Banyak Kepala Daerah Ditangkap, Pilih Pemimpin yang berintegritas
JAYAPURA – Maraknya operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah kembali mengingatkan publik bahwa korupsi di tingkat pemerintahan daerah masih menjadi persoalan serius. Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta masyarakat agar lebih cerdas memilih pemimpin dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tentu patut diperhatikan.
Pesan ini mengandung harapan agar masyarakat tidak lagi memilih pemimpin secara pragmatis, misalnya karena pemberian uang, bantuan sesaat, atau janji-janji yang tidak realistis.Peringatan tersebut muncul setelah sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi terjaring operasi tangkap tangan dalam kurun waktu relatif berdekatan, mulai dari Jawa, Sumatera, hingga wilayah lain di Indonesia.
Fakta ini menunjukkan bahwa korupsi kepala daerah bukan persoalan yang terjadi di satu wilayah tertentu saja, tetapi merupakan masalah yang tersebar di berbagai daerah diseluruh Indonesia. Karena itu, penting untuk melihat persoalan ini secara lebih jernih. Kepada Cenderawasih Pos, dosen Hukum Tata Negara Lily Bauw berpandangan bahwa korupsi ditingkat kepala daerah tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan karakter suatu daerah atau tingkat kemajuan dari suatu wilayah semata.
Hal ini ia sampaikan mengingat di daerah yang secara ekonomi maju dan memiliki sistem pemerintahan yang relatif mapan pun, kasus korupsi tetap terjadi. Artinya, persoalan utamanya tidak terletak pada daerahnya, melainkan pada bagaimana sistem politik lokal bekerja serta bagaimana kekuasaan dikelola di tingkat daerah.
Banyak Kepala Daerah Ditangkap, Pilih Pemimpin yang berintegritas
JAYAPURA – Maraknya operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah kembali mengingatkan publik bahwa korupsi di tingkat pemerintahan daerah masih menjadi persoalan serius. Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta masyarakat agar lebih cerdas memilih pemimpin dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tentu patut diperhatikan.
Pesan ini mengandung harapan agar masyarakat tidak lagi memilih pemimpin secara pragmatis, misalnya karena pemberian uang, bantuan sesaat, atau janji-janji yang tidak realistis.Peringatan tersebut muncul setelah sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi terjaring operasi tangkap tangan dalam kurun waktu relatif berdekatan, mulai dari Jawa, Sumatera, hingga wilayah lain di Indonesia.
Fakta ini menunjukkan bahwa korupsi kepala daerah bukan persoalan yang terjadi di satu wilayah tertentu saja, tetapi merupakan masalah yang tersebar di berbagai daerah diseluruh Indonesia. Karena itu, penting untuk melihat persoalan ini secara lebih jernih. Kepada Cenderawasih Pos, dosen Hukum Tata Negara Lily Bauw berpandangan bahwa korupsi ditingkat kepala daerah tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan karakter suatu daerah atau tingkat kemajuan dari suatu wilayah semata.
Hal ini ia sampaikan mengingat di daerah yang secara ekonomi maju dan memiliki sistem pemerintahan yang relatif mapan pun, kasus korupsi tetap terjadi. Artinya, persoalan utamanya tidak terletak pada daerahnya, melainkan pada bagaimana sistem politik lokal bekerja serta bagaimana kekuasaan dikelola di tingkat daerah.
