Belum Ada Kesepakatan Waktu Pengoperasian Kapal Isoter
JAYAPURA-Meskipun sudah sandar di pelabuhan jayapura, sejak Sabtu (14/8) kemarin, namun hingga Minggu (15/8) kemarin, belum ada kesepakatan perihal kapan dioperasikannya KM Tidar sebagai tempat isolasi terapung (Isoter) bagi warga Kota Jayapura yang terpapar Covid-19.
Hal ini diketahui usai peninjauan fasilitas KM Tidar oleh Mayjen TNI, Ignatius Yogo Triyon, Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Eko Rudi Sudarto, serta rapat teknis perihal pengoperasian kapal isoter tersebut bersama jajaran Pemkot Jayapura yang dipimpin Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., di atas KM Tidar, Minggu (15/8) kemarin.
Hal ini dikarenakan tidak adanya titik temu antara instansi vertikal pengelola Pelabuhan Jayapura dan Pemkot Jayapura perihal lokasi labuh KM Tidar dalam penanganan Coivd-19 bagi warga Kota Jayapura.
Pada prinsipnya, Pemkot Jayapura menginginkan kapal Isoter ini tetap sandar di Pelabuhan Jayapura, bukannya di tengah laut seperti yang dilakukan Pemkot Makassar terhadap KM Umsini. Sehingga dapat memangkas banyak pengeluaran, terutama dalam transportasi pasien maupun distribusi obat dan makanan. Namun, terkendala dengan adanya aktivitas pelabuhan.
“Saya minta kapal ini harus sandar di pelabuhan. Kalau kapal ini di berlabuh di tengah laut, cost-nya sangat tinggi karena pasien ini satu hari bertambah satu. Belum lagi kita evakuasi pasien, distribusi obat, dan makanan tiga kali sehari, termasuk snack, dan lainnya. Ini malah membebani Pemkot Jayapura. Padahal kan kehadiran kapal ini untuk mengurangi beban,” jelas Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., kepada wartawan, Minggu (15/8).
Wali Kota Benhur Tomi Mano (BTM) meminta dukungan dari semua instansi vertikal pengelola pelabuhan, agar kapal Isoter KM Tidar tetap berlabuh di pelabuhan.
“Kalau ada aktivitas kapal lain di pelabuhan, seperti dropping peralatan olahraga untuk PON, bahan makanan, maupun kebutuhan lainnnya, maka seperti yang kita komunikasikan dengan kapten kapal, KM Tidar ini bisa keluar dulu sebentar, dan ketika aktivitas kapal yang bersangkutan di pelabuhan telah usai, barulah KM Tidar kembali masuk,” tambahnya.
“Saya minta tolong bantu Pemkot Jayapura. Kalau mereka tidak tolong saya, maka kapal ini saya kembalikan. Saya akan surati kepada Presiden RI dan tembusannya kepada Kementeriani Perhubungan. Saya akan jelaskan bahwa tidak adanya dukungan dari instansi vertikal pengelola pelabuhan terhadap Pemkot Jayapura dalam penanganan Covid 19 di Kota Jayapura,” pungkasnya. (gr/nat)
