JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong menegaskan bahwa Papua memiliki potensi besar untuk bangkit dan bersaing secara nasional. Namun, diperlukan dukungan dari seluruh elemen pembangunan dan berkomitmen dalam mewujudkan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan gubernur saat Rapat Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Regional VII, di Jayapura, Jumat (13/6).
“Papua bisa, tidak perlu butuh afirmasi terus-menerus. Kita harus bisa berdiri sejajar dengan wilayah lain di Indonesia. Untuk itu, mari kita satukan tekad dan kerja nyata,” ujar Ramses.
Menurut Gubernur Ramses, daya saing Papua tidak boleh tertinggal dari daerah lain. Ia menekankan bahwa perubahan pola pikir dan kerja lintas sektor sangat penting dalam mendorong kemajuan daerah.
“Saya tidak mau daya saing Papua kalah, kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada pemimpin saja. Semua sektor harus bergerak bersama, dan harus ada tolok ukur yang jelas dan terukur,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) Papua. Ia meyakini bahwa secara kemampuan, masyarakat Papua tidak kalah dengan daerah lain. Namun sambung Ramses, dibutuhkan perubahan pola pikir (mindset) agar potensi tersebut bisa dimaksimalkan. “Secara kemampuan kita bisa diadu, tapi mindset kita yang harus berubah. Kita harus percaya diri, berdiri sejajar, dan siap bersaing dengan siapa pun,” tandasnya.
Ini sama halnya dengan yang diutarakan saat melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh adat masyarakat Tabi Saireri di Obhe Warke, Tanah Hitam, Kamis (12/6). Disitu Ramses menyampaikan bahwa orang bilang Papua tanah yang diberkati tapi pertanyaannya masyarakatnya apakah sudah sejahtera atau belum. Kalau belum itu masalahnya apa?.
“Jika tahu jawabanya kemudian ditindaklanjuti maka masyarakat Papua tidak lagi tertinggal tapi sejahtera. Mau tidak kita berubah sebab ini menjadi hal mendasar. Peran tokoh harusnya signifikan,” bebernya.
Di hadapan puluhan tokoh adat Ramses menyinggung persoalan lahan ulayat dan masalah agraria. Hal tersebut yang membuat pihak swasta tidak berani karena berbenturan dengan adat. “Nah pemerintah disini juga harusnya mengambil peran sebagai fasilitator. Memfasilitasi investor dengan masyarakat adat, jangan justru ditinggal tapi investornya dibantu,” paparnya.
