Sementara itu Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai menggelar rapat koordinasi melalui Zoom Meeting guna membahas persoalan tapal batas dan konflik sosial yang terjadi di wilayah Kapiraya.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Tengah, Albertus Adii, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin konflik terus meluas dan berdampak pada stabilitas sosial masyarakat.
“Hari ini kami telah melakukan rapat koordinasi bersama tiga kabupaten untuk membahas secara serius persoalan tapal batas dan konflik sosial di Kapiraya. Pemerintah sepakat membentuk tim khusus agar penanganannya terstruktur, terukur, dan tidak berlarut-larut,” ujar Albertus usai mengikuti rapat bersama Gubernur di Kantor Gubernur Papua Tengah, Jumat, (13/2).
Ia menjelaskan, masing-masing kabupaten akan membentuk tim penanganan konflik yang bertugas melakukan komunikasi dan negosiasi dengan para pemilik hak ulayat serta tokoh adat, khususnya dari suku Kamoro dan suku Mee.
“Pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan adat dan dialog. Tim akan turun melakukan konsolidasi di tingkat masyarakat, kemudian hasilnya akan dibahas bersama di tingkat provinsi untuk dirumuskan menjadi keputusan bersama,” jelasnya.
“Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya di Kapiraya, baik Kamoro maupun Mee, untuk menjaga keamanan bersama. Jangan ada tindakan yang merugikan sesama. Konflik ini harus diselesaikan secara damai demi kepentingan bersama,” katanya.
Pemerintah berharap melalui kerja sama lintas daerah dan pendekatan berbasis dialog adat, konflik sosial di Kapiraya dapat segera diselesaikan secara adil, damai, dan berkelanjutan. (mww/txt/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
