untuk pemekaran sendiri memang ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tidak langsung menjadi daerah otonomi baru, tetapi harus melalui mekanisme dan tahapan-tahapan yang harus dilalui.
“Bahkan dalam UU Pemda tidak langsung jadi, tetapi bisa sampai 3-5 tahun persiapan, setelah itu dilakukan evaluasi layak atau tidak. Kalau layak baru dilanjutkan menjadi daerah otonomi baru. Kalau tidak ya bisa dibatalkan atau dievaluasi untuk perbaikan,” jelasnya.
Hanya Muliadi menyampaikan, untuk pemekaran di wilayah Papua dan Papua Barat sendiri belum bisa menilai, karena belum terjadi. Kalau boleh di jujur mestinya belajar dari pemekaran provinsi di Papua baru terjadi satu, yaitu Provinsi Papua Barat. (oel/ade/bet/wen)
