JAYAPURA-Aksi penyerangan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum serta rumah warga di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pugunungan Bintang yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Lamek Taplo mendapat kecaman dari KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan), IKT (Ikatan Keluarga Toraja) dan paguyuban nusantara lainnya di Papua.
Ketua Umum KKSS Provinsi Papua, Dr. H. Mansur M.,SH.,MM., bersama Ketua IKT Provinsi Papua Dr. Edy Rante Tasak serta paguyuban lain, mengutuk keras kejadian di Distrik Kiwirok yang mengakibatkan seorang tenaga medis meninggal dunia dan satu lainnya belum ditemukan.
Mansur sangat menyesalkan, aksi kekerasan yang sering terjadi di Papua khususnya yang menimpa warga yang tidak bersalah yang selama ini bertugas membantu memberikan pelayanan kesehatan di pedalaman Papua.
Terkait kejadian ini, Mansur meminta Gubernur Papua membentuk tim perdamaian antar sesama warga guna melakukan pendekatan kultural dengan melibatakan tokoh paguyuban lainnya bersama tokoh masyarakat Lapago.
Pihaknya juga meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk mengevaluasi metode penanganan dan pengamatan serta evaluasi kinerja aparat intelijen di Papua. Sehingga efektif sistem kerja yang berbasis kinerja intelijen yang berbeda dengan daerah lainnya di Papua dan menambah aparat TNI-Polri di daerah, khususnya di daerah-daerah strategis.
“Efektivitas kinerja aparat keamanan dipertanyakan selama ini. Untuk itu, perlu presiden evaluasi aparat keamanan yang ada di daerah yang tidak mampu mendekteksi dini dalam kondisi akhir-akhir ini,” tegasnya saat memberikan keterangan pers didampingi Ketua IKT Provinsi Papua, Edy Rante Tasak serta pengurus paguyuban lain, Kamis (16/9).
Diakuinya, warga Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan yang banyak mengalami korban jiwa selama ini. Pihaknya menuntut korban ini dikembalikan ke kampung halamannya dan pemerintah pusat serta daerah wajib bertanggung jawab termasuk aparat keamanan untuk memberikan ganti rugi nyawa/kepala sebanyak Rp 2 triliun.
“Selama ini warga kami banyak yang korban jiwa di Papua oleh kebiadapan sudah hampir 200 orang warga KKSS dalam kurung waktu 10 tahun terakhir ini. Warga itu termasuk anggota TNI-Polri yang jadi korbannya belum warga lainnya dari Paguyuban nusantara,” sesalnya.
Menurut Mansur, paguyuban akan membuat gugatan legal action kepada pemerintah yang harus bertanggung jawab. Sebab masyarakat non Papua datang ke Papua untuk mengabdi dan membangun Papua tapi mereka tidak mendapatkan perlindungan yang menjadi tanggung Jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Bahkan akhir-akhir ini semakin banyak kekisruhan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Kita menuntut atas kekerasan KKB, pemerintah mengganti rugi semuanya kepada keluarga korban baik OAP maupun non OAP. Pemerintah pusat harus juga memberikan ruang kepada elit politik dan tokoh Papua yang cerdas untuk menduduki job di tingkat nasional. Sehingga ada korelasi dalam mewujudkan pemberdayaan anak-anak bangsa dari Sabang sampai Merauke,” tambahnya.
Kecaman yang sama juag disampaikan Ketua Umum Ikatan Kerukunan Toraja (IKT) Provinsi Papua Edy Rante Tasak.
Edy menyebutkan masyarakat dari KKSS Papua, IKT Papua dan paguyuban lain yang bertugas di Kiwirok dan sekitarnya, saat ini masih mengalami tekanan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan
Edy ingin menyampaikan bahwa kejadian ini sangat melukai hati semua masyarakat Papua khususnya masyarakat Toraja yang telah menjadi korbannya.
Apalagi saat ini dalam suasana PON XX yang sedang dipersiapkan pemerintah berusaha untuk melakukan suatu keadaan keamanan dan ketertiban warga, tapi di sisi lain terjadi satu insiden yang bisa dikatakan menyebabkan suatu ketakutan dan trauma yang mendalam bagi warga non Papua di tanah Papua. Ini berkaitan dengan situasi di Kiwirok tentu secara pribadi dan sebagai Ketua IKT Papua mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh siapapun dia, apakah itu KKB atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang secara sadis melakukan perbuatan menghilangkan nyawa paramedis.
Edy juga menyoroti kinerja Komnas HAM dimana atas kejadian ini tidak ada berbicara tentang kondisi seperti ini.
“Kami menyesalkan Komnas HAM sampai saat ini tidak pernah bersuara. Komnas HAM harus profesional dalam menjalankan tugas dan keseimbangan informasi supaya ada kedamaian dan ketenangan kehidupan bersama,”bebernya.
Menurutnya apabila Komnas HAM tidak netral, bagaimana masyarakat bisa memercayai lembaga independen yang membawa kedamaian dan suatu pemberitaan kebenaran.
“Kami berharap dengan sangat kepada pimpinan lembaga ini mulai dari pusat dan di Provinsi Papua ini untuk bersuara sampaikan supaya kedamaian ini diciptakan dan ada keseimbangan pemberitaan pembelaan yang benar,” pintanya.
Edy juga mengimbau seluruh warga IKT dan keluarga besar KKSS Papua untuk tetap menahan diri dan diharapkan tidak melakukan reaksi yang bisa menimbulkan persoalan-persoalan baru.
“Kami sebagai pengurus akan terus melihat perkembangan masalah ini. Kami tetap akan berkoordinasi dengan aparat keamanan supaya jenazah yang ada ada di Kiwirok segera bisa dievakuasi ke Jayapura. Kami terus berdoa supaya Kamtibmas bisa kondusif supaya kita semua bisa baik dalam melakukan kegiatan tugas kita berjalan normal,” tambahnya.
Secara terpisah, anggota Komisi V DPR Papua, Tarius Mul, S.Sos juga menyayangkan atas kejadian yang menimpa tenaga medis yang bertugas di daerah Kiwirok.
“Saya sangat menyayangkan sekali kalau ada petugas kesehatan atau para medis yang korban seperti ini,” katanya kepada Cenderawasih Pos, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Kamis (16/9).
Oleh karena itu, sebagai anggota DPR Papua yang mewakili Dapil V dari Pegunungan Bintang, Yalimo dan Yahukimo, Tarius meminta Pemkab dan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang untuk segera turun dan menyelesaikan kasus yang terjadi di Kiwirok. Sehingga tidak menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak lagi.
“Kami juga sarankan kepada pemerintah untuk bisa turun langsung untuk melihat langsung dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat menolong warga sipil yang ada di Distrik Kiwirok,” ucapnya.
Politisi Partai Demokrat Papua ini meminta kepada masyarakat yang ada di Kiwirok untuk tidak mengorbankan fasilitas-fasilitas umum yang ada di Distrik Kiwirok.
“Fasilitas umum seperti Puskesmas, sekolah, bank dan fasilitas umum pemerintah lainnya harus dijaga dan tidak boleh dibakar, apalagi di rusak. Sebab ini fasilitas pelayanan yang melayani masyarakat di Distrik Kiwirok,” pintanya.
“Kepada TPN-OPM dan TNI-Polri agar dapat menjaga bersama-sama fasilitas pelayanan umum yang selama ini melayani masyarakat di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin),” tutupnya. (dil/bet/nat)
