Saturday, March 15, 2025
24.7 C
Jayapura

Pendidikan dan Makan Gratis Sama-sama Penting

Kata Jhon, BGN perlu melakukan sosialiasi kepada Pemda, Yayasan dan Sekokah, BGN bersama Pemda perlu merumuskan Juknis bersama mengingat situasi di daerah di papua berbeda beda, ada daerah yang konflik, ada yang aman, ada daerah yang bisa diakses transportasi, ada yang sulit, ada anak dengan pendapatan orang tua yang baik, ada anak yang pendapatan kurang baik, tentu ini penanganannya berbeda beda.

Lalu dikatakan sumber pangan harus berasal dari pangan lokal. “Terdapat juga program 1000HK atau sekarang di sebut SARASEHAN oleh Pemda Tolikara di  Kabupaten Tolikara dan program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) oleh UNIPA di Maybrat yang juga dapat diadopsi,” bebernya.

Program MBG, bilà berjalan di Tanah Papua, pastikan semua guru berada di semua tempat tugas, baik di pesisir pantai, daerah dataran rendah maupun pegunungan, untuk itu Program MBG perlu melibatkan pemda, yayasan pendidikan, sekolah dàn masyarakat.

Baca Juga :  PPDB SD Disesuaikan dengan Fasilitas di Sekolah

Program MBG juga diharapkan dapat menjadi sarana memotivasi anak anak yang tidak ke sekolah yang menurut data UNIPA sangat fantastis. Dengan ini anak usia sekolah dapat datang ke sekolah dan dampaknya menekan angka anak putus kuliah. 

Namun disarankan untuk Pendidikan gratis, tiap Pemda harus bisa menghitung berapa jumlah Dana Pendidikan dari Dana Otsus dan Dana BOS tiap sekolah sesuai Data Dapodik sehingga bisa dipastikan apakah pendidikan gratis bisa berjalan atau belum cukup.

Bila dana belum cukup,namun disepakati bahwa pendidikan gratis dan makan gratis keduanya berjalan, maka pemda dapat mengajukan kekurangan dana kepada pemerintah pusat. Salahsatu masalah juga adalah kondisi geografis dan ketersediaan sarana transportasi udara, darat dan air juga harus bisa dipastikan dengan skema subsidi atau penyediaan sarana transportasi, agar guru dapat sampai ke tempat tugasnya agar KBM dapat berjalan.

Baca Juga :  Kabur dari Merauke, WNA Italia Ditangkap di Jakarta

“Guru semua harus berada di tempat tugas dan makan gratis bs diurus pemda, yayasan sekolah, maka pendidikan gratis pun akan berjalan baik,kalo guru tidak ada di tempat tugas, seperti yang kadang terjadi tentu akan sulit terwujud,” imbuhnya

Selain itu kata John  daerah konflik juga harus clear tidàk ada bunyi letupan senjata lagi sehingga dengan sendirinya program ini akan berjalan. Bagi Jhon Pendidikan Gratis dan Makan Gratis sama sama penting. “Tinggal agaimana sistem pengelolaan saja agar tak terjadi kerancuan,” sarannya. (*)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Kata Jhon, BGN perlu melakukan sosialiasi kepada Pemda, Yayasan dan Sekokah, BGN bersama Pemda perlu merumuskan Juknis bersama mengingat situasi di daerah di papua berbeda beda, ada daerah yang konflik, ada yang aman, ada daerah yang bisa diakses transportasi, ada yang sulit, ada anak dengan pendapatan orang tua yang baik, ada anak yang pendapatan kurang baik, tentu ini penanganannya berbeda beda.

Lalu dikatakan sumber pangan harus berasal dari pangan lokal. “Terdapat juga program 1000HK atau sekarang di sebut SARASEHAN oleh Pemda Tolikara di  Kabupaten Tolikara dan program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) oleh UNIPA di Maybrat yang juga dapat diadopsi,” bebernya.

Program MBG, bilà berjalan di Tanah Papua, pastikan semua guru berada di semua tempat tugas, baik di pesisir pantai, daerah dataran rendah maupun pegunungan, untuk itu Program MBG perlu melibatkan pemda, yayasan pendidikan, sekolah dàn masyarakat.

Baca Juga :  DOB Aspirasi Masyarakat Jalan Menuju Kesejahteraan Papua

Program MBG juga diharapkan dapat menjadi sarana memotivasi anak anak yang tidak ke sekolah yang menurut data UNIPA sangat fantastis. Dengan ini anak usia sekolah dapat datang ke sekolah dan dampaknya menekan angka anak putus kuliah. 

Namun disarankan untuk Pendidikan gratis, tiap Pemda harus bisa menghitung berapa jumlah Dana Pendidikan dari Dana Otsus dan Dana BOS tiap sekolah sesuai Data Dapodik sehingga bisa dipastikan apakah pendidikan gratis bisa berjalan atau belum cukup.

Bila dana belum cukup,namun disepakati bahwa pendidikan gratis dan makan gratis keduanya berjalan, maka pemda dapat mengajukan kekurangan dana kepada pemerintah pusat. Salahsatu masalah juga adalah kondisi geografis dan ketersediaan sarana transportasi udara, darat dan air juga harus bisa dipastikan dengan skema subsidi atau penyediaan sarana transportasi, agar guru dapat sampai ke tempat tugasnya agar KBM dapat berjalan.

Baca Juga :  Salah Paham, Meja Sekolah Bantuan Dinas Pendidikan Dibuang Warga ke Sungai

“Guru semua harus berada di tempat tugas dan makan gratis bs diurus pemda, yayasan sekolah, maka pendidikan gratis pun akan berjalan baik,kalo guru tidak ada di tempat tugas, seperti yang kadang terjadi tentu akan sulit terwujud,” imbuhnya

Selain itu kata John  daerah konflik juga harus clear tidàk ada bunyi letupan senjata lagi sehingga dengan sendirinya program ini akan berjalan. Bagi Jhon Pendidikan Gratis dan Makan Gratis sama sama penting. “Tinggal agaimana sistem pengelolaan saja agar tak terjadi kerancuan,” sarannya. (*)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya