*Indeks Bantuan Direncanakan sebesar Rp 300 Ribu Per KPM
JAKARTA, Jawa Pos – Pemerintah memastikan bantuan sosial (bansos) untuk jaring pengaman sosial dampak Covid-19 tetap ada di tahun depan. Bedanya, seluruh bansos akan berbentuk tunai (BST).
Menteri Sosial (Mensos) Ad Interim Muhadjir Effendy mengatakan, penyaluran paling tidak dilakukan sampai semester pertama 2021. Skemanya tidak terlalu berbeda baik untuk yang regular maupun jaring pengaman sosial dampak Covid-19.
Untuk bansos regular, ada kartu sembako atau bantaun pangan non tunai (BPNT) dengan target peserta 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian, program keluarga harapan (PKH) 10 juta KPM.
Sementara, untuk jaring pengaman sosial dampak Covid-19, ada BST yang ditujukan pada 10 juta KPM. ”Ditambah juga dengan dana desa. BLT desa sekitar 7,8 juta KPM. Jadi itu yang tetap disalurkan,” ujarnya di Gedung Kementerian Sosial (Kemensos), kemarin (14/12).
Mengenai besaran BST, Muhadjir mengatakan, per KPM akan mendapat Rp 200 ribu per bulan. Jumlah ini disebutnya masih ada kemungkinan untuk naik. ”Kemungkinan dinaikkan menjadi Rp 300 ribu,” katanya.
Dia mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih berhitung terkait kemungkinan tersebut. Kemudian, masih perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Agar, besaran yang diberikan sama antara pusat dan DKI Jakarta. Termasuk, detail list penerima.
”Khusus DKI harus ada pembicaraan dengan Pemprov DKI, besarannya, cara penyaluran, termasuk zonanya. Siapa yang menerima dari DKI, siapa yang dari pusat,” papar Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.
Dalam penyalurannya nanti, lanjut dia, dana akan langsung ditransfer ke rekening penerima. Bagi KPM yang tidak memiliki akun perbankan, kemungkinan diantar melalui PT Pos Indonesia.
Selain itu, pemerintah bakal menerapkan model khusus, khususnya untuk wilayah DKI Jakarta, guna memastikan penggunaan dana tepat sasaran. Jadi, tidak hanya tepat jumlah dan penerima, tapi juga tepat penggunaan sesuai harapan pemerintah. ”Karena salah satu kelemahan BST itu kita tidak bisa kontrol penggunaannya. Dan berdasarkan survey, penggunaan BST itu pertama untuk beli bahan pokok, ketiga rokok,” jelasnya.
Disinggung soal hilangnya skema bansos sembako di tahun depan, ditegaskan oleh Muhadjir bahwa hal ini tidak terkait kasus dugaan korupsi mantan mensos Juliari Batubara. Dia mengatakan, skema ini memang sudah direncanakan sejak awal.
Adanya skema bansos sembako sebelumnya pun diakuinya sebagai bentuk antisipasi jelang lebaran. Kala itu, pertimbangannya adalah agar masyarakat bisa langsung mendapatkan bahan makanan untuk lebaran. Selain, agar uangnya tak digunakan untuk mudik. sehingga, tak terjadi penularan di kampong halaman. ”Selain itu yang tidak kalah penting untuk menggairahkan usaha kecil dan ultra mikro,” katanya.
Lalu, mengapa saat itu dilakukan penunjukan langsung? Ia menyampaikan, bahwa pengadaan tender tak memungkinan dilakukan. Sebab Presiden Joko Widodo hanya memberikan waktu lima hari sebelum penyaluran. (mia/JPG)
