Dinilai Menciderai Sinergitas TNI-Polri
JAYAPURA- Ucapan prihatin dan duka cita datang dari PAK HAM Papua, FKUB dan Komnas HAM Papua atas meninggalnya tiga anggota Polri dan dua lainnya mengalami luka tembak dalam insiden penembakan yang dilakukan oknum anggota Satgas Pamrahwan Yonif 755/20/3-Kostrad di Jalan Pemda I Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Minggu (12/4) pagi.
Yang sangat disesalkan adalah insiden tersebut terjadi pada hari Minggu, bertepatan dengan hari Paskah atau hari Kebangkitan Yesus Kristus.
Atas insiden di Mamberamo Raya itu, Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengaku mendapat pengaduan dari masyarakat Kasonaweja yang menyampaikan kekesalan dan keluhan mereka. Dimana pada hari raya Jumat Agung dan Paskah terjadi keributan antar oknum aparat keamanan yang menggangu kenyamanan warga setempat.
Tidak hanya itu, pengaduan juga datang dari keluarga korban yang meminta Komnas HAM untuk melakukan investigasi untuk menemukan sebab akibat insiden yang membuat tiga anggota Polri meninggal.
“Yang mengejutkan di sini, Komnas HAM mendapat telepon langsung dari salah satu pimpinan TPN-OPM wilayah Mamberamo yang menyampaikan keprihatinan karena dalam situasi Paskah masih ada terjadi konflik antara aparat keamanan,” tutur Frits kepada Cenderawasih Pos, Senin (13/4).
Satu hal yang pasti lanjut Frits, insiden yang terjadi di Mamberamo Raya pada Minggu (12/4) pagi menciderai sinergitas antara TNI-Polri yang menjadi simbol keamanan dan pertahanan negara.
“Sebenarnya ada apa oknum anggota TNI melakukan tindakan ini terhadap aparat Kepolisian. Ini menunjukan lemahnya sinkorinisasi dan koordinasi antara TNI dan Polri yang berada di Kasonaweja. Kalau kita lihat Kapolda dan Pangdam selalu jalan berbarengan dalam menangani konflik, kerusuhan, bencana dan itu sukses. Namun kenapa komandan di bawahnya tidak bisa menerjemahkan sinergitas ini,” sesalnya.
Atas insiden ini lanjut Frits, sekaligus mengingatkan Kodam untuk penyelesaian kasus-kasus yang pernah dilakukan oknum anggotanya. Misalnya kasus penembakan oleh oknum anggota TNI yang terjadi di Distrik Fayit, Kabupaten Asmat pada tahun 2019. Yang hingga saat ini tidak ada kejelasan pelakunya sudah disidangkan atau belum.
“Untuk kejadian di Kasonaweja, mengingat pelakunya oknum anggota Satgas Pamrahwan Yonif 755/20/3-Kostrad, maka proses hukumnya harus dilakukan secepat mungkin dan dilakukan di papua. Semua yang terlibat harus diproses untuk mendapatkan kepastian hukum sekaligus bagaimana upaya memulihkan kembali citra TNI-Polri di lingkungan masyarakat,” tegasnya.
Sementara dalam merespon aduan masyarakat yang disampaikan ke Komnas HAM, Frits mengaku sudah menyampaikan aduan tersebut ke Pangdam dan Kapolda. Mengingat situasi saat ini tidak memungkinkan untuk Komnas HAM ke TKP.
Komnas HAM juga sudah mendengarkan kesaksian dari korban yang masih hidup yang saat ini sedang mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara.
“Yang paling bertanggung jawab dalan insiden ini adalah komandannya baik itu Kapolres maupun Komandan Satgas 755,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur PAK HAM Papua, Matius Murib menyebut, konflik dua institusi negara ini seringkali terjadi. Padahal merekalah yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
“Hanya karena persoalan sepele dan seharusnya bisa diajak komunikasi, aparat keamanan TNI-Polri diharapkan makin profesional, solid atau kerja sama dalam memberi rasa aman kepada masyarakat sipil,” ucap Matius.
Dari kejadian ini, dirinya berharap pimpinan TNI dan Polri khusus Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cendrawasih dapat mengkonsolidasikan kembali rasa kebersamaan dalam menjaga Papua rumah damai dan hentikan kekerasan bersenjata.
“Kami juga turut berduka atas meninggalnya tiga orang prajurit Polri, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan Tuhan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua FKUB Provinsi Papua, Pdt Lipius Biniluk menyesalkan aksi brutalitas oknum anggota yang terjadi di saat umat Kristen sedang merayakan Paskah yang merupakan hari kebangkitan Yesus Kristus.
Dirinya menganggap apa yang terjadi merupakan moral bobrok seorang oknum anggota, sehingga perlu ada pembinaan moral kepada anggota.
“Kalau ada gangguan seperti itu seharusnya pimpinan cepat tanggap dan cepat proses jangan sampai ada konflik lanjutan. Ini harus ada pembenahan secara total,” pintanya.
Dirinya berharap tidak lagi terjadi konflik di antara TNI-Polri untuk hari-hari kedepan. Untuk itu perlua kerja keras pimpinan guna membangun harmonisasi antara dua institusi ini. Serta dilakukan pembinaan.
Pdt Lipius juga meminta agar atasan harus menindak tegas pelaku. Hal ini sebagai efek jera kepada anggota lain sehingga tidak ada dendam dan lainnya.
“Mereka yang terlibat harus dikeluarkan dari Mamberamo Raya, bila perlu non organik tidak perlu berada di kampung-kampung. Biarkan saja anggota organik yang bisa memahami kondisi masyarakat di daerah tersebut,” pungkasnya. (fia/nat)
