Bupati-Kadistrik Harus Dekat dengan Rakyat

BIAK-Salah satu tokoh Papua yang juga Pamong senior Papua Michael Manufandu meminta para bupati dan kepala distrik untuk lebih dekat dengan rakyat terutama dengan mereka yang berseberangan dengan negara.

“Dekati rakyatnya jangan mau ambil uang nya saja, saya minta bupati kembali ke rakyat, kepala ditrik kembali ke rakyat, merangkul rakyat jangan sampai rakyat yang berseberangan itu berhadapan dengan TNI/Polri, katanya kepada Cenderawasih Pos usai diskusi panel di Biak.

” Sebenarnya pemerintah bisa melakukan itu, daripada mereka berhadapan dengan militer, mereka dianggap musuh negara dengan istilahnya masing-masing yang bisa menjadi dasar hukum untuk mengambil tindakan seperti kelompok separatis teroris, kelompok kriminal bersenjata, akhirnya terjadi kekacauan di lapangan. Jadi Kalau mereka tidak dirangkul baik-baik, kita akan kembali kepada siklus yang tak berujung, bahwa mereka yang berseberangan juga adalah rakyat,” bebernya.

Mantan camat Nimbokrang itu memberi apresiasi tinggi kepada Plh Gubernur Papua Ridwan Rumasukun yang menyelesaikan persoalan beasiswa mahasiswa Papua baik di luar negeri maupun dalam negeri sebesar Rp 122 M lebih. baginya Plh Gubernur Papua itu sudah mengambil tindakan yang tepat.

Manufandu menepis anggapan bahwa Otsus adalah diskriminasi, baginya Otsus adalah afirmasi, proteksi untuk Orang Papua agar mereka dapat hidup layak. “Saya juga pernah menjadi penasehat pak Hadi (mantan panglima TNI) dan saya sampaikan mengapa tidak ada orang Papua menjadi pilot, pramugari  di Garuda, Lion atau Trigana, akhirnya  pak Hadi bekomunikasi dengan maskapai-maskapai tersebut dan akhirnya ada orang Papua disitu,” jelasnya.

Ketika disinggung sikap pemerintah dalam hal ini pihak TNI/Polri yang lebih mempertimbangkan persuasif, Mantan Wali Kota Jayapura itu menegaskan apa yang diambil oleh pemerintah atau TNI/Polri untuk persuasif dalam upaya membebaskan sandera adalah sudah benar. “Tetap pakai dialog, itu yang benar,” tandasnya.

  Dia juga berpesan kepada seluruh pemimpin dan pejabat di Papua jangan korupsi dan jangan separatis, selain itu ancaman harta, tahta, dan wanita harus diperhatikan baik-baik jika tidak ingin jatuh.

“  Jadi 3 Ta, ini yang menjadi ancaman bagi para pemimpin pemimpin, dan sudah banyak sekali buktinya,” kata Manufandu. (wen)

BIAK-Salah satu tokoh Papua yang juga Pamong senior Papua Michael Manufandu meminta para bupati dan kepala distrik untuk lebih dekat dengan rakyat terutama dengan mereka yang berseberangan dengan negara.

“Dekati rakyatnya jangan mau ambil uang nya saja, saya minta bupati kembali ke rakyat, kepala ditrik kembali ke rakyat, merangkul rakyat jangan sampai rakyat yang berseberangan itu berhadapan dengan TNI/Polri, katanya kepada Cenderawasih Pos usai diskusi panel di Biak.

” Sebenarnya pemerintah bisa melakukan itu, daripada mereka berhadapan dengan militer, mereka dianggap musuh negara dengan istilahnya masing-masing yang bisa menjadi dasar hukum untuk mengambil tindakan seperti kelompok separatis teroris, kelompok kriminal bersenjata, akhirnya terjadi kekacauan di lapangan. Jadi Kalau mereka tidak dirangkul baik-baik, kita akan kembali kepada siklus yang tak berujung, bahwa mereka yang berseberangan juga adalah rakyat,” bebernya.

Mantan camat Nimbokrang itu memberi apresiasi tinggi kepada Plh Gubernur Papua Ridwan Rumasukun yang menyelesaikan persoalan beasiswa mahasiswa Papua baik di luar negeri maupun dalam negeri sebesar Rp 122 M lebih. baginya Plh Gubernur Papua itu sudah mengambil tindakan yang tepat.

Manufandu menepis anggapan bahwa Otsus adalah diskriminasi, baginya Otsus adalah afirmasi, proteksi untuk Orang Papua agar mereka dapat hidup layak. “Saya juga pernah menjadi penasehat pak Hadi (mantan panglima TNI) dan saya sampaikan mengapa tidak ada orang Papua menjadi pilot, pramugari  di Garuda, Lion atau Trigana, akhirnya  pak Hadi bekomunikasi dengan maskapai-maskapai tersebut dan akhirnya ada orang Papua disitu,” jelasnya.

Ketika disinggung sikap pemerintah dalam hal ini pihak TNI/Polri yang lebih mempertimbangkan persuasif, Mantan Wali Kota Jayapura itu menegaskan apa yang diambil oleh pemerintah atau TNI/Polri untuk persuasif dalam upaya membebaskan sandera adalah sudah benar. “Tetap pakai dialog, itu yang benar,” tandasnya.

  Dia juga berpesan kepada seluruh pemimpin dan pejabat di Papua jangan korupsi dan jangan separatis, selain itu ancaman harta, tahta, dan wanita harus diperhatikan baik-baik jika tidak ingin jatuh.

“  Jadi 3 Ta, ini yang menjadi ancaman bagi para pemimpin pemimpin, dan sudah banyak sekali buktinya,” kata Manufandu. (wen)