Kata Yakobus, efisiensi anggaran memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, dengan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat, maka seluruh anggaran yang digunakan pemerintah selama ini bisa dialihkan ke subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Hal ini sekaligus untuk mengurangi utang dari luar negeri, dengan efisiensi anggaran, maka pemerintah memiliki cukup anggaran untuk memberikan subsidi bagi masyarakat.
“Namun sisi negatifnya, efisiensi justru menurunkan kualitas layanan publik. Misalkan pendidikan dan kesehatan belum optimal hingga saat ini, takutnya kinerja birokrasinya juga ikut berpengaruh terhadap hal-hal tersebut. Tidak adanya anggaran kemudian muncul perilaku negatif yang dilakukan oleh okmum-oknum birokrasi,” bebernya.
“Contohnya pungutan-pungutan liar, dikhawatirkan pemangkasan anggaran meningkatkan potensi terjadinya pungutan liar,” sambungnya.
Sebab menurut Yakobus, di Papua masih banyak pelayanan publik yang dikeluhkan masyarakat ketika mengurus sesuatu di kantor milik pemerintah.
“Menururt saya, efisiensi anggaran membuat posisi kita di Papua semakin mundur dalam hal pencapaian pembangunan,” imbuhnya.
Sambungnya, yang perlu dilakukan pemerintah adalah menyamakan presepsi terkait makna efisiensi anggaran. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Kata Yakobus, efisiensi anggaran memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, dengan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat, maka seluruh anggaran yang digunakan pemerintah selama ini bisa dialihkan ke subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Hal ini sekaligus untuk mengurangi utang dari luar negeri, dengan efisiensi anggaran, maka pemerintah memiliki cukup anggaran untuk memberikan subsidi bagi masyarakat.
“Namun sisi negatifnya, efisiensi justru menurunkan kualitas layanan publik. Misalkan pendidikan dan kesehatan belum optimal hingga saat ini, takutnya kinerja birokrasinya juga ikut berpengaruh terhadap hal-hal tersebut. Tidak adanya anggaran kemudian muncul perilaku negatif yang dilakukan oleh okmum-oknum birokrasi,” bebernya.
“Contohnya pungutan-pungutan liar, dikhawatirkan pemangkasan anggaran meningkatkan potensi terjadinya pungutan liar,” sambungnya.
Sebab menurut Yakobus, di Papua masih banyak pelayanan publik yang dikeluhkan masyarakat ketika mengurus sesuatu di kantor milik pemerintah.
“Menururt saya, efisiensi anggaran membuat posisi kita di Papua semakin mundur dalam hal pencapaian pembangunan,” imbuhnya.
Sambungnya, yang perlu dilakukan pemerintah adalah menyamakan presepsi terkait makna efisiensi anggaran. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
