JAYAPURA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai awal tahun 2025 di Provinsi Papua, khususnya di Kota Jayapura hingga kini belum berjalan efektif. Program ini mencapai hasil yang optimal, dan wacananya akan efektif dilakukan pada tahun depan.
Hal inipun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, tak sedikit yang menilai dan menginginkan program perlu ditingkatkan lagi atau diperbaiki.
Menanggapi itu Ketua RCOE (Regional Centre of Excellence) Papua Prof. Dr. Julius Ary Mollet menilai secara makro, keberhasilan program MBG dapat berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama pada indikator harapan hidup dan pendidikan.
Anak-anak yang tercukupi gizinya cenderung tumbuh sehat, memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik, dan tidak mudah sakit. Hal ini berdampak langsung pada kualitas generasi muda yang akan memasuki dunia kerja di masa depan.
Menurutnya, hampir sebagian besar program MBG ini mengacu pada tingkat kemiskinan rumah tangga. Karena itu pihaknya bertugas untuk memastikan kualitas pelaksanaan program MBG berjalan baik di Tanah Papua.
“Jadi, kami ingin memastikan pelaksanaan program MBG di Papua dapat memberikan dampak kepada masyarakat lokal,” kata Prof. Julius kepada Cenderawasih Pos, Senin (14/7).
Lebih lanjut Prof. Julius sampaikan pelaksanaan MBG di Papua masih dalam tahap asesmen. Hal itu dilakukan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan akan terjadi di kemudian hari. Mengingat di Papua program MBG sangat sensitif ketika disangkutpautkan dengan isu politik.
Kegiatan asesmen tersebut dilakukan dengan dukungan dari berbagai pihak diantaranya, Badan Gizi Nasional (BGN), Badan perencanaan nasional (Bapernas), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Cenderawasih (Uncen) dan Unicef sebagai penyalur dana.
“Jadi mungkin pada tahapan ini, kita masih dalam tahap asesmen. Asesmen itu kita mengevaluasi potensi mana yang akan dilakukan terlebih dahulu,” ucapnya.
Dia menjelaskan langkah awal yang akan dilakukan oleh lembaga tersebut adalah melakukan survei awal pada tiga daerah yang menjadi proyek percontohan, yakni Kota dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Biak Numfor untuk mengambil data terkait status gizi dan pendidikan anak.
