Usulan Tidak Dilakukan Pemotongan Dana Otsus, Ditanggapi Beragam

JAYAPURA-Adanya usulan dari Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak agar dana Otsus tidak dipotong oleh provinsi ditanggapi beragam. Ada yang berpendapat agar pemotongan tetap dilakukan dan daerah memaksimalkan penggunaan dana desa namun ada juga yang menyampaikan bahwa semua kembali pada sistem pengelolaan. Yang jelas baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi dipastikan sama-sama membutuhkan anggaran untuk diplotkan ke sektor kesehatan guna penanganan pandemi Covid-19. 

 “Saya pikir yang disampaikan soal dana Otsus jangan dipotong ini masuk akal juga sebab daerah pasti membutuhkan penanganan yang sama. Tapi perlu kita lihat juga secara bijak terkait  pandemi ini,” kata Sekretaris Fraksi Golkar DPR Papua, Tan Wie Long, Rabu (15/4). 

Ia memaksudkan bahwa saat ini ada beberapa daerah seperti Merauke, Mimika, Jayawijaya yang dinyatakan sebagai red zone sehingga butuh penanganan lebih serius dan dipastikan membutuhkan anggaran yang juga lebih untuk mengcover agar tidak menyebar. 

 Sementara ada juga daerah yang masih steril namun sudah menutup pintu masuk dan bisa dikategorikan lebih aman selama memberlakukan kebijakan soal penutupan tersebut. Hanya saja pria yang juga sebagai anggota banggar ini melihat satu beban daerah adalah memastikan kebutuhan pokok masyarakatnya terpenuhi dan aman selama pemberlakuan penutupan tadi. “Jadi memang perlu hitung-hitungan dan tergantung bagaimana formulasinya. Daerah mana yang perlu dibackup untuk penanganan pandemi plus kebutuhan pokok dan mana daerah yang harus dibantu kebutuhan pokok. 

 “Selain itu saya melihat ada  tiga instruksi presiden dari situasi ini untuk daerah, mulai memangkas rencana belanja yang bukan prioritas dalam APBN maupun APBD. Begitu juga dengan pertemuan-perjalanan dinas yang tidak terlalu penting harus dipangkas. Lalu Pemda harus mengalokasikan anggaran untuk mempercepat  pengentasan dampak Corona baik dari  aspek kesehatan maupun ekonomi,” jelas Tan Wie Long. 

Ini disebut sesuai dengan instruksi presiden nomor 4 tahun 2020 tentang recofussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan virus. Lalu pemda juga perlu menjamin ketersediaan  bahan pokok yang diikuti dengan daya beli yang terjaga. “Tapi jika pemda kabupaten punya pertimbangan lain saya pikir bisa bersurat ke gubernur untuk diberikan pertimbangan. Tapi bila terjadi pemotongan dana Otsus kami dipastikan itu juga tak akan lari dari ke sektor kesehatan terlebih untuk menangani 5 kabupaten yang sudah terjangkit,” jelasnya.

 Jadi kata Tan Wie Long yang perlu dipilah saat ini adalah bagaimana memastikan tak terjadi gejolak sosial di tengah masyarakat dari pembatasan atau penutupan yang dilakukan. Kedua penanganan daerah terjangkit juga diperlukan dukungan lebih. 

“Jadi saya pikir ini kembali ke formulasinya saja apakah dana ini digunakan oleh provinsi atau diberikan sesuai petunjuk gubernur yang disalurkan namun ada arahan-arahan terutama  kebutuhan masyarakat dan hingga kini kami pikir Pemprov masih menggunakan pembagian 80-20 tapi ya itu tadi kembali ke teknis penyalurannya saja,” pungkasnya.  

Sementara Ketua Fraksi PAN, Sinut Busup berpendapat bahwa jika ada kebutuhan mendesak maka Pemda kabupaten bisa memanfaatkan dana desa dengan melihat prosedur yang memungkinkan. “Saya pikir itu alternatif yang bisa dipakai. Jadi  gunakan dana desa,” singkatnya. (ade/nat)

JAYAPURA-Adanya usulan dari Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak agar dana Otsus tidak dipotong oleh provinsi ditanggapi beragam. Ada yang berpendapat agar pemotongan tetap dilakukan dan daerah memaksimalkan penggunaan dana desa namun ada juga yang menyampaikan bahwa semua kembali pada sistem pengelolaan. Yang jelas baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi dipastikan sama-sama membutuhkan anggaran untuk diplotkan ke sektor kesehatan guna penanganan pandemi Covid-19. 

 “Saya pikir yang disampaikan soal dana Otsus jangan dipotong ini masuk akal juga sebab daerah pasti membutuhkan penanganan yang sama. Tapi perlu kita lihat juga secara bijak terkait  pandemi ini,” kata Sekretaris Fraksi Golkar DPR Papua, Tan Wie Long, Rabu (15/4). 

Ia memaksudkan bahwa saat ini ada beberapa daerah seperti Merauke, Mimika, Jayawijaya yang dinyatakan sebagai red zone sehingga butuh penanganan lebih serius dan dipastikan membutuhkan anggaran yang juga lebih untuk mengcover agar tidak menyebar. 

 Sementara ada juga daerah yang masih steril namun sudah menutup pintu masuk dan bisa dikategorikan lebih aman selama memberlakukan kebijakan soal penutupan tersebut. Hanya saja pria yang juga sebagai anggota banggar ini melihat satu beban daerah adalah memastikan kebutuhan pokok masyarakatnya terpenuhi dan aman selama pemberlakuan penutupan tadi. “Jadi memang perlu hitung-hitungan dan tergantung bagaimana formulasinya. Daerah mana yang perlu dibackup untuk penanganan pandemi plus kebutuhan pokok dan mana daerah yang harus dibantu kebutuhan pokok. 

 “Selain itu saya melihat ada  tiga instruksi presiden dari situasi ini untuk daerah, mulai memangkas rencana belanja yang bukan prioritas dalam APBN maupun APBD. Begitu juga dengan pertemuan-perjalanan dinas yang tidak terlalu penting harus dipangkas. Lalu Pemda harus mengalokasikan anggaran untuk mempercepat  pengentasan dampak Corona baik dari  aspek kesehatan maupun ekonomi,” jelas Tan Wie Long. 

Ini disebut sesuai dengan instruksi presiden nomor 4 tahun 2020 tentang recofussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan virus. Lalu pemda juga perlu menjamin ketersediaan  bahan pokok yang diikuti dengan daya beli yang terjaga. “Tapi jika pemda kabupaten punya pertimbangan lain saya pikir bisa bersurat ke gubernur untuk diberikan pertimbangan. Tapi bila terjadi pemotongan dana Otsus kami dipastikan itu juga tak akan lari dari ke sektor kesehatan terlebih untuk menangani 5 kabupaten yang sudah terjangkit,” jelasnya.

 Jadi kata Tan Wie Long yang perlu dipilah saat ini adalah bagaimana memastikan tak terjadi gejolak sosial di tengah masyarakat dari pembatasan atau penutupan yang dilakukan. Kedua penanganan daerah terjangkit juga diperlukan dukungan lebih. 

“Jadi saya pikir ini kembali ke formulasinya saja apakah dana ini digunakan oleh provinsi atau diberikan sesuai petunjuk gubernur yang disalurkan namun ada arahan-arahan terutama  kebutuhan masyarakat dan hingga kini kami pikir Pemprov masih menggunakan pembagian 80-20 tapi ya itu tadi kembali ke teknis penyalurannya saja,” pungkasnya.  

Sementara Ketua Fraksi PAN, Sinut Busup berpendapat bahwa jika ada kebutuhan mendesak maka Pemda kabupaten bisa memanfaatkan dana desa dengan melihat prosedur yang memungkinkan. “Saya pikir itu alternatif yang bisa dipakai. Jadi  gunakan dana desa,” singkatnya. (ade/nat)