Sedangkan terkait dengan membeli hasil kebun atau hasil tangkapan ikan nelayan untuk kebutuhan program MBG, Nerlince mengaku hal ini juga belum berjalan.
“Soal membeli hasil kebun masyarakat untuk program MBG belum berjalan,” sambungnya. Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN), mereka menyampaikan sejumlah catatan penting agar program tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Nerlince menekankan bahwa meskipun program pemerintah sangat didukung, implementasinya di Papua seringkali belum berjalan optimal.
Ia menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat lokal, mulai dari tingkat kampung hingga tokoh perempuan dan tenaga kerja lokal. “Kebutuhan anak-anak itu kan orang tua yang tahu,” ujarnya.
Sementara Ondofolo, Yanto Eluay menegaskan, pemerintah harus selalu melibatkan tokoh adat dalam setiap pengambilan keputusan.
“Mereka yang punya tanah, mereka yang punya masyarakat. Jadi, kalau ada program yang mau turun, mari bicara sama masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah akan peran krusial tokoh adat dalam sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI.
Yanto menegaskan bahwa para tokoh adat menyerahkan wilayah dan masyarakatnya menjadi bagian dari Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah tidak mengabaikan peran mereka dan memberikan kebijakan khusus yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat adat.
“Pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam setiap program, termasuk program MBG,” tegasnya.
Sedangkan terkait dengan membeli hasil kebun atau hasil tangkapan ikan nelayan untuk kebutuhan program MBG, Nerlince mengaku hal ini juga belum berjalan.
“Soal membeli hasil kebun masyarakat untuk program MBG belum berjalan,” sambungnya. Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN), mereka menyampaikan sejumlah catatan penting agar program tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Nerlince menekankan bahwa meskipun program pemerintah sangat didukung, implementasinya di Papua seringkali belum berjalan optimal.
Ia menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat lokal, mulai dari tingkat kampung hingga tokoh perempuan dan tenaga kerja lokal. “Kebutuhan anak-anak itu kan orang tua yang tahu,” ujarnya.
Sementara Ondofolo, Yanto Eluay menegaskan, pemerintah harus selalu melibatkan tokoh adat dalam setiap pengambilan keputusan.
“Mereka yang punya tanah, mereka yang punya masyarakat. Jadi, kalau ada program yang mau turun, mari bicara sama masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah akan peran krusial tokoh adat dalam sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI.
Yanto menegaskan bahwa para tokoh adat menyerahkan wilayah dan masyarakatnya menjadi bagian dari Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah tidak mengabaikan peran mereka dan memberikan kebijakan khusus yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat adat.
“Pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam setiap program, termasuk program MBG,” tegasnya.
